Kritik Keras Tata Kelola Pers: “PWOD Sebut Media Daerah Terdiskriminasi Otoritas Tunggal”

Redaksi 01 Metrotv9news 09 Mei 2026

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) kembali melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pers nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan transparansi.

PWOD menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penataan ulang kewenangan lembaga pers, khususnya Dewan Pers yang dinilai telah melampaui batas fungsinya.

Dalam pernyataan resminya, PWOD mengungkap bahwa polemik yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan negara dan pers di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, Ketua Dewan Pers pernah dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan.

Artinya, pada masa itu, negara melalui Kementerian Penerangan memegang kendali penuh terhadap arus informasi, mulai dari penyebarluasan kebijakan pemerintah hingga pembinaan dan pengawasan media massa.

Namun setelah reformasi dan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, struktur tersebut berubah total. Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga independen, lepas dari kendali pemerintah.

Menurut Ketum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, perubahan ini justru menyisakan persoalan baru, absennya mekanisme kontrol yang tegas terhadap Dewan Pers.

“Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ketika tidak ada kontrol, maka potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi nyata,” tegas Feri.

PWOD menilai Dewan Pers saat ini cenderung bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan standar, legitimasi, bahkan eksistensi media, tanpa transparansi yang memadai.

Dampaknya, banyak media, khususnya di daerah, merasa terdiskriminasi dan kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif di tengah masyarakat.

Situasi ini dinilai menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem pers nasional, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan legitimasi, sementara yang lain terpinggirkan.

Di sisi lain, Ketum PWOD juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dianggap belum konsisten dalam menjalankan fungsi utamanya.

Sebagai institusi negara, Komdigi memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, literasi digital, serta keterbukaan informasi publik.

Namun dalam praktiknya, Feri menilai Komdigi justru terjebak dalam wilayah abu-abu yang beririsan dengan fungsi Dewan Pers, sehingga memicu kebingungan di tingkat implementasi.

“Negara harus hadir secara tegas. Jangan biarkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya merugikan pelaku pers dan publik,” lanjut Feri.

PWOD mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dewan Pers, termasuk merumuskan kembali batas kewenangannya agar tidak menjadi lembaga yang kebal kritik.

Selain itu, PWOD juga meminta agar Komdigi dikembalikan ke fungsi strategisnya sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan sebagai aktor yang turut masuk dalam pengaturan teknis pers.

PWOD menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ancaman terhadap kemerdekaan pers bukan lagi datang dari negara, melainkan dari ketidakjelasan sistem yang membuka ruang dominasi oleh segelintir pihak.

“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Ketum PWOD.

Rilis ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa tanpa pembenahan serius, krisis kepercayaan terhadap institusi pers akan semakin meluas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sejahtera Pekerjanya, Kuat Ibu Pertiwiku — Pesan Menyentuh dari Puri Agung Peguyangan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

DENPASAR – 21 November 2026,Anak Agung Ngurah Gede Widiada, Penglingsir Puri Agung Peguyangan Denpasar sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar, menyampaikan pesan yang menyentuh dan penuh makna di tengah kabar baik naiknya upah pekerja di Bali dan Jakarta. Beliau menyampaikan doa dan harapan yang tulus untuk Ibu Pertiwi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh …

MWCNU Mengwi Luncurkan Kabinet Baru, Siap Berkhdimah untuk Umat Selama Lima Tahun ke Depan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

  MENGWI, BADUNG – Sabtu 21 November 2026,Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Mengwi secara resmi menampilkan barisan pengurus baru untuk masa khidmah 2026–2031 dengan semangat “Maju Bersama, Berkhidmah untuk Umat.” Pelantikan dan pembentukan kabinet baru ini menandai dimulainya lembaran baru perjuangan dan pengabdian Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pengurus baru …

Green Policing, Polres Kediri Libatkan Warga Tanam Pohon di Bantaran Sungai

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Bantaran sungai menjadi salah satu kawasan yang perlu dijaga kelestariannya. Atas dasar kepedulian tersebut, Polres Kediri Polda Jatim mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Green Policing Commander Wish Kapolri 2026. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, …

Turut Berduka Cita, Sekjen DPP PEKAT Hadiri Prosesi Ngaben Ni Luh Gede Darmawati di Denpasar

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Jumat 20 November 2026,Keluarga Besar PEKAT IB Provinsi Bali turut berduka cita atas berpulangnya Ni Luh Gede Darmawati, ibu mertua dari Bapak Aris W. Widigdo, Sekretaris Program DPW PEKAT IB Provinsi Bali. Prosesi pengabenan dilaksanakan di kawasan Pamogan, Denpasar, Bali. Kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PEKAT turut menandakan rasa kehilangan dan dukungan moril …

Cegah Konflik Sosial, Kapolres Kediri Sampaikan Pesan Bijak Bermedsos saat Jumling

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Ajakan untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi penting di tengah derasnya arus informasi yang dapat dengan mudah memengaruhi kehidupan masyarakat. Melihat dampaknya yang dapat merembet ke kehidupan sosial, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh maupun menyebarkan ujaran kebencian. Pesan tersebut …

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam …

x
x