Pidato Strategis Advokasi: “Menuju Kematangan dan Kekuatan Hukum Jurnalismedia Siber”

~Oleh: Adv. E. Puguh . P. S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL (Ketua Divisi Advokasi & Pembelaan Wartawan Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber)~

Dalam suasana yang khidmat dan sarat semangat konsolidasi nasional, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi digelar pada Selasa, 12 Mei 2026. Bertempat di Markas Besar Dewan Pimpinan Pusat PJS, kawasan Rukan Grand Palace Kemayoran Blok A20 Lantai 4, Jakarta Pusat, pertemuan ini mengusung agenda utama: Penguatan Dasar Hukum, Penegakan Etika Profesi, serta Finalisasi Persyaratan Konstituen Dewan Pers. Momen ini kelak akan dicatat sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting dalam perjalanan organisasi PJS.

Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, Rapimnas kali ini tidak lagi berfokus pada pencapaian kuantitas jumlah keanggotaan. Sebaliknya, arah pembicaraan menukik tajam pada aspek kualitatif, yakni memperkokoh fondasi jurnalisme media siber di Indonesia yang berlandaskan kepastian hukum dan etika profesi yang tinggi.

Salah satu sesi yang menjadi pusat perhatian dan mendapatkan sorotan utama dari seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia adalah penyampaian arahan strategis terkait kebijakan advokasi dan perlindungan bagi insan pers. Materi ini disampaikan secara langsung, penuh wibawa, dan ketegasan oleh Ketua Divisi Advokasi & Pembelaan Wartawan DPP PJS, Adv. E. Puguh . P. S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL.

Di hadapan seluruh peserta Rapimnas, Eko Puguh melandaskan prinsip utama yang tegas dan jelas: bahwa organisasi PJS akan berdiri kokoh menjadi benteng pertahanan hukum terdepan bagi setiap karya jurnalistik yang disusun secara profesional dan sesuai kaidah. Namun di saat yang sama, PJS sama sekali tidak akan memberikan ruang atau toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan profesi demi kepentingan kelompok atau pribadi. Pernyataan ini kemudian ditetapkan sebagai doktrin resmi kebijakan advokasi PJS yang wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah.

Berikut adalah naskah lengkap pidato bersejarah yang disampaikan dalam forum tersebut:

PIDATO STRATEGIS ADVOKASI PRO JURNALISMEDIA SIBER

Oleh: Adv. E. Puguh . P. S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL

(Ketua Divisi Advokasi & Pembelaan Wartawan Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Advokasi Pro Jurnalismedia Siber yang saya banggakan.

Hadirin sekalian,

Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk melaksanakan agenda rutin organisasi. Kita sedang berkumpul demi menjaga kehormatan luhur profesi kewartawanan, sekaligus menjaga dan memperkuat marwah demokrasi bangsa ini.

Di dalam negara hukum yang kita cintai ini, pers tidaklah berdiri sebagai musuh negara. Sebaliknya, pers adalah salah satu pilar utama demokrasi, alat kontrol sosial yang vital, serta garda terdepan penjaga akal sehat dan kepentingan publik.

Namun, izinkan saya menegaskan hal ini dengan sangat tegas dan gamblang:

Kemerdekaan pers bukanlah kebebasan yang tanpa batas atau semaunya sendiri.

Kemerdekaan pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang senantiasa tunduk dan patuh pada Undang-Undang Pers serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, saya tekankan bahwa insan pro jurnalismedia siber Indonesia haruslah berdiri tegak di atas empat pilar utama, yaitu:

• Kebenaran berbasis fakta,

• Prinsip verifikasi yang ketat,

• Keseimbangan pemberitaan,

• Serta integritas moral yang tak tergoyahkan.

Jangan pernah sekalipun menggunakan nama dan profesi wartawan untuk kepentingan menyebarkan fitnah, melakukan intimidasi, atau mengeruk keuntungan pribadi maupun golongan.

Sebab, ketika pers kehilangan etika, maka saat itulah pers kehilangan kehormatannya di mata masyarakat.

Di sisi lain, hal yang juga perlu kita tegakkan bersama: tidak boleh ada tindakan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik yang telah disusun secara profesional, benar, dan telah memenuhi kaidah hukum pers yang berlaku.

Kritik yang disampaikan dengan benar dan bertanggung jawab bukanlah ancaman bagi negara.

Justru kritik yang konstruktif itulah yang akan senantiasa menyelamatkan dan memajukan demokrasi kita.

Saudara-saudara sekalian,

Bangsa ini sangat membutuhkan kehadiran pers yang berani menyuarakan kebenaran, namun tetap beradab.

Pers yang tajam dalam pemberitaan, namun tetap terukur dan berdasar data.

Pers yang kritis terhadap ketidakadilan, namun senantiasa bertanggung jawab atas setiap tulisannya.

Untuk itu, Rapat Kerja Nasional ini haruslah menjadi titik balik dan momentum bersejarah bagi kita untuk membangun pers siber yang memiliki karakter:

• Kuat secara intelektual dan wawasan,

• Kokoh secara pemahaman hukum dan peraturan,

• Serta luhur dan mulia secara etika serta moralitas.

Mari kita tegakkan kemerdekaan pers dengan cara yang bermartabat dan terhormat.

Mari kita bergandengan tangan melawan berita bohong, fitnah, serta segala bentuk penyalahgunaan profesi jurnalistik.

Dan mari kita buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa jurnalis siber sesungguhnya adalah penjaga kebenaran, bukan penyebar kegaduhan dan perpecahan.

Hidup Pers Indonesia.

Tegakkan Undang-Undang Pers.

Junjung Tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pewarta/Editor: Mahfud/Juli ESP