AKSARA Soroti Dugaan WiFi Ilegal di Padang Lawas, Desak Kapolda Sumut Bertindak Tegas

Redaksi Metrotv9news 22 Des 2025

METROTV9NWES.COM // –
Palas Sumut
22/12/2025

Medan – Dugaan maraknya penyelenggaraan WiFi ilegal di Kabupaten Padang Lawas mendapat sorotan serius dari Aliansi Keadilan Sosial Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara (AKSARA). Ketua AKSARA, Asrafi, mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah tegas terhadap praktik tersebut, yang dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat.

Asrafi menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat sekitar ±35 oknum pengelola WiFi rumahan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi penyelenggaraan telekomunikasi. Ironisnya, jaringan internet tersebut juga diduga memanfaatkan tiang listrik PLN sebagai tempat menggantung kabel tanpa persetujuan dan tanpa standar keselamatan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kelistrikan, korsleting, hingga berpotensi serius terhadap keselamatan masyarakat.

Menurut Asrafi, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan setiap penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki izin resmi. Selain itu, penggunaan tiang listrik tanpa izin juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengingat tiang listrik merupakan aset negara yang harus dijaga dan dilindungi.

Lebih jauh, keberadaan WiFi ilegal ini dinilai berpotensi merugikan negara karena tidak memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi penyedia layanan internet resmi yang telah taat aturan. Di sisi lain, jaringan internet yang tidak terdaftar dan tidak berada dalam pengawasan resmi juga rawan disalahgunakan untuk berbagai aktivitas kejahatan siber, seperti penipuan daring dan perjudian online.

Atas dasar itu, AKSARA mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan, penertiban, dan penindakan terhadap seluruh oknum pengelola WiFi ilegal di Padang Lawas, serta menertibkan penggunaan kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, Maka demi menjaga keselamatan publik, melindungi aset negara, dan demi kepastian kepastian hukum.

Asrafi menekankan apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah kongkrit yang di lakukan oleh Mapolda Sumut dan pihak PLN dibawah kepemimpinan meneger ULP Sibuhuan yaitu bapak hafid ardy dalam penindakan dan penertiban kabel kabel wifi ilegal yang terjadi di kabupaten Padang lawas maka mereka akan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda
Sumatra Utara tutupnya.

Pawarta : Wahyu p siregar
Kabiro Palas

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Turun Langsung Salat Subuh Bersama Warga Tosaren, Perkuat Kedekatan Polri dan Masyarakat

Redaksi 01

21 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS.COM – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Pesantren Polres Kediri Kota melalui Program Quick Wins Subuh Keliling (Suling) bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., turun langsung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Siti Maslakah, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, …

Kapolda Bali: Kedekatan Polri–Masyarakat Kunci Kamtibmas yang Kondusif di Bali

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

,DENPASAR, BALI – Sabtu 21 November 2026Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kedekatan antara kepolisian dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan kegiatan Subuh Keliling (Suling) yang berlangsung di kawasan Denpasar, Sabtu pagi ini. Kegiatan dimulai dengan …

Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Cegah Kejahatan Siber, Ansor Badung dan Polda Bali Edukasi Kader Literasi Media Digital

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

BADUNG, BALI – Sabtu 21 November 2026,PC GP Ansor Kabupaten Badung menggelar kegiatan Literasi Media Bersama Sibercrime Polda Bali di Sekretariat PC GP Ansor Badung, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WITA. Kegiatan yang diikuti kader Ansor dan Banser se-Kabupaten Badung ini bertujuan membekali pemahaman dan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang kian marak terjadi di …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

x
x