DPP.LPSP Sumut, . Laporan KKN Desa Di Asahan Hanya Parkir Di Penegak Hukum.

METROTV9NEWS.COM // .ASAHAN. Kali ini Dewan pendiri Lembaga DPP. Laskar Pemuda Suara Pembaharuan (LPSP) Sumut angkat bicara hingga mengecam atas terparkir dan mandeknya proses dari beberapa laporan masyarakat tentang kuatnya dugaan KKN dana Desa di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera utara yang masuk ke instansi penegak hukum..

seperti diketahui bahwa kucuran Keuangan Negara yang di prioritaskan melalui Pemerintah Pusat untuk Pembangunan kesejateraan rakyat melalui Pemerintah Desa di Kabupaten Asahan seharusnya menjadi Urat Nadi Kemajuan Daerah bukan malah sebaliknya, hanya menjadi bancakan ladang basah bagi para elite lokal.

kekuasaan Asosiasi pendamping desa maupun oknum – oknum Penegak Hukum serasa tidak bertanggung jawab.
sehingga laporan dari berbagai lembaga masyarakat hanya sebatas parkir di meja aparat penegak hukum ” terang Roy serius.
Pada Jum’at, 19/09/2025 di kota Kisaran.

Wujud dari indikasi pada praktik Korupsi Pemerintah Desa di 177 Desa pada 25 Kecamatan di Kabupaten Asahan.
Selain dugaan adanya setali tiga uang antara Kades, Seketaris dan bendahara desa disinyalir terjangkit akut berbagai praktik lain yang terperangkap dalam jaringan dari kepentingan dan simbiosis untuk mata rantai saling menguntungkan dalam dugaan kuat menggerogoti uang rakyat antara Pelaku Asosiasi, Penegak Hukum maupun Pengawas dari OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Asahan semakin menjadi topik yang paling urgensi dalam pembahasan publik.

Lanjut Roy Mirisnya, Program Kegiatan di Pemerintah Desa dengan item yang serupa berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain nyaris seragam, Proyek Fiktif, Mark-Up Anggaran, hingga Pembangunan yang tak sesuai spesifikasi sampai dengan bentuk pertanggung jawaban yang banyak laporan atas hal ini hanya terparkir di Meja Oknum – oknum Aparat penegak Hukum di Kabupaten Asahan.

Dugaan Korupsi yang melibatkan beberapa jajaran Asosiasi Pemerintah Desa seperti APDESI maupun PABDESI Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebagai produk sistem kebal Sponsor Struktural yang sampai detik ini sama sekali tidak bergeming untuk ditindaklanjuti padahal terbukti bahwa laporan jelas jelas telah merugikan keuangan Negara yakni ;
1. TA. 2024 Kegiatan Pengadaan Video Profil Potensi Desa sebesar Rp. 8.500.000,- per-Desa dikali 177 Desa di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan.,
2. Kegiatan Life Skill Tata Boga sebesar Rp. 35.000.000,- per-Desa dikali 177 Desa di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan yang dilaksanakan 2 hari kegiatan TA. 2025.,
3. Pengadaan Neon Box sebesar Rp. 17.000.000,- per-Desa dikali 177 Desa di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan.,
4. Penyediaan Peta Desa sebesar Rp. 15.000.000,- per-Desa dikali 177 Desa di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan.,
5. Plang (Papan Pengumuman) 3T sebesar Rp. 1.500.000,- per-Desa dikali 177 Desa di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Berlanjut dengan poin – poin maraknya penyimpangan, Roy juga menyampaikan pola yang sampai saat ini selalu dibicarakan oleh kalangan Geusyik,

Bahwa sorotan atas keterlibatan Perangkat Desa maupun bersama dengan pendamping teknis kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tersebut 5 – 6 kali dalam satu tahun yang ikut digelar oleh Lembaga Vertikal (Penegak Hukum) seperti Kejaksaan dan lainnya. Dan diyakini menjadi “Asuransi Informal” yang merupakan Golden Tiket demi terhindarnya jeratan Hukum. Selama ini kita tidak sedikit melihat sosok Kepala Desa yang merasa Kebal Hukum dan nyaman melakukan tindakan yang beresiko dalam tindakan Pelanggaran, Penyalahgunaan Wewenang, maupun unsur yang Merugikan Keuangan Negara (Korupsi), asal sudah terbukti pernah mengikuti BIMTEK, Terang Roy dengan rekan Media.

Di lokasi yang sama Satriawan Siregar Wakil Ketua LSM Garuda Hitam Kab. Asahan juga menambahkan, tidak sedikit laporan Dugaan Korupsi Dana Desa yang disampaikan Masyarakat atau Lembaga Organisasi / LSM yang justru laporan tersebut berhenti di jalan sunyi.
Kalaupun benar adanya dilakukan pemeriksaan secara hukum, selain lambat dan tidak transparan prosesnya,
malah yang selalu terdengar kabar hasil laporan itu tidak pernah terdengar lagi.

Kejahatan Anggaran selama ini selalu sering di negosiasi, bukan ditindaklanjuti dan proses,
Hal ini menjadikan imeg buruk Masyarakat melihat satu hal “HUKUM di Kabupaten Asahan tidak lagi memihak pada mereka” tegasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan Klarifikasinya secara tegas, meminta Aparat Hukum Kejakasaan tinggi Sumatera Utara dapat mengambil andil untuk memproses Laporan Penyelewengan Anggaran Negara, hingga Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang pada Jabatan dengan bukti – bukti yang kami sampaikan ataupun ada sistem yang harus kami bongkar lebih dalam, tutup Satriawan Wakil Ketua LSM Garuda Hitam Asahan.

Untuk keseimbangan berita terkait dilema banyaknya laporan masyarakat atas dugaan korupsi uang rakyat yang mandek ini di konfirmasikan kepada Kadis PMD Asahan Suherman Via chat Whats app nya Minggu (21/9.2025), namun sayang hand phone kadis belum bisa terhubung.

( SY)