Jember Jangan Diam: “APBD Gelap, Hibah Tanpa Alamat, SP2D Jumbo Harus Dibongkar”

Redaksi 01 Metrotv9news 13 Jun 2026

OPINI
Oleh: Eko Puguh Prasetijo



Jember Jangan Diam: “APBD Gelap, Hibah Tanpa Alamat, SP2D Jumbo Harus Dibongkar”



Ada yang ganjil dalam dokumen anggaran Jember.

Bukan ganjil kecil. Bukan sekadar salah kolom. Bukan perkara teknis yang bisa ditutup dengan kalimat, “semua sudah sesuai prosedur.”

Dalam Lampiran IIIb APBD 2026, muncul 152 baris hibah barang/jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Seluruh alamat penerima kosong. Sebanyak 144 baris memakai nama generik: “Pembangunan Jalan Lingkungan”.

Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin hibah punya nilai, tetapi tidak punya alamat?

Hibah tanpa alamat adalah masalah serius. Sebab dalam keuangan daerah, alamat bukan hiasan tabel. Alamat adalah pintu verifikasi. Dari alamat, publik bisa tahu siapa penerima manfaatnya, di mana lokasinya, apakah proposalnya ada, apakah pekerjaan benar terjadi, dan apakah uang rakyat sampai kepada tujuan yang sah.

Kalau alamat kosong, jejak pengawasan ikut kosong.

Lebih mengejutkan lagi, nilai hibah barang/jasa pada dinas itu bergerak dari Rp26,819 miliar menjadi Rp0.

Ke mana anggaran itu pergi?

Dibatalkan? Digeser? Direklasifikasi? Dipindahkan ke belanja modal? Masuk ke subkegiatan lain? Atas dasar keputusan siapa? Dengan dokumen apa? Disetujui kapan? Dibayar kepada siapa?

Pertanyaan itu belum dijawab. Tetapi tiga hari kemudian, muncul SP2D 047 LS CIPTAKARYA tertanggal 16 Maret 2026. Nilainya jumbo: Rp23,933 miliar. Penerimanya PT Matrix Jaya Unggul. Keperluannya disebut untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Termin I 95 persen, Pembangunan PJU Perumahan DPRKPLH.

Di sinilah negara harus hadir.

Karena pola ini terlalu serius untuk dibiarkan menjadi percakapan pinggir jalan. Lampiran hibah kehilangan alamat. Anggaran puluhan miliar menjadi nol. Lalu pembayaran besar muncul hanya dalam rentang hari.

Ini belum vonis pidana. Tetapi ini sudah cukup untuk menjadi pintu audit.

KPK harus turun.

BPK harus mengaudit.

Kejari Jember, Kejati Jawa Timur, dan Kejagung harus membuka dokumen dari hulu ke hilir.

Bukan audit meja. Bukan klarifikasi basa-basi. Bukan konferensi pers yang hanya mengulang kalimat “masih didalami.”

Yang dibutuhkan adalah audit maraton.

Buka DPA. Buka DPPA. Buka RKA. Buka SPD. Buka SPP. Buka SPM. Buka SP2D. Buka kontrak. Buka HPS. Buka dokumen pemilihan penyedia. Buka adendum. Buka BAST. Buka berita acara pemeriksaan. Buka daftar lokasi PJU. Buka koordinat titik. Buka spesifikasi barang. Buka harga satuan. Buka bukti progres 95 persen.

Kalau pembayaran termin 95 persen sudah dilakukan, maka fisiknya harus bisa dihitung.

Berapa titik PJU yang dibangun?

Di mana lokasinya?

Menyala atau tidak?

Sesuai spesifikasi atau tidak?

Siapa yang memeriksa?

Siapa yang menandatangani?

Siapa yang menyatakan pekerjaan layak dibayar hampir penuh?

Jember tidak boleh dipaksa percaya tanpa bukti. Rakyat tidak boleh hanya diberi penjelasan lisan sementara dokumen anggaran menyisakan lubang besar.

Kalau benar, buktikan.

Kalau salah administrasi, buka siapa yang bertanggung jawab.

Kalau ada kerugian negara, pulihkan.

Kalau ada rekayasa anggaran, bongkar.

Kalau ada permainan proyek, seret ke terang hukum.

Ingat: uang APBD bukan uang pejabat. Bukan uang dinas. Bukan uang kontraktor. Bukan uang kelompok politik. APBD adalah uang rakyat Jember.

Maka setiap rupiah harus punya dasar. Setiap hibah harus punya penerima. Setiap penerima harus punya alamat. Setiap pembayaran harus punya pekerjaan. Setiap pekerjaan harus punya bukti fisik.

Jangan biarkan Jember menjadi daerah di mana alamat hibah kosong, tetapi uang negara cepat menemukan rekening tujuannya.

Jangan biarkan dokumen publik berubah menjadi kabut.

Jangan biarkan angka puluhan miliar berpindah tanpa jejak yang bisa diuji rakyat.

Hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah dokumen ini janggal.

Pertanyaannya: apakah aparat negara berani membongkarnya?

KPK, BPK, Kejari Jember, Kejati Jawa Timur, dan Kejagung harus turun sekarang.

Audit Jember.

Buka APBD.

Telusuri SP2D jumbo.

Periksa fisik PJU.

Uji semua tanda tangan.

Dan pastikan uang rakyat tidak berjalan dalam gelap.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Polisi Bersama Masyarakat, Waka Polsek Mengwi Hadiri Pelantikan MWC NU Mengwi

Redaksi 01 Metrotv9news

22 Nov 2026

MENGWI, BADUNG – Ahad 22 November 2026,Wakil Kepala Polsek Mengwi, AKP I Nyoman Mustika, turut hadir dalam acara Pelantikan Bersama Pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Mengwi yang berlangsung di Wantilan DPRD Badung, Ahad (22/11/2026). Kehadiran ini merupakan wujud nyata komitmen Polri — Polisi Bersama Masyarakat — untuk senantiasa hadir, mendekatkan diri, dan bersinergi dengan berbagai …

Sinergitas TNI–Polri–Banser Mengawal Pelantikan MWC NU dan PAC Muslimat NU Mengwi

Redaksi 01 Metrotv9news

22 Nov 2026

MENGWI, BADUNG – Ahad 22 November 2026,Pelantikan Bersama Pengurus MWC NU Kecamatan Mengwi dan PAC Muslimat NU Mengwi berjalan aman, tertib, dan lancar di Wantilan DPRD Badung, Ahad (22/11/2026). Kegiatan yang sarat nilai keagamaan dan kebersamaan ini berjalan kondusif berkat pengamanan yang terpadu dari sinergitas TNI, Polri, dan Banser yang hadir bersama di lokasi acara. …

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Turun Langsung Salat Subuh Bersama Warga Tosaren, Perkuat Kedekatan Polri dan Masyarakat

Redaksi 01

21 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS.COM – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Pesantren Polres Kediri Kota melalui Program Quick Wins Subuh Keliling (Suling) bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., turun langsung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Siti Maslakah, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, …

Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

x
x