Komisi I DPR Dukung Penuh Pembentukan Kodam Baru di NTT: “Jaga Kedaulatan di Garis Depan”

Kodam IX/Udayana menerima kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema “Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI–Timor Leste”. Kegiatan yang diikuti 33 anggota rombongan tersebut berlangsung di Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana No. 1, Denpasar, pada Jumat (24/07/2026).

Kedatangan rombongan Komisi I DPR RI disambut hangat oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, didampingi para Pejabat Utama Kodam IX/Udayana. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan postur pertahanan di kawasan timur Indonesia, khususnya percepatan pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya memperkokoh pertahanan negara di wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Pangdam IX/Udayana menegaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem pertahanan yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap berbagai dinamika ancaman.

Menurut Pangdam, meskipun situasi keamanan di wilayah perbatasan secara umum relatif kondusif, berbagai potensi ancaman seperti kejahatan lintas negara, penyelundupan, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter tetap memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, rencana pembentukan Kodam baru di NTT merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Kehadiran Kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, sekaligus mempertegas kehadiran negara di garis depan perbatasan. Dalam konteks inilah kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Komisi I DPR RI, baik dari aspek kebijakan, penataan organisasi, pemenuhan personel, penyediaan infrastruktur, alutsista, maupun dukungan anggaran guna mempercepat realisasi pembentukan Kodam baru di NTT,” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto saat membuka Rapat Dengar Pendapat menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait rencana pembentukan Kodam baru di NTT.

Ia menjelaskan, beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi penyusunan road map dan kesiapan operasional pembentukan Kodam baru di NTT, evaluasi postur pertahanan dan tingkat kerawanan wilayah perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan di kawasan perbatasan.

Dalam sesi pemaparan, Pangdam IX/Udayana menjelaskan komposisi kekuatan satuan di wilayah Kodam IX/Udayana yang meliputi Korem 161/Wira Sakti di Nusa Tenggara Timur, Korem 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat, dan Korem 163/Wira Satya di Bali.

Pangdam juga memaparkan progres pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di NTT. Nama “Sobe Sonbai” diambil dari tokoh Raja Timor, seorang pahlawan dan pejuang lokal asal Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat setempat. Selain itu, dijelaskan pula kesiapan pembangunan markas, penyediaan lahan, personel, perlengkapan, hingga pembangunan perumahan dinas sebagai bagian dari tahapan pembentukan Kodam baru tersebut.

Tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, Pangdam turut memaparkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan TNI AD di wilayah Timor Tengah Utara melalui kegiatan Karya Bhakti skala besar. Program tersebut meliputi rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sumur bor, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan rabat jalan beton, rehabilitasi panti asuhan, pembangunan jembatan, penyelenggaraan bazar murah, pembagian paket sembako, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Pangdam menegaskan bahwa pembentukan Kodam baru di NTT merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, mempercepat pengendalian operasi, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, sekaligus menjawab berbagai tantangan keamanan yang berkembang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pangdam juga mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan di kawasan perbatasan RI–RDTL masih memerlukan perhatian serius, antara lain sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mengomunikasikan kepada Pemerintah Pusat serta kementerian dan lembaga terkait mengenai percepatan penyelesaian permasalahan lahan di Kupang maupun Nagekeo, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menanggapi paparan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai yang dinilai sebagai kebutuhan strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, serta memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.

Komisi I DPR RI juga menyatakan memahami besarnya tanggung jawab TNI dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan, baik dari ancaman militer maupun nirmiliter. Berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan.

Rangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat ditutup dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol sinergi antara TNI dan DPR RI, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem pertahanan negara demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pendam IX/Udy)