Aksi Massa di Kejati Sumut Besok, Soroti Temuan BPK di Labuhanbatu Utara

Redaksi Metrotv9news 29 Jan 2026

METROTV9NEWS.COM, //, MEDAN, (Labura) – Gelombang aksi unjuk rasa dijadwalkan akan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Jumat (30/1/2026) pagi. Massa mendesak Jaksa untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait atas dugaan temuan BPK RI di wilayah Labuhanbatu Utara.

​Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Koordinator Aksi, Zainal Abidin Dalimunthe, massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang ini akan memfokuskan tuntutannya pada transparansi penegakan hukum terkait hasil pemeriksaan keuangan negara tahun 2024.

​Fokus Tuntutan: Kasus di Labura

​Dalam dokumen yang diterima redaksi, poin utama tuntutan massa adalah meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk bersikap tegas terhadap indikasi penyimpangan di daerah.

​“Meminta kepada Bapak Kejaksaan Tinggi Sumut untuk periksa dan panggil seluruh dinas di Labuhanbatu Utara atas temuan BPK Sumut,” tulis Zainal dalam poin tuntutannya.

​

Massa juga meminta agar pihak BPK Sumut membuka hasil temuan tersebut kepada publik agar tercipta transparansi informasi. Mereka menegaskan bahwa jika indikasi kerugian negara terbukti, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera dicopot dan ditindak secara hukum.

​

Pengembalian Kerugian Tidak Menghapus Pidana

​

Zainal Abidin menegaskan bahwa gerakan ini didasari oleh kekhawatiran adanya anggapan bahwa pengembalian kerugian negara dapat menghentikan proses hukum.

​”Kami berpegang pada Pasal 4 UU Tipikor. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi. Kejati harus berani masuk ke ranah pidana jika ditemukan unsur melawan hukum,” ujar Zainal dalam keterangannya, Kamis (29/1).

​Massa dijadwalkan berkumpul di Makam Pahlawan Medan pada pukul 11.00 WIB sebelum bergerak menuju kantor Kejati Sumut. Dalam surat pernyatannya, korlap menjamin aksi akan berjalan damai tanpa tindakan anarkis ataupun pembakaran ban.

​”Kami sebagai kontrol sosial ingin memastikan bahwa uang rakyat di Labura dikelola dengan benar. Jika ada temuan BPK, jangan hanya berhenti di urusan administrasi, tapi harus ada pertanggungjawaban hukum,” tutupnya.

​

Aksi ini diharapkan menjadi peringatan bagi jajaran dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar lebih akuntabel dalam menggunakan anggaran daerah.

Pewarta: Muhammad Hendri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
LAPOR KAPOLRI! PETI Diduga Marak Beroperasi di Empalak dan Tekudum, Aparat Diminta Turun Tangan

Redaksi Metrotv9news

09 Nov 2026

KAPUAS HULU / / METROTV9NEWS.COM – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) diduga marak berlangsung di kawasan Sungai Empalak dan Tekudum, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dugaan aktivitas tersebut menuai perhatian masyarakat yang meminta aparat penegak hukum segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan,Senin (9/11/2026). Informasi yang dihimpun media ini …

Empat Bulan Ban Bekas di Bengkel Tak Diangkut, Yodi Kembali Soroti Kinerja DLH

Redaksi Metrotv9news

08 Nov 2026

Sekadau / / METROTV9NEWS.COM – Pelayanan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah pemilik bengkel mengeluhkan ban luar bekas yang sudah hampir empat bulan tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Persoalan tersebut mendapat perhatian anggota DPRD, Yodi, setelah menerima laporan langsung dari para pemilik bengkel, Minggu (8/11/2026). keluhan tersebut bukan …

Diduga Mutasi Sepihak Tiga Pekerja BHL, Persoalan PT SML Berlanjut ke Proses Adat

Redaksi Metrotv9news

29 Okt 2026

SEKADAU, METROTV9NEWS.COM — Perselisihan antara tiga pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) bagian grading dan manajemen PT Sumatra Makmur Lestari (SML) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berlanjut melalui mekanisme hukum adat. Persoalan ini mencuat setelah para pekerja mengaku diminta memilih antara pindah lokasi kerja atau mengundurkan diri dari perusahaan, (29/10/2026) .   Salah seorang pekerja, Saodi, mengatakan …

Yodi Tegaskan Anggaran Tiga SKPD Ditambah: Tak Ada Alasan Tak Bekerja

Redaksi Metrotv9news

21 Okt 2026

SEKADAU // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Yodi, menegaskan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mendapat tambahan anggaran operasional. Karena itu, ia meminta instansi terkait memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan sampah,Rabu (21/10/2026) . Tiga SKPD yang …

600 Warga Tiga Desa Tuntut Plasma 30 Persen dan Pengembalian Lahan di Luar HGU PT SNIP

Redaksi Metrotv9news

06 Okt 2026

SINTANG // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Sekitar 600 warga dari tiga desa di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sintang,Warga menuntut realisasi plasma 30 persen di dalam HGU PT Setia Nusa Indah Perkasa (SNIP) serta pengembalian lahan di luar HGU yang mereka klaim sebagai lahan masyarakat,Selasa (6/10/2026). Massa berasal dari …

Panen Perdana Plasma di Luar HGU PT SNIP, Pemkab dan Perusahaan Tak Hadir

Redaksi Metrotv9news

05 Okt 2026

SINTANG // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Panen perdana kelapa sawit di hamparan lahan yang disebut warga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) digelar masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kamis (1/10/2026). Panen tersebut melibatkan warga Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai …

x
x