Jember Pegang Uang Lebih dari Rp4 Trilun: “BPK, Jaksa Agung dan KPK Harus Turun Melihat Sendiri”

Redaksi 01 Metrotv9news 09 Jun 2026

===JEMBER PEGANG UANG LEBIH DARI Rp4 TRILIUN: “BPK, JAKSA AGUNG, DAN KPK HARUS TURUN MELIHAT SENDIRI”===



***Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL (Penasehat Hukum Metrotv9news)***



Warga Jember,

Mari kita ngomong terus terang.
Ini bukan soal politik.
Ini bukan soal siapa yang sedang berkuasa.
Ini soal uang rakyat.

Data resmi APBD Kabupaten Jember menunjukkan bahwa daerah ini mengelola uang yang sangat besar.
Tahun 2024, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp4,218 triliun.
Tahun 2025, pendapatan daerah naik menjadi sekitar Rp4,409 triliun.

Dalam dokumen tahun 2026 juga tercatat angka sekitar Rp4,321 triliun pada kolom sebelum perubahan, sementara kolom sesudah masih tertulis Rp0,00. Karena itu, data tahun 2026 perlu dijelaskan secara terbuka agar rakyat tidak salah memahami isi dokumen tersebut.
Artinya sederhana.

Jember mengelola uang lebih dari Rp4 triliun setiap tahun.
Kalau uang yang dikelola sebesar itu, rakyat wajar bertanya.

Sudah terasa atau belum?
Sudah terasa di jalan atau belum?
Sudah terasa di sekolah atau belum?
Sudah terasa di puskesmas atau belum?
Sudah terasa di pasar atau belum?
Sudah terasa di sawah atau belum?
Sudah terasa di kampung-kampung atau belum?

Ini bukan tuduhan.
Ini bukan fitnah.
Ini bukan vonis.
Ini suara rakyat.

Kalau uang rakyat lebih dari Rp4 triliun dikelola setiap tahun, maka rakyat berhak melihat hasilnya, dan negara wajib memastikan uang itu tidak hanya berhenti di kertas anggaran.

Karena rakyat tidak hidup dari angka.

Rakyat hidup dari kenyataan.

Kalau jalan rusak, rakyat yang merasakan.

Kalau pelayanan lambat, rakyat yang merasakan.

Kalau sekolah kurang layak, rakyat yang merasakan.

Kalau petani kesulitan, rakyat yang merasakan.

Kalau pasar sepi, rakyat yang merasakan.

Maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat bertanya.

Jangan salahkan rakyat kalau rakyat ingin tahu.

Jangan salahkan rakyat kalau rakyat meminta penjelasan.

Mahasiswa Jember juga tidak boleh diam.
Mahasiswa harus membaca data.
Mahasiswa harus mengkaji.
Mahasiswa harus berdiskusi.
Mahasiswa harus membantu masyarakat memahami APBD yang selama ini hanya dibaca oleh segelintir orang.
Karena kampus bukan hanya tempat mencari ijazah.

Kampus juga tempat menjaga akal sehat.
Tokoh agama juga tidak boleh diam.
Karena uang rakyat adalah amanah.
Dan setiap amanah harus bisa dipertanggungjawabkan.

Tokoh agama tidak perlu ikut politik.
Tetapi tokoh agama perlu mengingatkan bahwa amanah harus dijaga dan dijelaskan kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat juga tidak boleh diam.
Karena mereka yang paling tahu keadaan kampung, desa, pasar, sawah, dan lingkungan tempat rakyat hidup setiap hari.
Petani juga harus peduli.
Buruh tani juga harus peduli.
Pekerja juga harus peduli.
Pedagang kecil juga harus peduli.
Karena uang daerah yang besar itu seharusnya kembali menjadi manfaat yang bisa mereka rasakan secara nyata.
Lalu siapa yang harus memastikan semuanya berjalan dengan baik?
Di sinilah negara harus hadir.
BPK jangan hanya membaca angka.
Datanglah ke Jember.
Lihat sendiri.

Bandingkan angka di atas kertas dengan keadaan di lapangan.
BPKP pastikan setiap program benar-benar menghasilkan manfaat.

Kejaksaan Agung pastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai hukum.
KPK cermati tata kelola anggaran yang nilainya besar dan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Bukan untuk mencari-cari kesalahan.
Bukan untuk membuat kegaduhan.
Tetapi untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Kalau semuanya sudah baik, audit akan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Kalau ada yang perlu diperbaiki, audit akan menjadi jalan perbaikan.

Kalau ada pelanggaran, hukum memiliki mekanismenya sendiri.
Karena itu seruan ini sederhana.
Rakyat membaca.

Mahasiswa mengawal.
Tokoh agama mengingatkan.
Tokoh masyarakat menyuarakan.
Petani, buruh tani, pekerja, dan pedagang ikut peduli. Dan negara turun melihat.
Karena uang lebih dari Rp4 triliun setiap tahun terlalu besar untuk hanya menjadi angka.

Terlalu besar untuk hanya dibicarakan.
Terlalu penting untuk tidak diawasi.
Rakyat Jember hanya ingin satu hal:
Uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.

Sumber Data:
1. Lampiran II Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.
2. Lampiran II Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.
3. Lampiran II Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.

CATATAN REDAKSIONAL

Tulisan ini merupakan opini publik yang disusun berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026 serta ditujukan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat.

Tulisan ini bukan tuduhan, bukan fitnah, bukan vonis, dan bukan kesimpulan adanya pelanggaran hukum oleh pihak mana pun.
Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan, keberatan, atau memiliki data, penjelasan, klarifikasi, koreksi, maupun informasi tambahan terkait substansi yang dibahas dalam opini ini, redaksi dengan terbuka dan itikad baik siap menerima Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Setiap hak jawab, klarifikasi, dan koreksi yang disampaikan akan diperlakukan secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama tulisan ini bukan untuk menyerang siapa pun, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan memastikan bahwa pengelolaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Landasan faktual opini ini berasal dari dokumen APBD Kabupaten Jember yang menunjukkan pendapatan daerah sekitar Rp4,218 triliun pada 2024, sekitar Rp4,409 triliun pada 2025, serta catatan angka sekitar Rp4,321 triliun pada kolom sebelum perubahan tahun 2026.

Pewarta/Editot: Mahfud/Juli ESP

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Redaksi 01

18 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali. Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan …

Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

x
x