Diduga Unit Tipikor Lamban Menangani Laporan Masyarakat Terkait Penyelewengan DD 1,049 Miliyar Lebih, Oleh Kades Po’ong La’o Bersama Stafnya

MANGGARAI NTT || METROTV9NEWS.COM – Diduga Lamban, pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menangani laporan masyarakat, terkait penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) yang besarannya mencapai Rp1.049.385.980, yang lakukan oleh Kepala Desa (Kades) Po’ong La’o, Ino Abin, bersama stafnya, sejak tahun 2022 sampai tahun 2023.

Dugaan lambannya kinerja pihak unit tipikor polres manggarai ntt, dalam menangani kasus penyelewengan dana desa miliyaran lebih yang di kelolah oleh kades po’ong la’o bersama stafnya tersebut, karena sejak dilaporkannya kasus itu pada 2 Desember 2024 lalu, namun hingga skarang proses hukumnya belum jelas.

“Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP KPK), Stevanus Woket, melalui kontak serta chatan WhatsApp yang diterima biro metrotvnews, Minggu 2/03/2025 menyampaikan, bahwa kami selaku masyarakat desa po’ong la’o, telah melaporkan Ino Abin, selaku kades po’ong la’o, ke unit tipikor polres manggarai ntt, terkait penyelewengan dana desa mencapai satu miliyaran lebih, dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan laporan tersebut, telah di buat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat, oleh BRIGPOL. Florianus Stevendi A. Uban, dan yang mengetahui a.n Kepala Kepolisian Resor Manggarai, oleh AIPDA. Silvester Jebaru, dengan No Reg: DUMAS/153/X11/2024/Res Manggarai Polda NTT.” terang Woket.

Namun sejak 2 Desember 2024 hingga skarang laporan masyarakat tersebut, perkembangannya proses hukumnya tidak jelas. Sejauh mana tindaklanjutnya kami tidak tahu, dan kami menduga kinerja pihak unit tipikor dalam menangani kasus ini sangatlah lamban.” ujar ketua lp kpk penuh kesal.

“Stevanus Woket, merguraikan kasus penyelewengan dana desa yang termuat dalam laporannya yakni; sejak tahun 2022 sampai tahun 2023, diduga telah terjadi kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Po’ong La’o Kec Ruteng Kab Manggarai NTT. Dimana kepala desa bersama staf telah menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa tahun 2022 sampai tahun 2023 termasuk Badan Usaha Milik Masyarakat Desa (BUMDES) guna pembangunan fisik, untuk pengembangan masyarakat desa Po’ong La’o. Namun faktanya terdapat beberapa pembangunan yang tidak berjalan yakni pembangunan Balai Desa, Lampu Jalan, Sumur Bor, dan beberapa fisik lainnya, termasuk BUMDES.

Selanjutnya pada tahun 2022, Kepala Desa po,ong La’o atas nama Inosius Abin alias Ino, pernah melaporkan ke kemendes RI Jakarta insentif kader dan pemberian makanan tambahan kader, pagu dananya Rp 30.000.000, dan dalam laporannya ke kemendes RI Jakarta 100 %, tanpa fisik. Pembangunan TPT lokasi dusun lapa, volume 50 m pagu dananya Rp 50. 000.000, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, tidak benar. Pembangunan balai desa, lokasi di kusu , volume 250 m pagu dananya Rp 50 000.000, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 % menurut BPD itu tidak benar.

Pembangunan lapangan badminton lokasi di kusu, pagu dananya Rp 30 000.000, laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, itu tidak benar. Pemeliharaan balai desa, lokasi di kusu, volume 200 m pagu dananya Rp 26.583.980, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 % menurut masyarakat, laporan tersebut data ganda. Pembangunan TPT lokasi di dusun lapa, volume 50 m pagu dananya Rp 50.000.000, dan dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 % tanpa bukti fisik.

Pernyataan ketua BPD , wakil dan Anggota DPD kami tidak menetapkan pembangunan TPT tersebut. Menurut BPD Po’ong La’o data diatas adalah data ganda, dan mohon di tindak lanjuti oleh penegak hukum. Alasannya dua kali lapor diwaktu yang sama oleh kades Po,ong Lao ke kemendes RI Jakarta maka dengan laporan yang disampaikan oleh kades Po’ong La’o, bendahara keuangan, operator dan pembuat RAB desa Po,ong La’o di tahun 2023 yang lalu adalah data ganda / janggal.

Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa Po,ong La’o pagu dananya Rp 9.000.000, dalam laporan oleh pemerintah desa Po’ong La’o ke kemendes RI Jakarta 100 % tidak benar. Pembinaan lembaga kemasyarakatan pagu dananya Rp 42.000.000, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, tidak benar, mohon ditindak lanjuti.

Pembinaan ibu PKK pagu dananya Rp 10.000.000, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, tidak benar. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengelolaan kandang) pagu dananya Rp 80.250.000, laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, tidak benar. Honor Bhabinkamtibmas Po’ong La’o pagu dananya Rp 6.000.000, dalam laporan ke kemendes RI Jakarta 100 %, tidak benar. Pengakuan Babinsa, cuma uang bensin Rp 100.000.

Maka dengan uraian penyelewengan diatas kami aktivis lembaga ( LP .KPK ) komisi cabang Manggarai bersama BPD dan masyarakat desa po’ong la’o, memohon untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap kades desa Po’ong La’o bersama stafnya yang telah merugikan keuangan negara mencapai Rp1 miliyaran lebih, sebab semua poin poin dalam laporan kepala desa Po’ong La’o bersama stafnya adalah fiktif.

Hingga berita ini dinaikan pihak Tipikor polres manggarai ntt, belum berhasil di konfirmasi, lantaran nomor hendphond milik mereka tidak diketahui. Bersambung…… (laporan metrotv9news mgr raya)

Pewarta : Ricky Jones S Armando, Kabiro Manggarai raya ntt.