Diduga Intimidasi Wartawan di Pulau Obi, Oknum Polisi di Maluku Utara Disorot Publik

Redaksi Metrotv9news 08 Agu 2026

Jakarta _ Metrotv9news.com // Kebebasan pers kembali mendapat tantangan serius di wilayah Maluku Utara. Tiga orang wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik dilaporkan mengalami dugaan intimidasi dan penghinaan oleh sejumlah oknum anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Maluku Utara, Kamis (6/8/2026).

Peristiwa tersebut terjadi usai sejumlah aparat kepolisian menggelar pertemuan di sebuah penginapan di Desa Kampung Buton, Kecamatan Obi. Pertemuan itu diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan liar serta pengolahan kayu ilegal di salah satu pangkalan milik warga setempat.

Saat hendak melakukan konfirmasi, para wartawan telah memperkenalkan identitas dan menyampaikan maksud peliputan secara resmi kepada pihak kepolisian di lokasi. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respons yang jelas.

Situasi kemudian memanas ketika salah satu wartawan mengambil dokumentasi sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Foto yang diambil memperlihatkan keberadaan sejumlah aparat kepolisian di depan penginapan bersama wartawan.

Alih-alih mendapatkan klarifikasi, tindakan tersebut justru memicu reaksi keras. Wartawan yang mengambil gambar mengaku mendapat tekanan untuk menghapus dokumentasi dari perangkatnya. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh salah satu pimpinan tim yang identitasnya belum diketahui.

Tidak hanya itu, dugaan penghinaan verbal juga mencuat. Saat wartawan berupaya meminta dialog secara empat mata untuk menyampaikan temuan lapangan, justru muncul pernyataan bernada merendahkan yang dinilai tidak pantas dan mencederai etika komunikasi publik.

Insiden ini disebut turut disaksikan oleh anggota kepolisian dari wilayah setempat. Selain itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa tim kepolisian sebelumnya tiba di lokasi menggunakan transportasi laut yang difasilitasi oleh pihak perusahaan dari wilayah sekitar.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait tujuan kehadiran aparat di lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas ilegal. Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum pun kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pihak menilai, jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan pemaksaan penghapusan dokumentasi berpotensi melanggar prinsip kebebasan pers. Intimidasi terhadap jurnalis juga dinilai mencederai nilai demokrasi, sementara ucapan yang bersifat merendahkan dianggap tidak mencerminkan profesionalisme aparat.

Publik kini menanti langkah tegas dari institusi kepolisian. Desakan agar dilakukan investigasi internal, pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta penyampaian klarifikasi resmi kepada masyarakat semakin menguat. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Ketika jurnalis menghadapi tekanan saat menjalankan tugasnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya profesi, tetapi juga hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan transparan.

Rep_Tim

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Redaksi 01

18 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali. Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan …

Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

x
x