Kepala desa Kuala Beringin Bungkam Dua Kali Saat Dimintai Klarifikasi Alokasi Dana Desa 2023, Publik Pertanyakan Transparansi

METROTV9NEWS.COM // KABUPATEN LABUHANBATU UTARA — Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, memunculkan tanda tanya besar. Kepala Desa Kuala Beringin, Samsir Tampubolon, tercatat dua kali tidak menjawab permintaan konfirmasi dan klarifikasi resmi dari media MetroTV9News.com, meski pesan yang dikirimkan sudah terbaca (centang dua) di aplikasi WhatsApp.

Bungkam Dua Kali dalam Seminggu

Awak media melalui Kepala Perwakilan Sumatera Utara Muhammad Hendri, pertama kali mengajukan permintaan klarifikasi pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 12.13 WIB, dengan menyampaikan sejumlah temuan dan pertanyaan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2023.

Namun, tidak ada balasan atau tanggapan dari pihak kepala desa. Lalu, pada Senin, 16 Juni 2025 pukul 12.28 WIB, klarifikasi kembali dikirimkan. Hasilnya sama: terbaca, tetapi tidak dijawab.

Sikap pasif ini dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam:

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Bernilai Miliaran, Banyak yang Perlu Penjelasan

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media dari dokumen realisasi APBD 2023, terdapat beberapa kegiatan besar yang menyerap anggaran signifikan namun belum jelas pelaksanaan dan manfaatnya secara nyata bagi masyarakat desa:

No Nama Kegiatan Nilai Anggaran

1 Bantuan Ternak Sapi Betina Rp 210.000.000

2 Gerakan Penanaman 100 Pohon Rp 2.500.000

3 Pelatihan Tanaman Toga (Pemberdayaan Perempuan) Rp 6.000.000

4 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan) Rp 131.200.000

5 Penyertaan Modal BUMDes Rp 60.000.000

6 Pembangunan Air Bersih Dusun VI Rp 51.642.300

7 Pembuatan Sumur Bor Dusun V Rp 58.938.300

8 Rabat Beton Dusun IX Rp 126.391.500

9 Rabat Beton Dusun I Rp 134.241.500

10 Rabat Beton Dusun IV Rp 99.311.500

11 Rabat Beton Dusun X Rp 79.143.500

12 Rabat Beton Dusun II Rp 177.935.500

13 Pengadaan Roda Tiga (Pengelolaan Sampah) Rp 44.000.000

14 Operasional Posyandu Rp 48.000.000

Pertanyaan Kunci yang Masih Tak Terjawab

Berikut daftar pertanyaan resmi yang diajukan awak media, namun belum ditanggapi oleh Kepala Desa Samsir Tampubolon hingga saat ini:

1. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan?

Di mana dokumentasi pelaksanaan (foto/video)?

2. Siapa penerima manfaat bantuan ternak, bibit ikan, dan pelatihan perempuan?

Adakah berita acara penyerahan dan daftar nama?

3. Untuk rabat beton di lima dusun, apakah ada hasil musyawarah desa (notulen)?

Bagaimana titik dan volume disepakati?

4. Bagaimana pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk kegiatan pengadaan roda tiga dan operasional posyandu?

Apakah sudah sesuai regulasi Pasal 38–44 Permendagri No. 20 Tahun 2018?

5. Apakah LPJ Dana Desa 2023 sudah disampaikan ke BPKP atau Inspektorat?

Jika ya, dapatkah publik mengaksesnya?

6. Bagaimana status dan laporan keuangan BUMDes setelah penyertaan modal Rp 60 juta?

7. Program air bersih dan sumur bor: siapa pelaksana, apakah pihak ketiga atau swakelola?

Jika melalui rekanan, siapa kontraktornya?

Minim Transparansi dan Tak Ramah Publik

Dari hasil penelusuran lapangan oleh awak media, tidak ditemukan baliho, spanduk, ataupun papan informasi yang memuat rincian realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2023. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban kepala desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan Peraturan Komisi Informasi.

Sikap tertutup, apalagi terhadap media, dapat menciptakan kesan bahwa ada yang disembunyikan dalam pengelolaan dana publik.

Kaperwil Sumut Menyediakan Hak Jawab

MetroTV9News.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Kuala Beringin, Samsir Tampubolon, sesuai dengan prinsip jurnalistik yang adil, akurat, dan berimbang. Namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada respons resmi yang diterima Kaperwil sumut.

Penutup: Publik Berhak Tahu, Desa Wajib Terbuka

Alokasi Dana Desa merupakan dana negara yang wajib dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Sikap diam dan menghindari konfirmasi hanya memperkuat kecurigaan publik, sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Transparansi bukan pilihan — ia adalah kewajiban konstitusional dan moral bagi setiap penyelenggara pemerintahan desa.

Pewarta: Muhammad Hendri