DePA-RI Desak Revisi UU Advokat, Berorientasi Pada Kualitas Profesi dan Kepentingan Pencari Keadilan

Redaksi 01 Metrotv9news 24 Jun 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.126/PUU-XXIV/2026 yang meminta pembentuk undang-undang untuk segera melakukan pembaruan terhadap UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya terkait tata kelola organisasi advokat akan dapat dilaksanakan? Apakah waktu yang diberikan MK untuk melakukan pembaruan terhadap UU Advokat dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan akan mencukupi waktunya? Apakah para pimpinan advokat atau para advokat akan legowo, saling bisa bertoleransi, berempati, berbesar jiwa, saling menghargai serta kompak untuk mewujudkan profesi advokat yang berkualitas, berintegritas dan terhormat (officium nobile)?

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang hanya akan dapat dijawab oleh sejarah, Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Tahir Musa Luthfi Yazid memberikan appresiasi terhadap putusan MK tersebut dan menganggapnya sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi profesi advokat secara menyeluruh guna memperkuat kualitas penegakan hukum, meningkatkan akuntabilitas profesi, serta memperluas akses bagi para pencari keadilan (justice seekers).

Oleh Sebab itu, DePA-RI mengusulkan agar revisi UU Advokat berlandaskan pada tiga prinsip utama yakni perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan, penguatan independensi profesi advokat sebagai penegak hukum dan peningkatan akuntabilitas profesi melalui pengawasan yang transparan dan efektif.

“Berikut beberapa usulan DePA-RI yang dapat didiskusikan sebagai berikut; Pertama: Rekonstruksi advokat sebagai Constitutional Officer. Selama ini advokat dipahami semata-mata sebagai profesi privat. Padahal, secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 menempatkan penegak hukum (advokat) sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan dalam rangka menata dan menjamin sistem peradilan yang merdeka (Lihat Pasal 24(1). Sebab itu, dapat dimengerti mengapa para founding fathers, pendiri bangsa yang bergelar Meester in de Rechten (Mr.) juga seorang jurist atau advokat. Sebut misalnya Mr. Mohammad Roem, tokoh utama dalam Perjanjian Roem-Roijen. Dalam peran publiknya, Roem juga pernah menjabat sebagai Menlu dan Mendagri. Juga Mr. Kasman Singodimedjo yang pernah menjadi Jaksa Agung. Mohammad Yamin, anggota BPUPKI serta tokoh penting dalam diskusi soal dasar negara. Ahmad Subardjo sebagai Menlu, Johannes Latuharhary anggota BPUPKI dan PPKI serta delegasi Perundingan Roem-Roijen, AA Maramis anggota BPUPKI dll. Kontribusi publik mereka juga tercatat harum dalam sejarah bangsa ini,” ungkap Ketum DePA-RI Tahir Musa Luthfi Yazid pada Selasa 23-06-2026 di Jakarta

Sebab itu, Luthfi Yazid menawarkan:
1. Advokat harus diposisikan sebagai constitutional legal profession;
2. Fungsi advokat bukan hanya membela klien tetapi menjaga due process of law, turut mewujudkan free and impartial tribunal;
3. Kedudukan advokat disejajarkan secara fungsional dengan hakim, jaksa, dan penyidik sebagai pilar penegakan hukum.

Oleh karena itu, jika pemerintah mengetahui konsep tersebut maka implikasinya atau konsekuensi logisnya adalah organisasi advokat yang diakui oleh negara harus memiliki:
1. Standar etik nasional tunggal;
2. Standar pendidikan nasional tunggal;
3. Sistem pengawasan nasional yang independen.

“Kedua: DePA-RI juga mengusulkan dibentuknya semacam National Bar Council sebagai gagasan untuk menindaklanjuti putusan MK RI, PUU/No126/2026. Inilah gagasan DePA-RI yang memperkuat tindak lanjut putusan MK tersebut sekaligus untuk mengatasi akar masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, yaitu terfragmentasinya organisasi advokat. Solusinya bukan memberangus kebebasan berserikat, melainkan membentuk lembaga independen atau semi- independen yang berfungsi sebagai regulator profesi advokat nasional,” ulasnya

“Arah ini juga sejalan dengan pertimbangan MK mengenai perlunya tata kelola yang proporsional, terintegrasi, independen dan akuntabel. Jikapun kita menganut multibar, ini konstitusional, artinya sekalipun organisasi advokat bersifat multibar, tetapi fungsi regulator advokat harus berada pada satu lembaga nasional,” tambah Ketum DePA-RI

Bentuknya dapat dipilih baik berupa Majelis maupun Dewan, namun tujuannya adalah membuat Suatu Lembaga Independen sebagai regulator profesi advokat nasional yang mencakup:
1. Registrasi advokat nasional;
2. Sertifikasi profesi;
3. Pendidikan profesi;
4. Disiplin dan etik;
5. Database advokat nasional.

Dewan atau Majelis ini anggotanya bisa dari unsur perwakilan organisasi advokat, akademisi hukum, tokoh masyarakat, mantan penegak hukum, yang semuanya harus memiliki rekam jejak baik dan berintegritas;
Beberapa model sistem seperti di UK, USA, Bar Council of England and Wales atau Law Society of Singapore, Malaysian Bar Association, All China Lawyers Association (ACLA), atau Japan Federation of Bar Association (JFBA) dapat dipertimbangkan untuk diadopsi.

“Ketiga, selain persoalan di atas, persoalan serius lainnya adalah pengakuan lintas organisasi, oleh karena itu, perlu dibangun One Lawyer-One License-One National Registration System, sehingga setiap advokat memiliki Nomor Induk Advokat Nasional, terdaftar dalam sistem nasional, dan dapat berpraktik di seluruh Indonesia. Sistem registrasi advokat nasional yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat adalah bentuk transparansi profesi. Masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai status, kompetensi, serta rekam jejak profesi advokat yang akan memberikan pelayanan hukum kepada mereka,” terangnya

“Keempat: Untuk mengatasi persoalan etik dan hukum yang seringkali menimpa para advokat, seperti kasus mafia perkara, conflict of interest, contempt of court, penyalahgunaan profesi, advokat fiktif, dan lain-lain, maka perlu dibentuk semacam National Disciplinary Board yang independen, transparan, akuntabel, responsible, dan berintegritas,” tutur Tahir Musa Luthfi Yazid

Eksistensi National Disciplinary Board ini harus dilengkapi dengan kewenangan menjatuhkan sanksi teguran, skorsing, hingga pencabutan lisensi. Penegakan kode etik yang independen, professional dan akuntabel adalah sebuah cara untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat sekaligus sebagai sarana menjaga kehormatan profesi advokat.

“Last but not least, revisi UU Advokat perlu mengakomodasi perkembangan teknologi, Artificial Intelligent (AI), dan digitalisasi sistem hukum melalui integrasi data advokat secara nasional, penguatan Pendidikan hukum berbasis teknologi, serta penyesuaian profesi advokat terhadap tantangan hukum di era digital,” tutup Ketum DePA-RI kepada awak media. (Megy)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sejahtera Pekerjanya, Kuat Ibu Pertiwiku — Pesan Menyentuh dari Puri Agung Peguyangan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

DENPASAR – 21 November 2026,Anak Agung Ngurah Gede Widiada, Penglingsir Puri Agung Peguyangan Denpasar sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar, menyampaikan pesan yang menyentuh dan penuh makna di tengah kabar baik naiknya upah pekerja di Bali dan Jakarta. Beliau menyampaikan doa dan harapan yang tulus untuk Ibu Pertiwi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh …

MWCNU Mengwi Luncurkan Kabinet Baru, Siap Berkhdimah untuk Umat Selama Lima Tahun ke Depan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

  MENGWI, BADUNG – Sabtu 21 November 2026,Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Mengwi secara resmi menampilkan barisan pengurus baru untuk masa khidmah 2026–2031 dengan semangat “Maju Bersama, Berkhidmah untuk Umat.” Pelantikan dan pembentukan kabinet baru ini menandai dimulainya lembaran baru perjuangan dan pengabdian Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pengurus baru …

Green Policing, Polres Kediri Libatkan Warga Tanam Pohon di Bantaran Sungai

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Bantaran sungai menjadi salah satu kawasan yang perlu dijaga kelestariannya. Atas dasar kepedulian tersebut, Polres Kediri Polda Jatim mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Green Policing Commander Wish Kapolri 2026. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, …

Turut Berduka Cita, Sekjen DPP PEKAT Hadiri Prosesi Ngaben Ni Luh Gede Darmawati di Denpasar

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Jumat 20 November 2026,Keluarga Besar PEKAT IB Provinsi Bali turut berduka cita atas berpulangnya Ni Luh Gede Darmawati, ibu mertua dari Bapak Aris W. Widigdo, Sekretaris Program DPW PEKAT IB Provinsi Bali. Prosesi pengabenan dilaksanakan di kawasan Pamogan, Denpasar, Bali. Kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PEKAT turut menandakan rasa kehilangan dan dukungan moril …

Cegah Konflik Sosial, Kapolres Kediri Sampaikan Pesan Bijak Bermedsos saat Jumling

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Ajakan untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi penting di tengah derasnya arus informasi yang dapat dengan mudah memengaruhi kehidupan masyarakat. Melihat dampaknya yang dapat merembet ke kehidupan sosial, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh maupun menyebarkan ujaran kebencian. Pesan tersebut …

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam …

x
x