- TNI-POLRIWujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat TMMD Kodim 1625/Ngada Selesaikan 77% Rehabilitasi Bendungan Panondiwal
- TNI-POLRIAnggaran Dana Desa Di Duga Mejadi Bancakan KKN Oleh Pemdes Sukakerta
- Polda BaliPengamanan Pindapata Waisak 2026 di Denpasar Barat Berlangsung Aman & Khidmat
- Polda BaliGelar Patroli Laut, Satpolairud Polresta Denpasar Pastikan Keamanan Perairan Tetap Kondusif
- TNI-POLRIKapolres Kediri Kota Ikuti Kegiatan Apeksi Bersepeda dalam rangka Penanaman Pohon dan Penyebaran Benih Ikan
- TNI-POLRIIRJEN POL YAN FITRI HALIMANSYAH KAPOLDA KEPRI BERSAMA KETUA UMUM PP POLRI DAN DAERAH KEPRI RESMIKAN GEDUNG BARU PP POLRI DAERAH KEPULAUAN RIAU
- TNI-POLRIWasev TMMD di Blitar, Ketua Tim Tekankan Pentingnya Pengabdian TNI Kepada Rakyat
- NasionalSenyum Bahagia Warnai Hari Bhayangkara ke-80 Saat Polres Ngawi Layani Ratusan Anak Khitanan Massal
- Polda BaliSilaturahmi, Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana Kunjungi Kepala Desa Canggu
- NasionalKapolres Bondowoso Blusukan ke Pos Ronda Bukti Sinergitas Polri dengan Masyarakat untuk Kamtibmas

Kalau yang Disorot Hanya Gatut Sunu Wibowo, Apakah Ini Sudah Benar, Adil, dan Patut?
Jika 81,54% Retribusi Daerah Berasal dari RSUD dr. Iskak, Rakyat Berhak Bertanya: Siapa Mengelola, Siapa Mengawasi, dan Di Mana Dewan Pengawas?
Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Tulungagung — Ada angka yang terlalu besar untuk dianggap biasa. Ada angka yang tidak boleh disembunyikan di balik bahasa kantor. Ada angka yang wajib dijelaskan kepada rakyat dengan bahasa terang, bukan bahasa yang muter-muter.
Angka itu adalah Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar:
Rp520.953.024.576,87
Bukan lima miliar.
Bukan lima puluh miliar.
Tapi lebih dari lima ratus dua puluh miliar rupiah.
Bagi orang biasa, istilah “reklasifikasi”, “konsolidasi”, “BLUD”, “akun pendapatan”, atau “pos pencatatan” mungkin terdengar ruwet. Tetapi rakyat kecil paham satu hal:
Kalau uangnya sebesar Rp520 miliar lebih, pemerintah wajib menjelaskan dari mana uang itu datang, ke mana uang itu dicatat, siapa yang mengelola, dan siapa yang mengawasi.
Karena ini bukan uang pribadi pejabat.
Ini uang rakyat.
Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak bertanya. Rakyat berhak meminta penjelasan.
Sejak angka itu muncul dalam Perda Pertanggungjawaban APBD Tulungagung Tahun 2024, pertanyaan rakyat mulai keras:
“Rp520 miliar ini benar-benar uang retribusi, atau ada perubahan pencatatan yang membuat angkanya kelihatan membengkak?”
Pertanyaan itu sah. Pertanyaan itu wajar. Pertanyaan itu tidak boleh buru-buru dianggap serangan. Sebab dalam negara hukum, rakyat bukan penonton. Rakyat adalah pemilik uang itu.
ANGKA-ANGKA BESAR YANG WAJIB DIJELASKAN
Yang membuat persoalan ini makin besar, angka Rp520 miliar itu tidak berdiri sendirian.
Data resmi Perda menunjukkan:
• Belanja Daerah RSUD dr. Iskak terealisasi 105,44%;
• Belanja Operasi/Belanja Barang dan Jasa RSUD dr. Iskak terealisasi 110,48%;
• Pendapatan RSUD dr. Iskak terealisasi 117,02%;
• Belanja Hibah tercatat Rp168.587.358.058,00;
• Bantuan Keuangan kepada Desa tercatat Rp404.791.321.000,00;
• SiLPA tercatat Rp321.110.377.923,21;
• Kewajiban tercatat Rp109.384.697.006,16.
Ini bukan angka receh. Ini bukan uang kecil. Ini uang rakyat dalam jumlah sangat besar.
Karena itu, rakyat tidak boleh hanya disuruh percaya. Rakyat harus diberi penjelasan.
81,54% RETRIBUSI DAERAH BERASAL DARI RSUD dr. ISKAK
Berdasarkan rincian dalam lampiran Perda, perhatian publik patut diarahkan ke RSUD dr. Iskak. Sebab, dari total Retribusi Daerah Rp520.953.024.576,87, pos Retribusi Daerah pada RSUD dr. Iskak tercatat:
Rp424.780.996.924,30
Artinya, sekitar:
81,54%
dari total Retribusi Daerah berasal dari RSUD dr. Iskak.
Ini angka yang sangat besar.
Maka pertanyaan rakyat menjadi makin sederhana, tetapi makin tajam:
Kalau 81,54% Retribusi Daerah berasal dari RSUD dr. Iskak, apakah adil kalau sorotan hanya berhenti pada satu nama?
Kalau yang disorot hanya Gatut Sunu Wibowo, bagaimana dengan pejabat lain yang ada dalam sistem?
Bagaimana dengan orang-orang yang ikut mencatat, memeriksa, menerima laporan, dan mengawasi?
Bagaimana dengan Dewan Pengawas?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Pertanyaan ini bukan vonis. Pertanyaan ini adalah pertanyaan rakyat atas uang rakyat.
Kalau semua benar, jawab saja dengan data.
Kalau semua bersih, buka saja dokumennya.
Kalau semua sesuai aturan, jelaskan saja alurnya.
Jangan rakyat hanya diberi satu nama, lalu diminta diam.
LOGIKA RAKYAT SEDERHANA
Rakyat tidak butuh bahasa kantor yang rumit. Rakyat hanya butuh jawaban yang masuk akal.
Kalau uang masuk, harus jelas masuk dari mana.
Kalau uang keluar, harus jelas keluar untuk apa.
Kalau uang dicatat, harus jelas dasar catatannya.
Kalau ada yang mengelola, harus jelas siapa mengelola.
Kalau ada yang mengawasi, harus jelas apa yang diawasi.
Kalau ada masalah, harus jelas siapa berbuat apa.
Tidak bisa semuanya dibuat gelap. Tidak bisa rakyat disuruh percaya begitu saja. Tidak bisa angka ratusan miliar dibiarkan tanpa penjelasan yang gampang dipahami.
Kalau memang angka Rp520 miliar itu murni retribusi, buka saja:
• retribusi dari mana saja;
• jenis layanan apa saja;
• dipungut oleh dinas atau unit apa;
• masuk rekening mana;
• dasar tarifnya apa;
• dasar hukumnya apa;
• siapa yang mencatat;
• siapa yang memeriksa;
• siapa yang mengawasi;
• apakah ada perubahan akun;
• apakah ada koreksi pencatatan;
• apakah ada konsolidasi BLUD;
• apakah sudah dicocokkan antara Bapenda, BPKAD, RSUD, dan perangkat daerah terkait.
Kalau jawabannya terang, rakyat akan paham.
Kalau jawabannya kabur, rakyat akan makin bertanya.
PERTANYAAN WARUNG KOPI: SEDERHANA, TAPI MENUSUK
Di warung kopi, di pinggir jalan, di sawah, di pasar, sampai di grup WhatsApp warga, pertanyaannya bisa dibuat sangat sederhana:
“Rp520 miliar itu uang apa?”
“Kalau Rp424,78 miliar lebih berasal dari RSUD dr. Iskak, layanan apa yang menghasilkan uang sebanyak itu?”
“Orang sakit bayar apa saja sampai angkanya sebesar itu?”
“Tarifnya pakai aturan apa?”
“Uangnya masuk rekening mana?”
“Dicatat sebagai apa?”
“Siapa yang mengecek?”
“Siapa yang mengawasi?”
“Kalau ada Dewan Pengawas, apa yang diawasi?”
“Kalau ada persoalan, apakah benar cukup hanya satu orang yang disorot?”
Pertanyaan ini keras. Tapi pertanyaan ini sah.
Karena yang dibicarakan bukan urusan pribadi. Yang dibicarakan adalah uang rakyat.
RSUD dr. ISKAK: OBAT, ALKES, JASA LAYANAN, DAN BELANJA HARUS TERANG
RSUD dr. Iskak sekarang ikut menjadi pusat perhatian.
Di sana ada layanan kesehatan. Ada obat. Ada alat kesehatan. Ada jasa pelayanan. Ada operasional. Ada pembayaran kepada penyedia. Ada belanja barang dan jasa. Ada penerimaan. Ada pencatatan. Ada pengawasan.
Ketika data resmi menunjukkan Belanja Operasi/Belanja Barang dan Jasa RSUD dr. Iskak terealisasi sampai 110,48%, rakyat berhak bertanya:
“Obat apa saja yang dibeli?”
“Alat kesehatan apa saja yang masuk?”
“Harganya wajar atau tidak?”
“Barangnya benar diterima sesuai kontrak, volume, dan pembayaran?”
“Siapa yang memeriksa barangnya?”
“Siapa yang memeriksa dokumennya?”
“Siapa yang mengawasi belanja sebesar itu?”
“Apakah Dewan Pengawas pernah menerima laporan, memberi catatan, atau meminta evaluasi?”
Sekali lagi, ini bukan tuduhan pidana. Ini bukan vonis. Ini pertanyaan publik yang lahir dari angka resmi.
Kalau semuanya benar, buka saja:
• kontraknya;
• daftar penyedianya;
• metode pemilihan penyedianya;
• dokumen e-katalog atau tender kalau ada;
• berita acara serah terima;
• invoice atau faktur;
• SP2D;
• dokumen penerimaan barang;
• kartu stok obat dan alat kesehatan kalau relevan;
• rincian retribusi;
• rincian retribusi RSUD dr. Iskak;
• daftar layanan yang menghasilkan retribusi;
• dasar tarif layanan;
• daftar penerima hibah;
• dasar pencatatan;
• dasar perubahan akun jika ada;
• laporan realisasi BLUD jika terkait;
• rekonsiliasi BPKAD, Bapenda, dan RSUD;
• catatan evaluasi internal kalau ada;
• catatan pengawasan kalau ada;
• penjelasan fungsi Dewan Pengawas;
• penjelasan resmi mengapa angka bisa sebesar itu.
Prinsipnya sederhana:
Uang rakyat harus bisa diawasi rakyat.
Bukan dibungkus istilah rumit sampai rakyat tidak mengerti.
INI SOAL KEPERCAYAAN RAKYAT
Yang juga harus dijelaskan adalah asal angka Rp520.953.024.576,87 itu.
Apakah itu benar-benar penerimaan kas baru?
Apakah itu hasil perubahan pencatatan?
Apakah itu hasil koreksi akun?
Apakah itu hasil konsolidasi BLUD?
Apakah itu gabungan beberapa sumber pendapatan yang akhirnya dicatat sebagai Retribusi Daerah?
Kalau ada perubahan pencatatan, rakyat berhak tahu dasarnya.
Kalau ada koreksi administratif, rakyat berhak tahu dokumennya.
Kalau ada konsolidasi BLUD, rakyat berhak tahu caranya.
Kalau ada penerimaan rumah sakit yang masuk dalam struktur Retribusi Daerah, rakyat berhak tahu alasan hukumnya.
Ini bukan sekadar urusan teknis. Ini urusan kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan rakyat hanya bisa dijaga dengan keterbukaan.
BATAS TEGAS REDAKSI: BERTANYA, BUKAN MEMVONIS
Dalam negara hukum, media tidak boleh memvonis. Pers tidak boleh menghukum orang lewat berita. Redaksi tidak boleh menyebut seseorang bersalah tanpa putusan dan tanpa dasar yang sah.
Karena itu, berita ini:
• tidak mengatakan telah terjadi korupsi;
• tidak menyebut siapa pun sebagai pelaku pidana;
• tidak menyatakan Dewan Pengawas bersalah;
• tidak menyatakan pejabat lain bersalah.
Berita ini hanya menyampaikan angka resmi dan pertanyaan publik:
Apakah benar, adil, dan patut bila pertanggungjawaban hanya berhenti pada Gatut Sunu Wibowo?
Bagaimana dengan pihak lain yang ada dalam sistem pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan?
Bagaimana dengan Dewan Pengawas?
Garisnya harus jelas:
Bertanya boleh. Mengawasi boleh.Meminta dokumen boleh.Meminta klarifikasi boleh.
Membuka ruang hak jawab wajib. TETAPI
memvonis orang bersalah tanpa bukti tidak boleh.
Maka berita ini berdiri pada posisi yang jelas:
Mengangkat angka resmi.
Mengajukan pertanyaan publik.
Meminta penjelasan.
Menagih keterbukaan.
Membuka ruang klarifikasi.
JIKA ADA DUGAAN PIDANA, JALURNYA RESMI
Dalam KUHAP 2025, laporan dan pengaduan terhadap dugaan peristiwa pidana punya jalur resmi.
Artinya, kalau nanti ada data, dokumen, atau bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana, jalurnya bukan gosip. Bukan tuduhan liar. Bukan penghakiman di jalanan.
Jalurnya adalah laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Pasal 5 KUHAP 2025 memberi ruang kepada penyelidik untuk menerima laporan atau pengaduan, termasuk melalui media telekomunikasi dan media elektronik.
Pasal 7 KUHAP 2025 menegaskan kewenangan penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta membuat terang tindak pidana.
Jadi, tugas membuktikan pidana bukan tugas warga. Bukan tugas media. Itu tugas aparat penegak hukum lewat prosedur hukum yang sah.
Karena itu, pertanyaan publik soal Rp520 miliar ini harus diletakkan pada tempat yang benar:
Publik bertanya.
Media mengawal.
Pemerintah menjelaskan.
Pengawas menjelaskan fungsi pengawasannya.
Aparat bekerja bila ada bukti awal yang cukup.
Pertanyaan soal Gatut Sunu Wibowo, pejabat lain, sistem internal, dan Dewan Pengawas harus dipahami sebagai pertanyaan akuntabilitas.
Bukan vonis.
Bukan tuduhan.
Bukan penghakiman.
Tetapi permintaan agar rakyat tidak hanya diberi potongan cerita.
HUKUM JUGA MENUNTUT APARAT DAN PEJABAT TERTIB
Dalam KUHAP 2025, jalur laporan juga dibuat tertib.
Pasal 14 KUHAP 2025 mengatur bahwa laporan atau pengaduan tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Kalau laporan disampaikan secara lisan, maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
Ini penting agar kritik publik tidak liar.
Kalau sekadar bertanya, rakyat berhak bertanya.
Kalau meminta dokumen, rakyat berhak meminta.
Kalau ada dugaan hukum yang didukung data awal, maka jalurnya adalah laporan resmi.
KUHAP 2025 juga menyediakan mekanisme pengawasan apabila laporan atau pengaduan resmi tidak ditanggapi.
Dalam Pasal 23 ayat (6), apabila penyelidik atau penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyelidik atau penyidik tersebut kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.
Artinya, hukum tidak hanya menuntut rakyat tertib saat bertanya. Hukum juga menuntut aparat tertib saat menerima laporan. Dan hukum menuntut pejabat publik terbuka saat uang rakyat dipertanyakan.
MEMINTA DATA BUKAN KEJAHATAN
Aturan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya berdiri di atas prinsip sederhana:
Uang daerah harus dikelola tertib.Harus taat aturan.Harus terbuka.Harus efektif.Harus hemat.Harus bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam pemerintahan yang baik, pejabat juga wajib terbuka dan akuntabel.
Dari sisi keterbukaan informasi, dokumen anggaran, realisasi pendapatan, dasar pencatatan, daftar penerima hibah, ringkasan kontrak pengadaan, dokumen realisasi belanja, dan dokumen pengawasan pada prinsipnya merupakan informasi publik sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut hukum.
Karena itu:
Meminta data bukan tindakan liar.Meminta dokumen bukan kejahatan.Meminta penjelasan bukan fitnah.
Itu bagian dari kontrol publik.
UU Pers memberi ruang kepada media untuk menjalankan kontrol sosial. Tetapi pers juga wajib berimbang, membuka ruang hak jawab, dan tidak memvonis tanpa bukti.
Maka sekali lagi:
• berita ini tidak mengatakan ada korupsi;
• berita ini tidak menyebut siapa pun pelaku pidana;
• berita ini tidak menyatakan Dewan Pengawas bersalah;
• berita ini tidak membuat vonis hukum.
Berita ini hanya menyampaikan angka resmi dan pertanyaan publik:
“Rp520 miliar itu sebenarnya uang apa?”
Dan pertanyaan yang lebih besar:
“Apakah benar, adil, dan patut bila pertanggungjawaban hanya berhenti pada Gatut Sunu Wibowo? Bagaimana dengan pejabat lain, sistem pengawasan, dan Dewan Pengawas?”
PIHAK-PIHAK YANG PERLU MEMBERI PENJELASAN
Publik sekarang menunggu penjelasan resmi dari:
• Pemkab Tulungagung;
• BPKAD;
• Bapenda;
• RSUD dr. Iskak;
• Inspektorat;
• DPRD Tulungagung;
• Dewan Pengawas RSUD dr. Iskak;
• Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Yang diminta bukan jawaban yang muter-muter. Yang diminta bukan bahasa kantor yang membuat rakyat makin bingung. Yang diminta adalah jawaban yang bisa diperiksa.
Pertanyaannya terang:
Apakah Rp520 miliar itu murni retribusi?
Apakah ada reklasifikasi?
Apakah ada perubahan pencatatan?
Apakah ada koreksi akun?
Apakah ada konsolidasi BLUD?
Apakah ada penerimaan dari BLUD yang masuk dalam struktur tertentu?
Apakah benar sekitar 81,54% total Retribusi Daerah berasal dari RSUD dr. Iskak?
Apakah seluruh angka sudah dicocokkan antara perangkat daerah?
Apakah dasar tarif dan dasar pencatatannya bisa dijelaskan kepada rakyat?
Apakah fungsi pengawasan sudah berjalan?
Apakah Dewan Pengawas pernah memberi catatan?
Apakah pejabat lain yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sudah dimintai penjelasan?
Dan yang paling penting:
Apakah benar secara hukum, adil menurut rasa rakyat, dan patut secara tata kelola bila pertanggungjawaban hanya berhenti pada satu nama?
Kalau jawabannya jelas, polemik selesai. Tapi kalau pertanyaan publik terus dijawab kabur, atau hanya dibungkus istilah teknis tanpa membuka dokumen dasar, jangan heran kalau ruang tanya rakyat makin melebar.
Karena rakyat tidak sedang minta drama.
Rakyat cuma minta penjelasan.
RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Sebagai bagian dari kerja jurnalistik yang berimbang, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi resmi kepada seluruh pihak terkait sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi memberi ruang kepada Pemkab Tulungagung, BPKAD, Bapenda, RSUD dr. Iskak, Inspektorat, DPRD Tulungagung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Pengawas RSUD dr. Iskak, maupun pihak lain yang merasa perlu memberi penjelasan, untuk menyampaikan klarifikasi tertulis, koreksi angka, dasar pencatatan, dasar reklasifikasi, atau dokumen pembanding yang relevan.
Kalau ada penjelasan administratif, koreksi data, dasar pencatatan, dasar reklasifikasi, dokumen pembanding, atau dokumen resmi tertentu terkait angka Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp520.953.024.576,87, termasuk pos Retribusi Daerah RSUD dr. Iskak sebesar Rp424.780.996.924,30, redaksi siap memuatnya secara proporsional dan berimbang.
Redaksi menegaskan, berita ini disusun sebagai fungsi kontrol sosial pers atas pengelolaan uang publik.
Berita ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, memfitnah, atau menjatuhkan pihak mana pun.
Setiap pihak yang memiliki data pembanding, koreksi, atau penjelasan resmi diberi ruang yang patut untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi.
Apabila di kemudian hari terdapat dokumen yang cukup, bukti permulaan yang jelas, atau data resmi yang menunjukkan adanya dugaan peristiwa pidana, maka jalur yang benar adalah melalui laporan atau pengaduan resmi sebagaimana mekanisme KUHAP 2025, bukan melalui tuduhan liar di ruang publik.
Karena yang dicari rakyat bukan kegaduhan.
Yang dicari rakyat cuma satu: Kejelasan tentang uang rakyat.
Eko Puguh Prasetijo Melaporkan untuk Indonesia
Redaksi 01
16 Nov 2026
JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses …
Redaksi 01
16 Nov 2026
SURABAYA || METROTV9NEWS – Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim membongkar 12 kasus peredaran narkotika senilai Rp 200 juta dan mengamankan 15 tersangka di Surabaya sepanjang 16 Oktober hingga 5 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 153,91 gram, pil ekstasi, serta menetapkan Empat tersangka sebagai residivis. Keempat tersangka …
Redaksi 01
16 Nov 2026
PROBOLINGGO || METROTV9NEWS – Polres Probolinggo Polda Jatim melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026 sebagai bentuk kesiapan personel dalam pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo, Senin (16/11/2026). Operasi Zebra Semeru 2026 akan berlangsung selama 14 hari, mulai Senin, 16 November hingga 29 November 2026 ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat serta …
Redaksi 01
16 Nov 2026
KEDIRI || METROTV9NEWS – Bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda terus diwujudkan jajaran Polsek Pesantren Polres Kediri Kota. Melalui program Quick Wins Polisi Pendidik (POLIDIK), Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi, S.H., turun langsung memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pelajar SMP Ar Rahmat, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Senin (16/11/2026). …
Redaksi 01
16 Nov 2026
KEDIRI || METROTV9NEWS – Wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polsek Pesantren Polres Kediri Kota. Melalui program Quick Wins Minggu Kasih, Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi, S.H., turun langsung menyapa masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (15/11/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat …
Redaksi 01 Metrotv9news
16 Nov 2026
DENPASAR-Senin 16 November 2026,Rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali bersama para perwakilan FKUB Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali telah berangkat menuju Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti Konferensi Nasional IX FKUB Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 16 hingga 18 November 2026. Konferensi Nasional IX FKUB tahun ini mengusung tema: “Memperkuat …
09 Mei 2024 19.359 views
KOTA BATU || METROTV9NEWS.COM – Upaya pendekatan kepada Masyarakat termasuk kalangan pelajar dalam memudahkan penyampaian himbauan Kamtibmas terus diupayakan oleh Polres Batu beserta jajarannya. Seperti dilakukan oleh Wakapolres Batu Kompol Jeni Al Jauza, S.H., M.H kali ini yang hadir di Masjid Al- Furqon SMP – SMA Al Hikmah Boarding School Batu Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota …
08 Mar 2025 18.705 views
MANGGARAI NTT || METROTV9NEWS.COM – Diduga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dengan Kepala Desa (Kades) Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yuvensianus Hamat konspirasi menghabiskan Anggaran Dana Desa (DD) yang total pagu dananya hampir Miliyaran Rupiah, pada anggaran tahun 2022, 2023 hingga 2024. Demikian yang disampaikan Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah …
08 Mei 2024 17.921 views
BALI,METROTV9NEWS.COM DENPASAR-Sebanyak 2.403 orang telah mengikuti tes kesehatan tahap 1 rekrutmen Bintara Polri TA 2024 di Gedung Presisi Polda Bali. Dari 2.403 itu, sebanyak 2.291 orang mengikuti seleksi Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), 47 orang Bintara Rekrpro (Rekrutmen Proaktif) dan 65 orang Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus). Tidak beda jauh dari tahun sebelumnya, seleksi penerimaan calon …
10 Mei 2024 17.621 views
BALI,METROTV9NEWS.COM Polda Bali melaksanakan kegiatan Jumat Curhat yang bertempat di Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali, Jl. Tukad Batanghari No.29, Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Acara tersebut diawali dengan Pembukaan, dibuka Oleh Dirbinmas Polda Bali diwakili Oleh Kasubdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Bali, dan Penyerapan aspirasi dari masyarakat; Kegiatan jumat curhat ini bertujuan untuk …
23 Feb 2026 17.470 views
Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Blabak kini memasuki babak baru dengan hadirnya teknologi tepat guna SIBABAMAS (Sistem Bakar Bata Minim Asap). Program yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN Kelompok 20 UNP Kediri ini menargetkan penyelesaian masalah residu non-daur ulang melalui sistem pembakaran terkendali menggunakan rocket stove berbasis bata ringan. Berdasarkan hasil observasi di TPS …
15 Okt 2025 17.232 views
BALI//METROTV9NEWS.COM Denpasar, Bali – SMK Kesehatan Bali Medika tengah memprioritaskan pemulihan fisik dan psikologis siswa serta staf pasca-insiden kesurupan massal yang terjadi di lingkungan sekolah.Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada kesehatan, penanganan pasca-trauma menjadi perhatian utama.Rabu(15/10) Kegiatan belajar mengajar untuk sementara ditiadakan agar siswa dapat fokus pada pemulihan. Pihak sekolah bekerja sama dengan tim konseling, …
01 Jun 2024 17.159 views
BLITAR || METROTV9NEWS.COM – Dalam momen bersejarah memperingati Hari Lahir Pancasila 2024, Kodim 0808/Blitar pagi ini menggelar kegiatan upacara, yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim 0808 Mayor Inf Joni Morwantoto, S.H. Upacara dilaksanakan dengan khidmat di Halaman Makodim 0808, yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 06, Kelurahan/Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Sabtu (1/6/2024). Dengan tema …
25 Mei 2024 17.158 views
BALI,METROTV9NEWS.COM Jembrana, Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun dan memasuki usianya yang ke-34, tentunya suatu proses perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai rintangan, halangan dan kendala yang dihadapi dalam meraih kepercayaan dan kesuksesannya. Berdiri sejak tanggal 25 Mei 1990 hingga saat ini di tahun 2024, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Baluk, Kec. Negara Kab. …
05 Jun 2024 17.154 views
JATIM, METROTV9NEWS.COM Jember– Polres Jember berhasil meraih juara pertama penilaian Pos Pengamanan dan Pelayanan terpadu Terbaik dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2024,untuk kategori Satuan Wilayah (Satwil) Type A se Jawa Timur. Penerimaan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si,dan diterima Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi SIK M.Si, dalam acara …
18 Mei 2024 17.152 views
JATIM,METROTV9NEWS.COM JEMBER, – Polres Jember Polda Jatim terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial yang rutin dilakukan setiap hari Rabu. Kegiatan yang diberi nama “Siberbi” atau “Polisi Jember Berbagi” ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum sempat sarapan di pagi hari. Pada hari ini Rabu, 15 Mei 2024, anggota Polres Jember kembali melaksanakan …
Comments are not available at the moment.