Diduga Langgar Aturan PBG, PT. MP Leidong Bangun Rumah Karyawan Sebelum Izin Resmi Terbit

Redaksi Metrotv9news 30 Jun 2025

METROTV9NEWS.COM //, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA – Praktik pembangunan rumah karyawan oleh perusahaan perkebunan sawit PT. MP Leidong West Indonesia di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara disorot tajam oleh awak media dan aktivis kontrol sosial. Pasalnya, pembangunan fisik rumah karyawan di beberapa desa diduga kuat telah dilakukan sebelum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sebuah pelanggaran serius terhadap regulasi perizinan bangunan yang berlaku di Indonesia.

Temuan ini diperoleh dari investigasi lapangan dan dokumentasi yang dikantongi oleh tim media, yang menunjukkan bahwa PBG baru diterbitkan pada 26 Mei 2025 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Utara, sementara bangunan telah berdiri sebelumnya di beberapa titik, yaitu:

Desa Perkebunan Kanopan Ulu, Kecamatan Kualuh Hulu

 

Desa Tanjung Pasir dan Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan

 

 

Pembangunan sebelum PBG terbit sangat berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum nasional, termasuk:

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 7 dan 44,

PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung,

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta

Permen PUPR No. 22 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan konstruksi wajib didahului dengan penerbitan PBG.

Awak Media Lakukan Konfirmasi, Tapi Belum Ada Respons

Pada Senin, 30 Juni 2025 pukul 09.18 WIB, awak media mencoba melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Zulkarnaen, Kepala DPMPTSP Labuhanbatu Utara, melalui nomor WhatsApp pribadi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut hanya centang satu, tanpa balasan atau konfirmasi lebih lanjut.

Muhammad Hendri, yang juga merupakan Kepala Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dari media metrotv9news.com, menyampaikan bahwa konfirmasi ini penting sebagai bentuk kontrol sosial berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam surat konfirmasi yang disampaikan, Hendri menanyakan beberapa hal penting, antara lain:

1.Apakah benar pembangunan rumah karyawan oleh PT. MP Leidong dilakukan sebelum izin PBG resmi diterbitkan?

2.Jika benar, apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap peraturan perizinan daerah dan nasional?

3.Apa langkah penegakan hukum dan pengawasan dari DPMPTSP terhadap dugaan pelanggaran ini?

4.Apakah telah diterbitkan surat peringatan, sanksi administratif, atau evaluasi terhadap perusahaan tersebut?

Potensi Sanksi: Denda Hingga Rp5 Miliar

Jika dugaan ini benar, maka PT. MP Leidong dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2002 menyatakan bahwa pembangunan tanpa izin dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Sementara itu, Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 Pasal 6 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

Publik Menanti Transparansi

Publik kini menunggu sikap resmi dari DPMPTSP Labuhanbatu Utara, terutama dalam konteks transparansi dan penegakan aturan. Jika benar pembangunan dilakukan tanpa izin, maka hal ini bukan hanya preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga mengarah pada pembiaran terhadap potensi pelanggaran hukum.

Kaperwil Sumut berharap Kepala DPMPTSP, Zulkarnaen, dapat memberikan klarifikasi resmi secara tertulis sebagai bentuk tanggung jawab atas informasi publik yang dijamin oleh undang-undang.

“Kami hanya ingin mendapatkan keterangan jelas. Jika memang terjadi pelanggaran, maka masyarakat berhak tahu, dan pemerintah wajib bertindak tegas,” ujar Hendri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak DINAS PMPTSP.

Pewarta: Muhammad Hendri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Polisi Bersama Masyarakat, Waka Polsek Mengwi Hadiri Pelantikan MWC NU Mengwi

Redaksi 01 Metrotv9news

22 Nov 2026

MENGWI, BADUNG – Ahad 22 November 2026,Wakil Kepala Polsek Mengwi, AKP I Nyoman Mustika, turut hadir dalam acara Pelantikan Bersama Pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Mengwi yang berlangsung di Wantilan DPRD Badung, Ahad (22/11/2026). Kehadiran ini merupakan wujud nyata komitmen Polri — Polisi Bersama Masyarakat — untuk senantiasa hadir, mendekatkan diri, dan bersinergi dengan berbagai …

Sinergitas TNI–Polri–Banser Mengawal Pelantikan MWC NU dan PAC Muslimat NU Mengwi

Redaksi 01 Metrotv9news

22 Nov 2026

MENGWI, BADUNG – Ahad 22 November 2026,Pelantikan Bersama Pengurus MWC NU Kecamatan Mengwi dan PAC Muslimat NU Mengwi berjalan aman, tertib, dan lancar di Wantilan DPRD Badung, Ahad (22/11/2026). Kegiatan yang sarat nilai keagamaan dan kebersamaan ini berjalan kondusif berkat pengamanan yang terpadu dari sinergitas TNI, Polri, dan Banser yang hadir bersama di lokasi acara. …

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Turun Langsung Salat Subuh Bersama Warga Tosaren, Perkuat Kedekatan Polri dan Masyarakat

Redaksi 01

21 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS.COM – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Pesantren Polres Kediri Kota melalui Program Quick Wins Subuh Keliling (Suling) bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., turun langsung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Siti Maslakah, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, …

Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

x
x