Kunker Pansus DPR RI di Bali: “Bahas RUU Hukum Perdata Internasional”

Redaksi 01 Metrotv9news 13 Apr 2026

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Bali, pada Senin (13/4), di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RUU Hukum Perdata Internasional yang tengah disusun.

Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selaku pemrakarsa RUU menilai bahwa arus globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas serta kompleksitas hubungan hukum lintas negara, termasuk dalam bidang kontrak bisnis internasional. Kondisi tersebut menuntut hadirnya pengaturan hukum perdata internasional yang komprehensif, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bali sebagai lokasi kunjungan kerja. Ia menegaskan bahwa dinamika global, seperti perkawinan campuran hingga sengketa lintas negara, membutuhkan regulasi yang responsif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai.

“Pemerintah Provinsi Bali memandang RUU ini sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai persoalan hukum lintas negara. Dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, tingginya interaksi global kerap menimbulkan persoalan hukum, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan campuran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Koster berharap RUU Hukum Perdata Internasional dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan lintas negara di Bali, serta mencegah potensi penyalahgunaan aktivitas yang berimplikasi hukum.

Ketua Pansus DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua Pansus DPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung pandangan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif.

“Hukum perdata internasional sangat diperlukan untuk mengatasi konflik hukum dalam berbagai transaksi lintas negara, seperti kontrak, kepemilikan properti, warisan, hingga perkawinan antarnegara,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa RUU ini diharapkan menjadi pedoman yang sistematis bagi hakim serta pemangku kepentingan dalam menangani perkara perdata yang mengandung unsur asing. Selama ini, penanganan perkara tersebut masih mengacu pada KUH Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang belum secara komprehensif mengatur asas-asas hukum perdata internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen dalam mengantisipasi persoalan lintas negara, salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan larangan bagi setiap pihak untuk menjadi perantara atau fasilitator yang memungkinkan warga negara asing menguasai lahan melalui skema nominee.

Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dalam forum ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan karakteristik internasional seperti Bali.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, serta kalangan akademisi dan organisasi profesi yang memberikan pandangan strategis terhadap substansi RUU. Hadir pula Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU Kementerian Hukum, Agvirta Armilia Sativa, bersama perwakilan instansi terkait lainnya.

Selain itu, akademisi dari Universitas Udayana Dr. Komang Widiana Purnawan turut hadir sebagai narasumber, bersama akademisi Universitas Warmadewa, serta perwakilan organisasi profesi dan masyarakat, antara lain Ikatan Notaris Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum (HAKAN) Bali, dan Perkawinan Campur (PerCa) Bali.

Melalui forum ini, berbagai masukan strategis berhasil dihimpun sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU Hukum Perdata Internasional, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta selaras dengan dinamika global yang terus berkembang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkuat Iman dan Taqwa (Imtaq)Serta Integritas, Kejaksaan Negeri Denpasar Gelar Pengajian Rutin Bulanan

Redaksi 01 Metrotv9news

16 Nov 2026

DENPASAR– Senin 16 November 2026,Jamaah muslim di lingkungan Kejaksaan Negeri Denpasar melaksanakan kegiatan siraman rohani dan pengajian rutin pada Senin 16 November 2026, pukul 08.20 hingga 09.20 WITA, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Denpasar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Bapak Trimo, S.H., M.H., dengan pemateri Ustadz Imaduddin Mahdy, S.Pd.I. Hadir dalam kegiatan tersebut, pengurus …

 Renovasi Gedung NU Berlanjut, Rektor ISNUBA Dr. Hj. Azizh Aziz Sampaikan Apresiasi ke H. Gunadi Wahono

Redaksi 01 Metrotv9news

15 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Ahad 15 November 2026,Dr. Hj. Azizh Aziz, S.Pd., M.Pd., Rektor Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ISNUBA), menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada H. Gunadi Wahono, pengusaha muda sekaligus Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (BP2) ISNUBA Bali, atas sumbangsih dan komitmennya melanjutkan kegiatan renovasi Gedung NU sekaligus Kantor BP2 ISNUBA Bali. Dalam kesempatan tersebut, Rektor ISNUBA menegaskan bahwa …

Lengkap dengan Bukti Resi SPX Express, GNTP Minta Kapolri Baru Tegak Lurus, Transparan dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Kasus BBM di Bali

Redaksi 01 Metrotv9news

15 Nov 2026

SITUBONDO – DENPASAR – JAKARTA 15 November 2026 Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Transparansi Publik (DPP GNTP – Integrity Watch) mengambil langkah serius dalam mengawal penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Bali. Sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penegakan hukum, DPP GNTP telah …

 H. Gunadi Wahono: Pengusaha Muda yang Khidmat Lanjutkan Renovasi Gedung NU dan Kantor BP2 ISNUBA Bali  

Redaksi 01 Metrotv9news

15 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Ahad 15 November 2026,H. Gunadi Wahono, seorang pengusaha muda sekaligus Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi ISTNUBA (BP2 ISNUBA) Bali, tampil melanjutkan kegiatan renovasi Gedung NU sekaligus Kantor BP2 ISNUBA Bali dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab yang besar. Langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda dalam memajukan lembaga pendidikan dan keumatan di lingkungan Nahdlatul Ulama Provinsi Bali.Kegiatan ini diawali dengan acara …

GERINDRA SEKADAU USULKAN SUFMI DASCO AHMAD DAMPINGI PRABOWO, DINILAI MAMPU RANGKUL BERBAGAI UNSUR

Redaksi Metrotv9news

15 Nov 2026

SEKADAU, METROTV9NEWS.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sekadau menyatakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto,Minggu (15/11/2026) . Dukungan tersebut disampaikan sebagai aspirasi politik DPC Gerindra Kabupaten Sekadau yang menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas, pengalaman, serta kemampuan komunikasi untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan …

PWNU Bali Gelar Doa Bersama, Menandai Dimulainya Renovasi Gedung NU dan Kantor BP2 ITSNUBA

Redaksi 01 Metrotv9news

15 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Ahad 15 November 2026,Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Bali menggelar acara Doa Bersama pada Ahad 15 November 2026, pukul 12.00 siang hingga selesai, bertempat di Kantor Sekretariat PWNU Provinsi Bali. Acara ini diselenggarakan khusus untuk memohon keberkahan sekaligus menandai secara resmi dimulainya kegiatan renovasi Gedung NU sekaligus Kantor BP2 ITSNUBA. Kegiatan diawali dengan doa bersama yang dipimpin …

x
x