Batu Uji Konstitusi di Jember: Menanti Langkah Konkret Audit Vertikal di Gunung Manggar

JATIM // METROTV9NEWS.COMJEMBER – Sorotan publik terhadap dinamika yang terjadi di kawasan Gunung Manggar kini memasuki titik penting dalam pengujian akuntabilitas penyelenggaraan hukum di daerah. Isu ini tidak lagi cukup dijawab dengan langkah normatif, pernyataan umum, atau penertiban sesaat yang tidak disertai keterbukaan proses dan kepastian tindak lanjut.

Dalam perspektif hukum dan kepentingan publik, situasi Gunung Manggar menjadi ruang uji nyata bagi komitmen negara dalam menegakkan prinsip konstitusional: kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat.

Penasehat Hukum METROTV9NEWS.COM, PUGUH, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL, dalam pendapat hukumnya menegaskan pentingnya dilaksanakan audit vertikal secara komprehensif, independen, transparan, dan terukur terhadap dinamika penegakan aturan di kawasan Gunung Manggar.

Menurut PUGUH, audit tersebut diperlukan bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan resmi atau menuduh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jejak digital dan dinamika di Gunung Manggar senantiasa menjadi perhatian publik demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Karena itu, audit vertikal secara komprehensif perlu dilakukan agar terang-benderang mana yang sesuai aturan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas PUGUH.

Ia menilai, bagi para pemegang mandat konstitusi, ruang akuntabilitas harus dibuka seluas-luasnya. Keterbukaan bukanlah bentuk pelemahan institusi, melainkan justru jalan untuk menjaga marwah penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Institusi penegak hukum akan semakin kuat apabila berani membuka ruang koreksi, evaluasi, dan audit secara menyeluruh. Publik tidak membutuhkan retorika, melainkan langkah konkret yang dapat diuji secara hukum dan moral,” ujarnya.

Dalam konteks ini, audit vertikal dipandang penting untuk menelusuri secara menyeluruh rantai kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, serta kemungkinan adanya celah koordinasi antara struktur komando di tingkat pusat, jajaran wilayah, hingga pelaksana teknis di lapangan.

Audit yang dimaksud harus mencakup aspek legalitas tindakan, dasar kewenangan, konsistensi penerapan aturan, perlindungan kepentingan masyarakat, serta kesesuaian antara fakta lapangan dengan narasi resmi yang berkembang di ruang publik.

PUGUH menegaskan bahwa setiap tindakan aparatur negara harus berpijak pada hukum, bukan pada kepentingan sesaat. Negara hukum menuntut agar setiap kebijakan, tindakan, maupun pembiaran dapat diuji berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan.

“Bila ada tindakan yang benar, maka harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah. Bila ada kekeliruan, maka harus dikoreksi. Bila ada penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum. Di situlah letak kehormatan negara hukum,” tegas PUGUH.

Redaksi menilai bahwa persoalan Gunung Manggar tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi ruang spekulasi publik tanpa penjelasan yang utuh. Semakin lama ruang informasi dibiarkan kabur, semakin besar potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.

Karena itu, langkah paling proporsional adalah membuka audit vertikal secara komprehensif, bukan parsial. Audit tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif di permukaan, tetapi harus menyentuh akar persoalan, rantai komando, dasar tindakan, serta efektivitas pengawasan.

Redaksi juga menegaskan bahwa tulisan ini merupakan pendapat hukum dan seruan akuntabilitas publik. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari lembaga yang berwenang.

Sebagai bagian dari fungsi pers dalam memenuhi hak publik atas informasi, METROTV9NEWS.COM tetap berkomitmen pada prinsip profesionalisme, kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang merasa keberatan, memerlukan klarifikasi, atau ingin menyampaikan tanggapan atas substansi pemberitaan ini.

Hak Jawab dan Hak Koreksi akan dilayani secara proporsional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.

Pewarta: Redaksi

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan opini hukum dan seruan akuntabilitas publik dalam rangka mendorong audit vertikal secara komprehensif, independen, transparan, dan terukur atas dinamika di kawasan Gunung Manggar, Jember. Substansi tulisan ini menekankan akuntabilitas publik, bukan tuduhan; mendorong audit, bukan provokasi; serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan prinsip-prinsip etik jurnalistik.