Konflik Agraria di Desa Panigoran Memanas, Petani Diteror oleh Korporasi

redaksi 27 Feb 2025

Labura, – metrotv9news.com

Konflik agraria di Desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kembali memanas. Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lahan terhadap Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) pada 28 Februari 2025.

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang memenangkan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk (PT SMART, Tbk). Surat bernomor 99/PAN PN/W2 U13/HK2 4/II/2025 itu mengejutkan KTPHS.

Ketua KTPHS, Adi Kesuma, menilai pemberitahuan eksekusi datang secara mendadak dan mencerminkan ketidakadilan hukum. “Kami tidak diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan perusahaan. Sampai saat ini, PT SMART tidak pernah menghubungi kami. Ini bukan eksekusi, ini penggusuran paksa!” tegasnya.

Kelompok tani yang telah bertahan sejak 1969 ini kini berada di ujung tanduk. Mereka menegaskan bahwa tanah yang mereka tempati adalah hak mereka secara historis.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut mengecam keras tindakan pemerintah yang dinilai hanya berpihak kepada korporasi. Ketua GMNI Sumut, Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa negara telah gagal dalam melindungi rakyatnya.

“Pemerintah hari ini hanyalah alat oligarki! Mereka membiarkan rakyat menderita, sementara korporasi terus merampas hak-hak masyarakat kecil!” tegas Paulus.

Paulus juga menyoroti kondisi desa yang hingga kini belum dialiri listrik, padahal PT SMART beroperasi di daerah tersebut. “Ini ironi! Perusahaan bisa beroperasi besar-besaran, tapi masyarakat sekitar masih hidup dalam kegelapan! Pemerintah dan PT PLN Persero harus bertanggung jawab atas ketimpangan ini!” katanya.

Labura, – metrotv9news.com
Konflik agraria di Desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kembali memanas. Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lahan terhadap Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) pada 28 Februari 2025.

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang memenangkan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk (PT SMART, Tbk). Surat bernomor 99/PAN PN/W2 U13/HK2 4/II/2025 itu mengejutkan KTPHS.

Ketua KTPHS, Adi Kesuma, menilai pemberitahuan eksekusi datang secara mendadak dan mencerminkan ketidakadilan hukum. “Kami tidak diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan perusahaan. Sampai saat ini, PT SMART tidak pernah menghubungi kami. Ini bukan eksekusi, ini penggusuran paksa!” tegasnya.

Kelompok tani yang telah bertahan sejak 1969 ini kini berada di ujung tanduk. Mereka menegaskan bahwa tanah yang mereka tempati adalah hak mereka secara historis.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut mengecam keras tindakan pemerintah yang dinilai hanya berpihak kepada korporasi. Ketua GMNI Sumut, Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa negara telah gagal dalam melindungi rakyatnya.

“Pemerintah hari ini hanyalah alat oligarki! Mereka membiarkan rakyat menderita, sementara korporasi terus merampas hak-hak masyarakat kecil!” tegas Paulus.

Paulus juga menyoroti kondisi desa yang hingga kini belum dialiri listrik, padahal PT SMART beroperasi di daerah tersebut. “Ini ironi! Perusahaan bisa beroperasi besar-besaran, tapi masyarakat sekitar masih hidup dalam kegelapan! Pemerintah dan PT PLN Persero harus bertanggung jawab atas ketimpangan ini!” katanya.

Pewarta : Hendri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

Redaksi 01

21 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026). Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan …

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Redaksi 01

21 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil …

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Redaksi 01

21 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, …

x
x