PWO DWIPA Desak Kasat Reskrim Cabut Pernyataan Media Bodrex dan Minta Maaf Terbuka ke Insan Pers Batam

Redaksi 01 Metrotv9news 19 Nov 2026

Jakarta – Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H. di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang tidak dapat dipisahkan: mendukung penuh penegakan hukum terhadap oknum wartawan pemeras, sekaligus menolak keras generalisasi dan stigmatisasi terhadap media yang belum terdaftar di Dewan Pers.

1. DUKUNG TANGKAP OKNUM PEMERAS, BUKAN WARTAWAN

Feri Rusdiono menegaskan, PWO DWIPA berada di garis terdepan mendukung Polri untuk menindak oknum wartawan yang menjadikan profesi pers sebagai alat pemerasan.

“Jika benar oknum berinisial H meminta Rp75 juta untuk _take down_ berita rokok ilegal, tangkap, proses, hukum. Itu bukan wartawan. Itu perampok berbaju pers. Kami tidak akan membela oknum pemeras,” tegas Feri.

Ia menambahkan, PWO DWIPA tidak pernah dan tidak akan pernah melindungi wartawan yang menjadikan berita sebagai alat pemerasan atau palak.

2. TOLAK KERAS LABEL “MEDIA BODREX”, SALAH SECARA HUKUM

Namun, Feri menilai pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, yang melabeli media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex” adalah salah secara hukum, berbahaya secara demokrasi, dan melukai ribuan wartawan di Batam dan seluruh Indonesia.

“Kami tegaskan: Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengenal istilah media terdaftar, media bodong, atau media bodrex,” ujar Feri.

Ia menjelaskan, Pasal 9 ayat (2) UU Pers hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan media mendaftar ke Dewan Pers untuk bisa sah.

Bahkan, Dewan Pers sendiri melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 menegaskan bahwa pendataan di Dewan Pers itu bersifat sukarela, pasif, dan bukan syarat legalitas.

“Jadi, kalau Kasat menjadikan stempel Dewan Pers sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah media, itu sama saja Kasat membuat UU baru sendiri, di luar UU Pers,” tegasnya.

3. UKURAN WARTAWAN BUKAN STEMPEL, TAPI ETIK

Feri menegaskan, ukuran sah atau tidaknya seorang wartawan bukan terletak pada stempel, melainkan pada kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

“Media yang sah bukan yang paling banyak stempelnya. Media yang sah adalah yang patuh Kode Etik Jurnalistik, berimbang, akurat, dan tidak transaksional,” katanya.

Sebaliknya, media yang sudah terverifikasi Dewan Pers sekalipun, jika wartawannya memeras, tetap saja dia oknum. Jangan dibalik logikanya.

4. TUNTUT 3 HAL: CABUT PERNYATAAN, JANGAN TEBANG PILIH, BINA JAJARAN

Atas pernyataan tersebut, PWO DWIPA menyampaikan tiga tuntutan tegas:

Pertama,Kasat Reskrim Polresta Barelang segera mencabut pernyataan “Media Bodrex” dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Batam. Jangan generalisir.

Kedua,Polresta Barelang jangan tebang pilih. Tangkap oknum wartawan pemeras, tapi tangkap juga mafia rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai yang diberitakan itu. Jangan sampai pelapor yang diduga menjual rokok ilegal malah dilindungi sebagai korban, sementara wartawannya diburu.

Ketiga,Polda Kepri dan Mabes Polri melakukan pembinaan kepada jajarannya agar tidak lagi menggunakan istilah “media bodrex” yang tidak ada dalam UU Pers. Penegak hukum harus jadi contoh taat hukum, bukan pelanggar hukum pers.

PENUTUP: PERS PILAR KEEMPAT DEMOKRASI

Feri menegaskan, pers adalah pilar keempat demokrasi. PWO DWIPA tidak meminta perlakuan istimewa, hanya meminta diperlakukan sesuai UU Pers.

“Kalau ada wartawan melanggar, proses sesuai hukum. Tapi jangan hancurkan marwah pers hanya karena satu oknum,” ujarnya.

“PWO DWIPA akan kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai Kasat cabut pernyataannya, dan sampai mafia rokok ilegal di Batam ikut diproses hukum. Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat. Termasuk wartawan kecil yang bekerja jujur di lapangan tanpa stempel Dewan Pers,” tutup Feri Rusdiono.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, terkait pernyataan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Siber.

Pernyataan Sikap Resmi:

Ketua Umum PWO DWIPA

Feri Rusdiono, S.H.

Pewarta: Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara Perkuat Taring Pemberantasan Korupsi, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

≈≈≈Negara Perkuat Taring Pemberantasan Korupsi, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan≈≈≈ JAKARTA, METROTV9NEWS – Perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset akhirnya mencapai titik penting. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II …

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Redaksi 01

19 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim …

Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

Redaksi 01

19 Nov 2026

NGANJUK || METROTV9NEWS – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. …

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Redaksi 01

19 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS. Juru Bicara Densus …

Program POLIRAN: Polres Kediri Gandeng Dunia Usaha Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai

Redaksi 01

19 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Polres Kediri Polda Jatim menggandeng sektor usaha melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjembatani kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Bekerja sama dengan PT Mitra Jaya Farmindo, pelatihan digelar di …

Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro

Redaksi 01

19 Nov 2026

LUMAJANG || METROTV9NEWS – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro. Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada …

x
x