LPPN Labura Minta DPR RI Harus Serius Menyerap Aspirasi Penyelesaian Konflik KTPHS .

Redaksi Metrotv9news 19 Feb 2026

METROTV9NEWS.COM // – Jakarta — Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara ( LPPN) Kabupaten Labura Bangkit Hasibuan yang memantau, mengikuti serta turut berperan dalam membantu membuka tabir atas sengketa lahan di Padang Halaban meminta kepada DPR- RI agar menyahuti dan serius dalam menyelesaikan persoalan penggusuran warga Poktan KTPH-S di areal 83 hektar..

Bangkit juga sangat mengapresiasi sikap kebijakan DPR RI Komisi XIII yang telah mengakomodir keluhan warga yang terusir sehingga terkait laporan petani Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerima Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya ( KTPHS) Labuhanbatu Utara Rabu (18/2.2026) dalam gelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP),, di Kantor DPR RI Jakarta.

Atas Kasus penggusuran lahan seluas 83 hektare ( 28/1 2026).

Penggusuran berlanjut tersebut disebut berdampak pada lebih dari 300 kepala keluarga dan sebahagian besar korban beserta keluarga masih bertahan di Masjid areal eksekusi
Kehadiran Perwakilan korban penggusuran didampingi IKOHI ( Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) untuk sumut dan ARC (Agrarian Resource Center ) Bandung.

Seperti diketahui kajian ARC bahwa lahan tersebut sebelumnya diduki oleh perusahaan asing suncama dan Sei Buaya namun sejak areal ditinggalkan pihak perusahaan eks pekerja 1942 telah mengelola lahan pertanian dan 1946 negara telah memberikan kartu tanda pendudukan tanah tersebut.
Namun kehadiran PT Smart Tbk menurut sumber DPR RI memiliki lahan di Labura seluas 17.178 ha dan masih mengklaim tanah pemukiman warga petani 83 hektar tersebut hingga menciptakan konflik yang berkepanjangan akibatnya telah terjadi pelanggaran HAM berat sejak 2014 dan 2025 .

Komisi XIII menegaskan kasus ini menjadi perhatian serius dan masuk skala prioritas penanganan.

“Kelompok Tani Padang Halaban dari Labuhanbatu Utara melaporkan terjadi penggusuran 83 hektare, korbannya lebih dari 300 KK. Ini ingin kami selesaikan karena sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, bahkan Wakil Menteri HAM Desember lalu sempat ke sana,” ujar Willy kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut kasus tersebut memiliki dimensi panjang dan kompleks. Sejumlah kajian bahkan menyinggung dugaan pelanggaran berat, namun Komisi XIII memilih fokus pada upaya pengembalian hak masyarakat atas lahan yang disengketakan.

“Beberapa kajian panjang, bahkan ada yang mensinyalir genosida. Tapi kami ingin fokus dulu bagaimana hak petani atas 83 hektare itu bisa dikembalikan. Ini tidak seberapa dibanding konsesi perusahaan yang hampir 17 ribu hektare,” tegasnya.

Menurutnya, Komisi XIII akan mengundang berbagai pihak untuk mendudukkan persoalan secara profesional. Pihak yang akan dipanggil antara lain Komnas HAM, Menteri HAM, pemerintah daerah, hingga perusahaan pemegang konsesi.

“Kami ingin cek rekomendasi Komnas HAM yang sudah dua kali dikeluarkan, kenapa belum dijalankan. Kami juga akan panggil Pemda, di mana letak tanggung jawabnya. Ini terjadi pembiaran, bahkan bisa disebut kedzoliman,” kata Willy.

Ia menambahkan, laporan mengenai penggusuran dan pengusiran ratusan kepala keluarga merupakan bentuk pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Karena itu, selain pemerintah daerah, pihak perusahaan juga akan dimintai keterangan.

“Kita lihat 300 KK tergusur, bahkan diusir. Ini pelanggaran. Perusahaan juga akan kita panggil. Ini menjadi prioritas Komisi XIII karena kita berjuang untuk hak-hak masyarakat, khususnya hak petani Padang Halaban,” terangnya.

Pawarta : SY

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dari Lapangan ke Amanah — H. Masrul Makmur Teguhkan Kesiapan Bawa PWNU Bali Melangkah Lebih Maju

Redaksi 01 Metrotv9news

28 Sep 2026

DENPASAR, BALI — Semangat yang tak pernah padam, baik di lapangan hijau maupun di tengah pengabdian kepada umat. H. Masrul Makmur, pengusaha sukses sekaligus Wakil Rois Surya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali, tampil siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi tersebut untuk periode 2026–2031. Bagi beliau, kehidupan ibarat permainan sepak bola: harus cekatan, saling mengoper, menjaga …

Jaga Gambut Tetap Aman, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Pembasahan Berkelanjutan

Redaksi 01 Metrotv9news

28 Sep 2026

Banjarbaru – Kepulan asap yang masih terlihat dari sejumlah titik lahan gambut mendorong Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor terus meningkatkan upaya pembasahan dan pendinginan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Banjarbaru, Minggu (27/9/2026). Personel Satgas Darat kembali menyisir area yang masih menunjukkan indikasi panas dan asap. Pembasahan dilakukan secara intensif dengan mengarahkan air ke permukaan sekaligus …

MERINDING : Menelusuri Eksistensi Rahasia, Intuisi, Niskala, Dimensi, dan Misteri Gaib Nusantara

Redaksi 01 Metrotv9news

28 Sep 2026

BALI -Merinding — bukan sekadar getaran di permukaan kulit. Ia adalah pintu yang terbuka menuju sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih agung dari yang dapat dijangkau oleh panca indra semata. Menelusuri Eksistensi — getaran itu menjadi bukti bahwa ada kehadiran yang nyata, meski tak tampak oleh mata. Sesuatu yang ada, menyapa, dan menyentuh …

Sosialisasi Hari Hak untuk Tahu di CFD Jakarta, Perkuat Edukasi Informasi Publik

Redaksi 01

27 Sep 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Divisi Humas Polri menggelar sosialisasi hak untuk tahu di tengah car free day (CFD) Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026) pagi. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2026 sekaligus menunjukkan komitmen Polri dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. ‎Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Komang Suartana …

Ulama Jadi Kompas, Polri Jaga Rasa Aman: Kapolri Teguhkan Kolaborasi untuk Bangun Negeri

Redaksi 01

27 Sep 2026

REMBANG || METROTV9NEWS – Pembangunan membutuhkan ruang yang aman, sementara keamanan membutuhkan persatuan yang terus dirawat. Dalam upaya tersebut, ulama dan umara memiliki peran berbeda tetapi saling menguatkan: ulama memberikan arah dan tuntunan, sedangkan Polri menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan pembangunan terus berjalan. Pesan itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, …

Polres Blitar dan Tim Gabungan Intensifkan Patroli Pemantauan, Antisipasi Karhutla Gunung Butak

Redaksi 01

27 Sep 2026

BLITAR || METROTV9NEWS – Jajaran Polres Blitar Polda Jatim bersama tim gabungan terus mengintensifkan patroli pemantauan dan pengendalian guna mengantisipasi munculnya titik api di kawasan Gunung Butak. Langkah taktis ini dilakukan oleh personel yang bersiaga di Posko Hutan Lindung BKPH Ampelgading, tepatnya di sisi lereng selatan Puncak Pitrang, dari arah Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan …

x
x