- TNI-POLRIPimpinan Komisi III DPR Apresiasi Polri Tindak 3.326 Kasus Premanisme
- NasionalPolres Pasuruan Ungkap 25 Kasus Narkotika Sepanjang Januari 2026
- Polda BaliTumbuhkan Semangat Nasionalisme, Satpolairud Polres Bangli Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Bagikan Bendera
- Polda BaliPolsek Blahbatuh Monitor Posyandu Lansia, Wujudkan Kepedulian Kepolisian Terhadap Kesehatan Masyarakat
- Bareskrim PolriSatreskrim Polres Purbalingga Bersama Bapanas Pantau Harga dan Stok Bahan Pangan
- Polda BaliPolda Bali Gelar HUT ke 45 Yayasan Kemala Bhayangkari
- Polda BaliPatroli Sat Samapta Polres Gianyar Intensifkan Pengamanan Ibadah Minggu, Situasi Kondusif
- TNI-POLRIPolisi Berhasil Ungkap Beras Oplosan Sehari Produksi 14 Ton Pemilik Pabrik di Sidoarjo Jadi Tersangka
- HeadlineBupati Gus Irawan Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026, Dukung Terwujudnya Lalu Lintas Aman dan Berkeselamatan
- Polda BaliPolres Bangli Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Tamanbali Pantau Tanaman Jagung

Ketua Umum FRIC Dukung Penuh Langkah Refornasi Polri yang Adil & Propesional
Kapolri sambut baik Usulan yang disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan landasan asas resipokal atau timbal balik, mendapatkan tanggapan positif dan terbuka dari Pimpinan Polri, namun dengan penegasan yang jelas bahwa pelaksanaannya harus memenuhi syarat kompetensi, kebutuhan organisasi, dan aturan hukum yang berlaku. Sikap ini diperkuat dengan dukungan penuh dan terukur dari Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Fric, yang menilai gagasan tersebut sebagai langkah strategis yang memperkuat tata kelola negara tanpa mengurangi identitas dan kewenangan institusi kepolisian.
1. Latar Belakang dan Inti Usulan Menteri HAM Natalius Pigai
Usulan ini disampaikan secara resmi dalam pertemuan koordinasi tingkat tinggi yang digabung dengan sesi konsultasi publik terbatas mengenai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berlangsung di Jakarta pada awal Juni 2026.
Dalam paparannya, Natalius Pigai menjelaskan bahwa pemikiran ini lahir dari kenyataan praktik yang telah berjalan selama ini: banyak anggota Polri yang ditempatkan dan berkontribusi di berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintahan sipil untuk mengisi jabatan yang membutuhkan keahlian khusus di bidang keamanan, hukum, atau manajemen keamanan masyarakat, sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Prinsip resipokal adalah prinsip keadilan dan kesetaraan fungsi. Jika personel Polri dapat mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan umum dan memberikan kontribusi nyata, maka sudah selayaknya tenaga profesional sipil atau ASN yang memiliki keahlian khusus, rekam jejak integritas yang baik, dan memenuhi syarat yang ditetapkan, juga diberi ruang untuk berkontribusi memajukan aspek manajemen dan administrasi di tubuh Polri. Hal ini bukan untuk menyamakan status atau mencampuri tugas operasional kepolisian, melainkan untuk saling melengkapi keahlian demi kebaikan pelayanan publik,” tegas Natalius Pigai.
Menteri menegaskan batasan yang sangat jelas dalam usulannya:
– Tidak mengubah status keanggotaan: ASN yang ditempatkan di lingkungan Polri tetap berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan tidak secara otomatis menjadi anggota Polri. Mereka tidak memiliki wewenang, hak, maupun kewajiban yang melekat pada anggota kepolisian, seperti kewenangan penyidikan, penangkapan, atau penggunaan kekuatan fisik dan senjata.
– Ruang lingkup terbatas: Penempatan hanya berlaku pada jabatan struktural dan fungsional di bidang pendukung, antara lain keuangan, perencanaan, manajemen SDM, teknologi informasi, hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang dan jasa, serta inspektorat pengawasan internal. Sama sekali tidak mencakup satuan operasi, patroli, penyidikan, intelijen, pengamanan, atau fungsi utama kepolisian lainnya.
– Dasar hukum: Usulan ini diajukan sebagai materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Kepolisian agar memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.
2. Tanggapan Kapolri: Sambut Baik, Namun Wajib Memenuhi Syarat dan Kualifikasi
Menyikapi usulan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan resmi dalam keterangan pers di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Beliau menyambut baik gagasan ini sebagai masukan yang konstruktif dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta peningkatan profesionalisme Polri, namun menekankan perlunya pengaturan yang ketat dan syarat yang terukur demi menjaga kualitas dan keamanan organisasi.
“Kami mengapresiasi dan menyambut baik pemikiran Bapak Menteri HAM. Prinsip resipokal itu wajar, adil, dan sangat relevan untuk memperkaya perspektif serta keahlian di dalam organisasi kami. Namun, kami tegaskan dengan tegas: kesempatan ini bukan hak otomatis dan bukan berarti setiap ASN bisa masuk ke Polri. Penempatan harus didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi, harus sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan, harus lulus verifikasi integritas dan latar belakang, serta harus mengikuti mekanisme penugasan yang berlaku,” ujar Kapolri.
Lebih rinci, Kapolri menjabarkan persyaratan utama yang akan menjadi dasar pertimbangan jika aturan ini disahkan:
1. Kesesuaian Kompetensi: Keahlian dan latar belakang pendidikan ASN harus persis sesuai dengan bidang jabatan pendukung yang kosong dan dibutuhkan Polri, dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan Polri bersama instansi terkait.
2. Integritas dan Rekam Jejak: Harus memiliki riwayat kinerja yang baik, tidak sedang menjalani proses hukum atau pelanggaran disiplin, serta dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip hukum dan keamanan negara.
3. Mekanisme Penugasan: Penempatan dilakukan melalui prosedur pertukaran atau penugasan sementara antar-instansi, dengan perjanjian kerja sama yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, serta jangka waktu penugasan.
4. Batasan Kewenangan: ASN yang bertugas di lingkungan Polri hanya berwenang menangani urusan administrasi, manajemen, dan teknis pendukung, dan dilarang keras terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, penanganan kasus hukum, atau interaksi langsung yang berwenang dengan masyarakat dalam kapasitas aparat penegak hukum.
“Tujuannya satu: mendapatkan manfaat dari keahlian manajemen sipil yang mumpuni, namun tetap menjaga kemandirian, standar kompetensi, dan identitas Polri sebagai kekuatan sipil yang bersenjata dan profesional. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian HAM, Kementerian PANRB, serta DPR untuk merumuskan aturan pelaksanaan yang rinci, ketat, dan tidak menimbulkan celah kesalahpahaman atau penyalahgunaan,” tambah Jenderal Listyo Sigit.
3. Dukungan Penuh Ketua Umum FRIC Fric: Langkah Cerdas, Terukur, dan Demokratis
Menanggapi usulan Menteri HAM dan respons positif serta penegasan syarat dari Kapolri, Ketua Umum DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Fric, menyampaikan pernyataan sikap dukungan penuh secara resmi di Jakarta pada hari yang sama. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemantauan keamanan, penguatan hubungan aparat-masyarakat, dan advokasi tata kelola yang baik, FRIC menilai gagasan ini merupakan terobosan yang cerdas, logis, dan sangat dibutuhkan untuk memajukan institusi kepolisian.
“Kami di FRIC mendukung sepenuhnya gagasan asas resipokal yang disampaikan Bapak Menteri HAM dan disambut baik dengan persyaratan yang jelas oleh Bapak Kapolri. Ini adalah bentuk keseimbangan yang sehat: jika anggota Polri bisa berkarya dan mengisi jabatan penting di kementerian sipil, maka memberikan kesempatan bagi ASN yang berkompeten dan memenuhi syarat untuk membantu membenahi manajemen di Polri adalah langkah yang adil dan wajar,” ujar Fric.
Fric menjelaskan bahwa persyaratan ketat yang disampaikan Kapolri justru menjadi nilai tambah dan jaminan kredibilitas usulan tersebut, karena menunjukkan bahwa tidak ada pelonggaran standar, tidak ada pencampuran fungsi, dan semuanya berjalan di atas jalur profesional dan hukum.
“Kehadiran tenaga profesional sipil yang memenuhi syarat di jabatan pendukung akan membawa manfaat nyata: meningkatkan akuntabilitas keuangan, menyempurnakan sistem manajemen, memperkuat pengawasan internal, dan membawa perspektif masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan administrasi. Semua ini akan membuat Polri semakin rapi, transparan, dan terpercaya di mata publik, tanpa mengganggu kemampuan mereka dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fric menyatakan FRIC berkomitmen untuk ikut mengawal seluruh proses pembahasan, penyusunan aturan teknis, hingga tahap sosialisasi kepada masyarakat. Organisasi yang memiliki jaringan kerja di berbagai daerah ini akan membantu memastikan bahwa aturan yang dibuat jelas, tidak menimbulkan kerancuan, dan dipahami dengan benar oleh seluruh elemen bangsa.
“Kami berharap usulan ini segera dibahas secara mendalam dan terbuka. Dengan persyaratan yang ketat dan tujuan yang mulia, penerapan asas resipokal ini akan menjadi bukti bahwa negara kita mampu menciptakan sistem birokrasi yang saling mengisi, saling menguatkan, dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkas Fric.
4. Tahapan Selanjutnya
Pemerintah dan DPR RI diharapkan segera memasukkan materi ini dalam agenda pembahasan RUU Kepolisian. Seluruh pihak sepakat bahwa perubahan hukum harus dilakukan secara cermat, melibatkan pakar hukum, administrasi negara, dan perwakilan masyarakat, serta memperhatikan aspirasi berbagai kalangan agar aturan yang dihasilkan matang, aman, dan bermanfaat secara luas.
Payung hukum yang lengkap akan mengatur secara rinci mengenai: syarat kualifikasi, tata cara pengangkatan, hak dan kewajiban, batasan kewenangan, jangka waktu penugasan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, sehingga penerapan asas resipokal ini berjalan tertib, terukur, dan sepenuhnya mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara tercinta Indonesia.
Redaksi 01 Metrotv9news
19 Nov 2026
Jakarta – Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H. di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang …
Redaksi 01
19 Nov 2026
JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim …
Redaksi 01
19 Nov 2026
NGANJUK || METROTV9NEWS – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. …
Redaksi 01
19 Nov 2026
JAKARTA || METROTV9NEWS – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS. Juru Bicara Densus …
Redaksi 01
19 Nov 2026
KEDIRI || METROTV9NEWS – Polres Kediri Polda Jatim menggandeng sektor usaha melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjembatani kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Bekerja sama dengan PT Mitra Jaya Farmindo, pelatihan digelar di …
Redaksi 01
19 Nov 2026
LUMAJANG || METROTV9NEWS – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro. Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada …
09 Mei 2024 19.578 views
KOTA BATU || METROTV9NEWS.COM – Upaya pendekatan kepada Masyarakat termasuk kalangan pelajar dalam memudahkan penyampaian himbauan Kamtibmas terus diupayakan oleh Polres Batu beserta jajarannya. Seperti dilakukan oleh Wakapolres Batu Kompol Jeni Al Jauza, S.H., M.H kali ini yang hadir di Masjid Al- Furqon SMP – SMA Al Hikmah Boarding School Batu Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota …
08 Mar 2025 18.919 views
MANGGARAI NTT || METROTV9NEWS.COM – Diduga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dengan Kepala Desa (Kades) Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yuvensianus Hamat konspirasi menghabiskan Anggaran Dana Desa (DD) yang total pagu dananya hampir Miliyaran Rupiah, pada anggaran tahun 2022, 2023 hingga 2024. Demikian yang disampaikan Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah …
08 Mei 2024 18.136 views
BALI,METROTV9NEWS.COM DENPASAR-Sebanyak 2.403 orang telah mengikuti tes kesehatan tahap 1 rekrutmen Bintara Polri TA 2024 di Gedung Presisi Polda Bali. Dari 2.403 itu, sebanyak 2.291 orang mengikuti seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), 47 orang Bintara Rekrpro (Rekrutmen Proaktif) dan 65 orang Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus). Tidak beda jauh dari tahun sebelumnya, seleksi penerimaan calon …
10 Mei 2024 17.837 views
BALI,METROTV9NEWS.COM Polda Bali melaksanakan kegiatan Jumat Curhat yang bertempat di Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali, Jl. Tukad Batanghari No.29, Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Acara tersebut diawali dengan Pembukaan, dibuka Oleh Dirbinmas Polda Bali diwakili Oleh Kasubdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Bali, dan Penyerapan aspirasi dari masyarakat; Kegiatan jumat curhat ini bertujuan untuk …
23 Feb 2026 17.686 views
Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Blabak kini memasuki babak baru dengan hadirnya teknologi tepat guna SIBABAMAS (Sistem Bakar Bata Minim Asap). Program yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN Kelompok 20 UNP Kediri ini menargetkan penyelesaian masalah residu non-daur ulang melalui sistem pembakaran terkendali menggunakan rocket stove berbasis bata ringan. Berdasarkan hasil observasi di TPS …
15 Okt 2025 17.437 views
BALI//METROTV9NEWS.COM Denpasar, Bali – SMK Kesehatan Bali Medika tengah memprioritaskan pemulihan fisik dan psikologis siswa serta staf pasca-insiden kesurupan massal yang terjadi di lingkungan sekolah.Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada kesehatan, penanganan pasca-trauma menjadi perhatian utama.Rabu(15/10) Kegiatan belajar mengajar untuk sementara ditiadakan agar siswa dapat fokus pada pemulihan. Pihak sekolah bekerja sama dengan tim konseling, …
01 Jun 2024 17.371 views
BLITAR || METROTV9NEWS.COM – Dalam momen bersejarah memperingati Hari Lahir Pancasila 2024, Kodim 0808/Blitar pagi ini menggelar kegiatan upacara, yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim 0808 Mayor Inf Joni Morwantoto, S.H. Upacara dilaksanakan dengan khidmat di Halaman Makodim 0808, yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 06, Kelurahan/Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Sabtu (1/6/2024). Dengan tema …
05 Jun 2024 17.365 views
JATIM, METROTV9NEWS.COM Jember– Polres Jember berhasil meraih juara pertama penilaian Pos Pengamanan dan Pelayanan terpadu Terbaik dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2024,untuk kategori Satuan Wilayah (Satwil) Type A se Jawa Timur. Penerimaan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si,dan diterima Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi SIK M.Si, dalam acara …
25 Mei 2024 17.365 views
BALI,METROTV9NEWS.COM Jembrana, Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun dan memasuki usianya yang ke-34, tentunya suatu proses perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai rintangan, halangan dan kendala yang dihadapi dalam meraih kepercayaan dan kesuksesannya. Berdiri sejak tanggal 25 Mei 1990 hingga saat ini di tahun 2024, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Baluk, Kec. Negara Kab. …
18 Mei 2024 17.363 views
JATIM,METROTV9NEWS.COM JEMBER, – Polres Jember Polda Jatim terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial yang rutin dilakukan setiap hari Rabu. Kegiatan yang diberi nama “Siberbi” atau “Polisi Jember Berbagi” ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum sempat sarapan di pagi hari. Pada hari ini Rabu, 15 Mei 2024, anggota Polres Jember kembali melaksanakan …
Comments are not available at the moment.