Kritik Keras Tata Kelola Pers: “PWOD Sebut Media Daerah Terdiskriminasi Otoritas Tunggal”

Redaksi 01 Metrotv9news 09 Mei 2026

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) kembali melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pers nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan transparansi.

PWOD menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penataan ulang kewenangan lembaga pers, khususnya Dewan Pers yang dinilai telah melampaui batas fungsinya.

Dalam pernyataan resminya, PWOD mengungkap bahwa polemik yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan negara dan pers di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, Ketua Dewan Pers pernah dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan.

Artinya, pada masa itu, negara melalui Kementerian Penerangan memegang kendali penuh terhadap arus informasi, mulai dari penyebarluasan kebijakan pemerintah hingga pembinaan dan pengawasan media massa.

Namun setelah reformasi dan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, struktur tersebut berubah total. Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga independen, lepas dari kendali pemerintah.

Menurut Ketum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, perubahan ini justru menyisakan persoalan baru, absennya mekanisme kontrol yang tegas terhadap Dewan Pers.

“Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ketika tidak ada kontrol, maka potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi nyata,” tegas Feri.

PWOD menilai Dewan Pers saat ini cenderung bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan standar, legitimasi, bahkan eksistensi media, tanpa transparansi yang memadai.

Dampaknya, banyak media, khususnya di daerah, merasa terdiskriminasi dan kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif di tengah masyarakat.

Situasi ini dinilai menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem pers nasional, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan legitimasi, sementara yang lain terpinggirkan.

Di sisi lain, Ketum PWOD juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dianggap belum konsisten dalam menjalankan fungsi utamanya.

Sebagai institusi negara, Komdigi memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, literasi digital, serta keterbukaan informasi publik.

Namun dalam praktiknya, Feri menilai Komdigi justru terjebak dalam wilayah abu-abu yang beririsan dengan fungsi Dewan Pers, sehingga memicu kebingungan di tingkat implementasi.

“Negara harus hadir secara tegas. Jangan biarkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya merugikan pelaku pers dan publik,” lanjut Feri.

PWOD mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dewan Pers, termasuk merumuskan kembali batas kewenangannya agar tidak menjadi lembaga yang kebal kritik.

Selain itu, PWOD juga meminta agar Komdigi dikembalikan ke fungsi strategisnya sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan sebagai aktor yang turut masuk dalam pengaturan teknis pers.

PWOD menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ancaman terhadap kemerdekaan pers bukan lagi datang dari negara, melainkan dari ketidakjelasan sistem yang membuka ruang dominasi oleh segelintir pihak.

“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Ketum PWOD.

Rilis ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa tanpa pembenahan serius, krisis kepercayaan terhadap institusi pers akan semakin meluas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
KAPOLSEK KANDAT TURUN LANGSUNG SUKSESKAN PROGRAM QUICK WINS KAPOLRI : POLISI PEDULI PENGANGGURAN

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Jajaran Polsek Kandat Polres Kediri terus memperkuat peran sosial kemasyarakatan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini fokus menghubungkan pencari kerja, korban PHK, generasi muda, serta penyandang disabilitas dengan pelatihan vokasi dan peluang kerja nyata. Kapolsek Kandat AKP T. Yudho Prastyawan, S.H., turun langsung melakukan pendataan warga yang belum bekerja …

Polres Jombang Imbau Masyarakat Waspadai Judi Online dan Penipuan Digital

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik perjudian daring (online) dan berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital. Jum’at (20/11/2026). Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun sosial. Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto …

Kapolres Jombang Audiensi dengan Ketua AMJ, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan elemen masyarakat, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan audiensi dan silaturahmi bersama Ketua Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ), H. Zulfikar Damam Ikwanto yang akrab disapa Gus Antok, beserta anggota AMJ, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Graha …

Kodim 0808/Blitar Gelar Kerja Bhakti Bersih Pantai Serang Sambut HUT Korem ke-63

Redaksi 01

20 Nov 2026

BLITAR || METROTV9NEWS – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korem ke-63 tahun 2026, Kodim 0808/Blitar menggelar kegiatan kerja bhakti pembersihan pantai di kawasan Pantai Serang Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini difokuskan untuk membersihkan sampah plastik maupun limbah kayu yang terbawa ombak agar kawasan pesisir tetap bersih, asri, …

Wakapolda Bali: Rasa Aman Dimulai dari Masyarakat yang Sejahtera dan Bekerja

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Kamis 19 November 2026,Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.S.I., memimpin penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Gedung Tribrata Polda Bali, Kamis, 19 November 2026. Program ini merupakan inisiatif Polda Bali untuk mengurangi angka pengangguran melalui pendataan, pelatihan keterampilan, dan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan …

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Pimpin Green Policing di Kelurahan Blabak, Ajak Warga Peduli Lingkungan dan Cegah Banjir

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata bersama masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren Polres Kediri Kota, Kompol Siswandi, S.H., memimpin langsung kegiatan Quick Wins Green Policing di Taman Lapangan Pagot, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut …

x
x