Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota dan Sekda Ternate Disorot AMPHI di Depan Gedung KPK

Redaksi Metrotv9news 11 Jul 2025

Jakarta — Metrotv9news.com // Seruan keras menggema dari para aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka mendesak lembaga anti-rasuah itu segera memeriksa Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dan Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah kasus korupsi bernilai miliaran rupiah.

Dalam orasinya, AMPHI menuding kedua pejabat teras Pemkot Ternate itu berperan dalam berbagai skandal keuangan yang belum sepenuhnya disentuh hukum. Massa aksi menilai, selama ini penegakan hukum terhadap para pemegang kekuasaan di daerah masih setengah hati dan terkesan tebang pilih.

Rekam Jejak yang Sarat Masalah

Nama M. Tauhid Soleman tidak asing dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2012–2013), lalu menjadi Sekda (2014–2019), hingga menjabat Komisaris di Perusda PT. Ternate Bahari Berkesan, Tauhid diduga terlibat dalam penyimpangan dana perusahaan daerah antara 2016–2019 dengan total kerugian negara mencapai Rp7,7 miliar.

Tak hanya itu, ia juga dikaitkan dengan dugaan korupsi anggaran Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2018 senilai Rp7 miliar, serta anggaran penanganan Covid-19 dan vaksinasi tahun 2021, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Ternate—yang disebut-sebut juga merugikan negara hingga Rp7 miliar.

Sementara itu, Sekda Rizal Marsaoly juga terseret dalam sorotan publik. Ia diduga turut terlibat dalam kasus pengadaan rumah dinas mantan Gubernur Maluku Utara tahun 2018 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp7 miliar, serta penyimpangan dana perjalanan dinas Setda Kota Ternate tahun 2025 senilai Rp6 miliar.

Tuntutan Tegas: Usut Tuntas, Jangan Lindungi!

AMPHI menyoroti bahwa dalam sejumlah kasus tersebut, beberapa pejabat level bawah telah dijadikan tersangka dan dihukum, namun para pemilik kuasa anggaran justru tak tersentuh. Ini menimbulkan kesan kuat adanya impunitas dan praktik “main aman” terhadap elit daerah.

“Sebagai pemegang otoritas anggaran, mereka tidak bisa cuci tangan begitu saja. Kejahatan struktural ini tak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan atau kelalaian dari pimpinan tertinggi,” tegas salah satu koordinator aksi.

Para demonstran pun menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Kejaksaan Negeri Ternate diminta membuka kembali penyelidikan atas semua dugaan korupsi yang melibatkan M. Tauhid Soleman dan Rizal Marsaoly.

2. KPK didesak segera memanggil dan memeriksa kedua pejabat tersebut atas dugaan keterlibatan dalam skandal-skandal yang disebutkan.

 

AMPHI menegaskan, penegak hukum wajib bertindak tegas dan tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan. Mengacu pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, penyelidik dan penyidik wajib bergerak cepat setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana.

“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi kepercayaan publik dan masa depan daerah,” tutup mereka.

Pewarta : Agus ir

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
LAPOR KAPOLRI! PETI Diduga Marak Beroperasi di Empalak dan Tekudum, Aparat Diminta Turun Tangan

Redaksi Metrotv9news

09 Nov 2026

KAPUAS HULU / / METROTV9NEWS.COM – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) diduga marak berlangsung di kawasan Sungai Empalak dan Tekudum, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dugaan aktivitas tersebut menuai perhatian masyarakat yang meminta aparat penegak hukum segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan,Senin (9/11/2026). Informasi yang dihimpun media ini …

Empat Bulan Ban Bekas di Bengkel Tak Diangkut, Yodi Kembali Soroti Kinerja DLH

Redaksi Metrotv9news

08 Nov 2026

Sekadau / / METROTV9NEWS.COM – Pelayanan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah pemilik bengkel mengeluhkan ban luar bekas yang sudah hampir empat bulan tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Persoalan tersebut mendapat perhatian anggota DPRD, Yodi, setelah menerima laporan langsung dari para pemilik bengkel, Minggu (8/11/2026). keluhan tersebut bukan …

Diduga Mutasi Sepihak Tiga Pekerja BHL, Persoalan PT SML Berlanjut ke Proses Adat

Redaksi Metrotv9news

29 Okt 2026

SEKADAU, METROTV9NEWS.COM — Perselisihan antara tiga pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) bagian grading dan manajemen PT Sumatra Makmur Lestari (SML) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berlanjut melalui mekanisme hukum adat. Persoalan ini mencuat setelah para pekerja mengaku diminta memilih antara pindah lokasi kerja atau mengundurkan diri dari perusahaan, (29/10/2026) .   Salah seorang pekerja, Saodi, mengatakan …

Yodi Tegaskan Anggaran Tiga SKPD Ditambah: Tak Ada Alasan Tak Bekerja

Redaksi Metrotv9news

21 Okt 2026

SEKADAU // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Yodi, menegaskan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mendapat tambahan anggaran operasional. Karena itu, ia meminta instansi terkait memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan sampah,Rabu (21/10/2026) . Tiga SKPD yang …

600 Warga Tiga Desa Tuntut Plasma 30 Persen dan Pengembalian Lahan di Luar HGU PT SNIP

Redaksi Metrotv9news

06 Okt 2026

SINTANG // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Sekitar 600 warga dari tiga desa di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sintang,Warga menuntut realisasi plasma 30 persen di dalam HGU PT Setia Nusa Indah Perkasa (SNIP) serta pengembalian lahan di luar HGU yang mereka klaim sebagai lahan masyarakat,Selasa (6/10/2026). Massa berasal dari …

Panen Perdana Plasma di Luar HGU PT SNIP, Pemkab dan Perusahaan Tak Hadir

Redaksi Metrotv9news

05 Okt 2026

SINTANG // METROTV9NEWS.COM – Kalbar — Panen perdana kelapa sawit di hamparan lahan yang disebut warga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) digelar masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kamis (1/10/2026). Panen tersebut melibatkan warga Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai …

x
x