Mendorong UMKM provinsi Bali Mendunia, I WAYAN KOSTER Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

METROTV9NEWS.COM // – 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 -20-JUNI-2026 Gubernur Provinsi Bali i Wayan Koster mendorong pelaku Industri Kecil Menengah atau IKM dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Bali memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Langkah ini dinilai penting agar produk lokal Bali memiliki nilai ekonomi, terlindungi secara hukum, dan mampu bersaing di pasar global.

Hal itu disampaikan pak gubenur provinsi bali i wayan Koster saat menghadiri sosialisasi penguatan perlindungan kekayaan intelektual untuk mendorong IKM dan UMKM Bali yang inovatif, berdaya saing, dan mendunia. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (19/6/2026).

Koster mengatakan, IKM dan UMKM Bali saat ini menjadi sektor penting selain pariwisata. Menurutnya, sektor tersebut berperan sebagai penopang perekonomian sekaligus bagian dari transformasi ekonomi Bali.

Di era ekonomi digitalisasi kata Koster, kreativitas pelaku usaha tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk produk. Kreativitas juga harus dilindungi agar tidak mudah diklaim atau dibajak pihak lain.

“Pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen untuk memfasilitasi kemudahan akses, memberikan pendampingan, serta edukasi berkelanjutan bersama Kementerian Hukum agar pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal semakin cepat, mudah, dan terjangkau,” kata Koster.

Koster menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual bukan lagi sekadar formalitas atau urusan administrasi hukum. Ia menyebut kekayaan intelektual sebagai instrumen ekonomi bagi IKM dan UMKM Bali.

Menurutnya, kekayaan intelektual dapat menjadi “perisai” sekaligus “pedang” bagi produk lokal Bali untuk bertarung di pasar global. Perlindungan itu mencakup hak cipta, hak merek, paten, desain industri, hingga kekayaan intelektual komunal.

“Kita ingin agar masyarakat Bali tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pencipta nilai tambah. Kita ingin agar karya-karya masyarakat Bali memiliki identitas, memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai ekonomi, dan mampu bersaing di pasar global,” ujar Koster.

Ia menambahkan, produk IKM dan UMKM Bali yang terlindungi secara hukum akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen. Perlindungan kekayaan intelektual juga dinilai membuka peluang produk lokal Bali menembus pasar ekspor tanpa kekhawatiran terhadap pembajakan.

Koster memaparkan, perkembangan permohonan kekayaan intelektual di Bali menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, tercatat 10.692 permohonan kekayaan intelektual dari masyarakat Bali.

Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026, sudah tercatat 5.889 permohonan kekayaan intelektual. Jumlah itu terdiri dari 1.504 permohonan hak merek, 24 permohonan paten, 12 permohonan desain industri, 4.312 permohonan hak cipta, dan 37 permohonan kekayaan intelektual komunal.

Koster juga menyebut Bali saat ini telah memiliki 15 indikasi geografis yang terdaftar. Pada 2025, Bali memperoleh sertifikat indikasi geografis untuk Gula Dawan Klungkung, Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida, Lukisan Batuan Gianyar Bali, dan Kopi Robusta Lemukih Buleleng.

Adapun produk yang sedang berproses pada 2026 yakni Batu Pulaki Banyupoh Buleleng dan Tenun Songket Gelgel.

Menurut Koster, angka tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus meningkat. Ia pun mengajak perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, komunitas kreatif, asosiasi usaha, hingga pelaku UMKM bergerak bersama mempercepat perlindungan kekayaan intelektual di Bali.

Dalam kegiatan itu, Prof Yasonna Laoly yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, perlindungan hak cipta dan merek dapat mendorong pengembangan iklim usaha bagi UMKM.

Yasonna memaparkan, kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yakni kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan komunal meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan sumber daya genetik.

Sementara kepemilikan personal meliputi hak cipta dan hak terkait, serta hak milik industri seperti paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman.

Terkait indikasi geografis, Yasonna menegaskan produk yang didaftarkan sebagai kekayaan intelektual harus diproduksi di wilayah asalnya. Sebab, indikasi geografis merupakan kekayaan suatu wilayah, bukan milik perseorangan.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak mengambil jalan pintas dengan menyerahkan motif atau karya khas Bali kepada pihak lain untuk diproduksi massal. Menurutnya, langkah itu berisiko membuat kekhasan Bali hilang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Bali, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, serta pelaku IKM, UMKM, dan koperasi di Bali.

pawarta: Robyy