Bapas Jakarta Barat Dukung Penuh Langkah Strategis Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI

Redaksi 01 Metrotv9news 08 Jun 2026

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, pada Senin (08/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, RM. Kristyo Nugroho, didampingi Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dan dilanjutkan dengan pemaparan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, mengenai Optimalisasi Penyelenggaraan Balai Pemasyarakatan. Dalam pemaparannya disampaikan berbagai isu strategis yang dihadapi Bapas, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, transformasi digital, hingga dukungan anggaran operasional.

Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan peran Balai Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan (Litmas), pengawasan Klien Pemasyarakatan, serta upaya mengurangi overcrowding pada Lapas dan Rutan. Selain itu, dibahas pula kebutuhan peningkatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, percepatan regulasi turunan KUHP dan KUHAP, penguatan transformasi digital, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi Bapas.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat menyampaikan bahwa dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap penguatan kelembagaan dan sumber daya Balai Pemasyarakatan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas layanan pembimbingan kemasyarakatan.

“Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam mendukung Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan dan implementasi kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembimbingan dan pengawasan dalam reintegrasi sosial. Dukungan terhadap penguatan SDM, transformasi digital, serta harmonisasi regulasi, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas di masa mendatang,” ujar Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat.

Melalui rapat ini, Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan kualitas tata kelola Pemasyarakatan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.

Partisipasi Bapas Kelas I Jakarta Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung Transformasi Pemasyarakatan yang Profesional, Akuntabel, dan berorientasi pada Pembinaan, serta Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan.

⭐🇮🇩❤️🇮🇩⭐

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Redaksi 01

18 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali. Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan …

Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

x
x