BPJS Ketenagakerjaan Labura Tegaskan Hanya Penyedia Data dalam Program BSU, Bukan Penyalur Dana

METROTV9NEWS.COM // , KABUPATEN LABUHANBATU UTARA , 4 Juli 2025 — Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sahuri Oktaviano Siregar, menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga penyalur dana Bantuan Subsidi Upah (BSU), melainkan hanya bertugas sebagai penyedia data tenaga kerja, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam wawancara eksklusif dengan tim metrotv9news.com, Sahuri menjelaskan bahwa pada prinsipnya BSU merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pengumpulan dan validasi data tenaga kerja aktif di seluruh Indonesia.

“Kami hanya penyedia data. Data tenaga kerja itu memang ada di kami, tetapi untuk penyaluran dana sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan hanya memfasilitasi dan memastikan data peserta aktif terkumpul dengan benar,” ujar Sahuri dari balik meja kerjanya.

BSU Tak Terkait Pemerintah Daerah, Penyaluran Lewat Bank dan Pos

Sahuri juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam penyaluran BSU, termasuk Dinas Ketenagakerjaan daerah. Ia mengatakan bahwa BSU merupakan program nasional yang dikelola langsung oleh kementerian dan disalurkan melalui bank Himbara atau Kantor Pos.

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara sendiri, terdapat sekitar 17.000 peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang telah dikonsolidasikan dan diinput dalam sistem, baik dari sektor formal, informal, UMKM, hingga tenaga honorer dari instansi pemerintah dan swasta.

“Kami sudah melakukan koordinasi dan menginput data semua peserta sesuai standar yang ditetapkan. Namun, tetap saja ada kuota terbatas yang ditentukan langsung oleh Kementerian. Jadi meskipun datanya valid, belum tentu semuanya mendapatkan karena terbatasnya kuota nasional,” tegasnya.

Mengacu pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, salah satu syarat utama penerima BSU

“Pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan.”

Tahapan Penyaluran BSU

Program BSU 2025 merupakan bantuan sebesar Rp600.000 (Rp300.000 per bulan untuk Juni–Juli) yang ditujukan bagi pekerja dengan upah

gaji Rp 3.500.000 tetap masuk syarat BSU, asalkan memenuhi kriteria lainnya seperti:

Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan

Bukan PNS/TNI/Polri

berstatus WNI, aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dan tidak menerima bansos lain seperti PKH atau BPNT.

Penerima BSU juga harus memiliki rekening aktif di bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau jika tidak, bisa mengambil dana melalui Kantor Pos dengan membawa KTP, KK, dan bukti notifikasi penerima.

“Jika gajinya di atas Rp3,5 juta, otomatis tidak masuk kriteria. Kepesertaan aktif bukan satu-satunya jaminan. Validitas data, kesesuaian penghasilan, dan kelengkapan dokumen sangat menentukan,” jelas Sahuri.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahap pertama dan kedua program BSU di tahun 2022, data telah diverifikasi oleh sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, untuk tahun 2023, tidak ada penyaluran. Program kembali aktif pada tahun 2025, dengan tahap ketiga pencairan dimulai sejak pertengahan Juni dan berlanjut hingga Juli 2025.

Permasalahan Validitas dan Kesadaran Instansi

Menurut Sahuri, salah satu kendala yang membuat sebagian tenaga honorer tidak menerima BSU adalah karena status kepesertaan tidak aktif akibat kelalaian instansi atau perusahaan dalam membayar iuran BPJS secara rutin.

“Jika iuran tidak dibayar atau tertunggak, status menjadi nonaktif. Itulah sebabnya banyak honorer yang sebenarnya layak tapi tidak bisa menerima karena statusnya tidak aktif. Ini bukan salah BPJS, tapi tanggung jawab pemberi kerja atau instansi terkait,” katanya.

Dasar Hukum dan Tujuan Program

BSU 2025 diatur berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian BSU, dengan tujuan untuk:

Membantu pekerja/buruh terdampak kenaikan harga BBM dan pasca pandemi.

Meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan rendah.

Menopang pemulihan ekonomi nasional.

Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening atau melalui Kantor Pos bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.

Sahuri mengimbau kepada seluruh pekerja untuk proaktif memeriksa status kepesertaan mereka di kanal resmi, baik melalui aplikasi SIAPkerja, website bsu.kemnaker.go.id, atau melalui HRD perusahaan masing-masing.

“Jangan hanya mengandalkan informasi dari luar. Cek langsung data Anda. Kami terbuka dan siap membantu memberikan informasi valid sesuai kewenangan kami,” pungkasnya.

Pewarta: Muhammad Hendri