Kritik Keras Tata Kelola Pers: “PWOD Sebut Media Daerah Terdiskriminasi Otoritas Tunggal”

Redaksi 01 Metrotv9news 09 Mei 2026

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) kembali melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pers nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan transparansi.

PWOD menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penataan ulang kewenangan lembaga pers, khususnya Dewan Pers yang dinilai telah melampaui batas fungsinya.

Dalam pernyataan resminya, PWOD mengungkap bahwa polemik yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan negara dan pers di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, Ketua Dewan Pers pernah dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan.

Artinya, pada masa itu, negara melalui Kementerian Penerangan memegang kendali penuh terhadap arus informasi, mulai dari penyebarluasan kebijakan pemerintah hingga pembinaan dan pengawasan media massa.

Namun setelah reformasi dan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, struktur tersebut berubah total. Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga independen, lepas dari kendali pemerintah.

Menurut Ketum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, perubahan ini justru menyisakan persoalan baru, absennya mekanisme kontrol yang tegas terhadap Dewan Pers.

“Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ketika tidak ada kontrol, maka potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi nyata,” tegas Feri.

PWOD menilai Dewan Pers saat ini cenderung bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan standar, legitimasi, bahkan eksistensi media, tanpa transparansi yang memadai.

Dampaknya, banyak media, khususnya di daerah, merasa terdiskriminasi dan kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif di tengah masyarakat.

Situasi ini dinilai menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem pers nasional, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan legitimasi, sementara yang lain terpinggirkan.

Di sisi lain, Ketum PWOD juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dianggap belum konsisten dalam menjalankan fungsi utamanya.

Sebagai institusi negara, Komdigi memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, literasi digital, serta keterbukaan informasi publik.

Namun dalam praktiknya, Feri menilai Komdigi justru terjebak dalam wilayah abu-abu yang beririsan dengan fungsi Dewan Pers, sehingga memicu kebingungan di tingkat implementasi.

“Negara harus hadir secara tegas. Jangan biarkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya merugikan pelaku pers dan publik,” lanjut Feri.

PWOD mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dewan Pers, termasuk merumuskan kembali batas kewenangannya agar tidak menjadi lembaga yang kebal kritik.

Selain itu, PWOD juga meminta agar Komdigi dikembalikan ke fungsi strategisnya sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan sebagai aktor yang turut masuk dalam pengaturan teknis pers.

PWOD menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ancaman terhadap kemerdekaan pers bukan lagi datang dari negara, melainkan dari ketidakjelasan sistem yang membuka ruang dominasi oleh segelintir pihak.

“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Ketum PWOD.

Rilis ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa tanpa pembenahan serius, krisis kepercayaan terhadap institusi pers akan semakin meluas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wujudkan Lingkungan Hijau, Polres Kediri Kota Gandeng Kampus UB Gelar Green Policing

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Komitmen Polres Kediri Kota dalam mendukung pelestarian lingkungan terus diwujudkan melalui aksi nyata. Kali ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran dan civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) melaksanakan kegiatan Green Policing dengan menanam 30 pohon di area Kampus UB, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota …

Polres Kuat Polsek Tangguh, Wujudkan Polri yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Jumat 20 November 2026,Karo Rena Polda Bali Kombes Pol.Mohamad Basori, S.I.K., M.M., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan program Revitalisasi Penguatan Polres Kuat dan Polsek Tangguh merupakan bagian dari implementasi program Quick Wins Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program ini menekankan penguatan komando dan koordinasi di tingkat Polres sekaligus kesiapsiagaan, respons cepat, dan pelayanan …

Polres Kediri Kota Gandeng Dinas Pertanian, Bekali Masyarakat Keterampilan untuk Ciptakan Peluang Usaha

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Polres Kediri Kota terus memperkuat peran Polri dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dengan menggelar pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha produktif bagi masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Polres Kediri Kota, Jumat …

KAPOLSEK KANDAT TURUN LANGSUNG SUKSESKAN PROGRAM QUICK WINS KAPOLRI : POLISI PEDULI PENGANGGURAN

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Jajaran Polsek Kandat Polres Kediri terus memperkuat peran sosial kemasyarakatan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini fokus menghubungkan pencari kerja, korban PHK, generasi muda, serta penyandang disabilitas dengan pelatihan vokasi dan peluang kerja nyata. Kapolsek Kandat AKP T. Yudho Prastyawan, S.H., turun langsung melakukan pendataan warga yang belum bekerja …

Polres Jombang Imbau Masyarakat Waspadai Judi Online dan Penipuan Digital

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik perjudian daring (online) dan berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital. Jum’at (20/11/2026). Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun sosial. Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto …

Kapolres Jombang Audiensi dengan Ketua AMJ, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan elemen masyarakat, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan audiensi dan silaturahmi bersama Ketua Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ), H. Zulfikar Damam Ikwanto yang akrab disapa Gus Antok, beserta anggota AMJ, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Graha …

x
x