LPPN Desak Polisi Periksa 63 Kades Di Labura Terkait Proyek Perpustakaan Digital Yang Masuk Kubangan Korupsi.

METROTV9NEWS.COM // – Labura.
Indikasi Korupsi dana desa di Bumi Basimpul kuat babontuk elok yang sempat senyap kini kembali mencuat.

kembali Viralnya kasus dugaan penyimpangan anggaran dana desa ini usai bingarnya cuitan keras dari
Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) Kabupaten Labura yang dikenal cukup Vokal dalam menyoroti sepak terjang dalam penyalah gunaan jabatan hingga Korupsi, Kolusi,Nepotisme ( KKN) di Negeri kualuh ini akan diseret Bangkit Hasbi ke ranah hukum..

Sang Ketua Lembaga Bangkit Hasibuan menegaskan secara rinci bahwa ada sekitar 63 kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang telah terindikasi atau terperangkap dalam pusaran anggaran dana desa yang mereka kelola diduga fiktip atau ada yang menyebut mencoba bermain dengan pola produk gagal .
anggaran nya tersedot berkisar 1,5 milyar rupiah.

Akibat prilaku penyimpangan pengelolaan anggaran ini Bangkit meminta bahwa indikasi yang telah menggerus uang masyarakat desa ini segera diperiksa oleh aparat kepolisian terkait dugaan korupsi dalam proyek sebutannya pengadaan Perpustakaan Digital Desa (Perdigdes) yang di duga fiktip pada penggunaan dana tahun anggaran 2022 dan 2023.

kasus ini disebutnya sebagai indikasi penyimpangan anggaran yang masuk dalam kubangan korupsi secara berjamaah dan terkoordinir .

Akibatnya , tokoh Vokal putra Tanjung pasir ini Bangkit hasibuan mendesak kasus yang sempat viral dan menggetarkan rasa was was jaringan para pelaku ini segera dapat di ungkap.

Pernyataan sikap ini disampaikan nya langsung , pada kamis (11/9) via nomor kontaknya kepada media
Bahkan ia menilai bahwa kinerja Unit Tipidkor Polres Labuhan batu terkesan lamban dan tidak serius dalam menangani laporan resmi yang sudah dilimpahkan dari pihak Polda Sumut ini.

“Laporan sudah kami sampaikan secara lengkap, keterangan sebagai pelapor juga telah diberikan, namun hingga kini belum satu pun kepala desa yang terkait dipanggil untuk diproses.

tentu sikap ini menimbulkan tanda tanya besar pada perilaku oknum polri yang menangani kasus yang sudah cukup.lama viral di kalangan masyarakat ini” sebut Bangkit dengan nada kesal bercampur kecewa.

Adapun Laporan dugaan korupsi ini berkaitan dengan belanja pengadaan perangkat Perpustakaan Digital Desa (Digides) setahu kami ada di 63 desa se-Kabupaten Labura dan pemainnya sudah terstruktur ,sistematis dan masif .

Sementara Proyek tersebut dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2022 dan 2023, namun diduga kuat sarat penyimpangan. yang kuat diduga dikordinir lingkaran pejabat Labura..

Dalam laporan LPPN, dua kepala desa yang disebut akan dipanggil terlebih dahulu salah satunya adalah Ahmad Sujai Rambe (Kades Perkebunan Sipare-pare). Namun, menurut Bangkit, hingga kini mereka belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Polisi melalui SP2HP Nomor: B/407/VIII/RES 3.3/2025/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2025 menyebutkan bahwa hal ini masih dalam tahap permintaan dokumen dan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Namun, saat dikonfirmasi pada Selasa (9/9), Brigpol Rudi Padang, SH, selaku penyidik, tidak merespon pesan maupun panggilan saya.

Merasa tidak puas dengan progres penyidikan, LPPN mengancam akan meminta Dirkrimsus Polda Sumut untuk menarik kembali penanganan kasus ini dari Polres Labuhan batu yang di nilai lamban dan penuh misteri.

“Kami awalnya memang telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut karena tidak percaya pada kinerja penyidik Polres. Bahkan, nama saya saja ditulis salah di surat resmi mereka, dari Bangkit Hasibuan menjadi Karim Hasibuan. Ini menunjukkan ketidak seriusan polisi,” kritik Bangkit.

Jika dalam waktu dekat belum ada perkembangan signifikan, LPPN menyatakan siap mengambil langkah lebih tegas secara kelembagaan. Sementara itu, para kepala desa yang diduga terlibat belum memberikan tanggapan kepada media.

Menyusuri kebenaran adanya keterlibatan 63 kepala desa yang terjerembab dalam kasus ini media mendapatkan pernyataan yang disampaikan keterangan inspektur Dinas inspektorat Labura kepada media beberapa waktu lalu” dari 82 desa aplikasi dari milik penyedia yang terealisasi menganggarkan ada sebanyak 63 desa sedang yang tidak menganggarkan 13 desa dan 4 desa tidak merealisasikan sedang 2 desa merealisasikan namun tidak membayarkan kepada pihak perusahaan penyedia.cetus indra Paria di keterangannya beberapa waktu lalu.

Pawarta : ( Sofyan ).