Aktivis Soroti Dugaan Ketidakterbukaan Pengelolaan Limbah PKS Pulo Dogom dan DLH Labura

Metrotv9news.com,  // , Kota Medan — Aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sumatera Utara (Ampak-Sumut) menyoroti dugaan ketidakterbukaan pengelolaan limbah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Multiagro Sumatera Jaya (MSJ) yang beroperasi di Dusun Hutagodang, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Sorotan tersebut muncul setelah masyarakat dan aktivis menilai belum adanya kejelasan terkait alur pengolahan limbah cair (effluent) milik perusahaan, termasuk dugaan ke mana limbah tersebut dibuang. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi perusahaan serta efektivitas pengawasan dari instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labura.

Dugaan Limbah Mengalir ke Sungai Aek Kanopan
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan masyarakat sekitar, PKS PT Multiagro Sumatera Jaya diduga melakukan pembuangan limbah cair yang tidak memenuhi standar lingkungan ke parit alam yang bermuara ke Sungai Aek Kanopan.

Sungai tersebut diketahui menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.
Aktivis menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan masyarakat sekitar.

Warga Keluhkan Bau Menyengat dan Dugaan Pencemaran
Sejumlah warga di sekitar lokasi pabrik mengaku mencium aroma tidak sedap yang diduga berasal dari limbah pabrik kelapa sawit tersebut. Bau menyengat itu disebut mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan kondisi Sungai Aek Kanopan yang diduga ikut terdampak pencemaran limbah, sehingga berpotensi merusak ekosistem sungai dan habitat biota air.
Tidak hanya itu, aktivis Ampak-Sumut juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Mereka mencurigai adanya dugaan pembiaran ataupun praktik “main mata” oleh oknum tertentu dalam pengawasan aktivitas perusahaan.

Aktivis Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
Aktivis Ampak-Sumut, Riski Hamonangan Sitepu, menegaskan bahwa persoalan dugaan pencemaran lingkungan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat luas.

Menurutnya, perusahaan wajib terbuka kepada publik terkait proses pengelolaan limbah yang dilakukan, sementara pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan profesional.

“Jangan lagi ada pabrik yang tidak transparan soal ke mana limbahnya dibuang. Dan jangan ada aparat DLH Labura yang tutup mata. Kami ingin semua pihak menjalankan tugasnya dengan baik,” tegas Riski.

Ia juga menilai semangat pengawasan terhadap industri harus sejalan dengan upaya pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang digaungkan pemerintah pusat.

Sampaikan Tuntutan ke Kapolda dan DLH Sumut
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Ampak-Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait, di antaranya:

Meminta Kapolda Sumatera Utara membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan di PKS Pulo Dogom.
Mendesak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap pengawasan DLH Labura.

Meminta perusahaan membuka informasi secara transparan mengenai proses pengolahan limbah.

Mendesak adanya penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup.

Rencana Aksi Unjuk Rasa
Sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, Ampak-Sumut berencana menggelar aksi unjuk rasa Jilid I pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 4 Juni 2026
Lokasi Aksi:
Mapolda Sumatera Utara
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup di Labuhanbatu Utara, khususnya di wilayah Pulo Dogom, agar dugaan pencemaran lingkungan dapat ditangani secara serius dan transparan.

Aktivis berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dapat segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Hendri