Marak Galian C Diduga Ilegal di Gadungan, Kec, Gandusari, Kab. Blitar Jawa Timur

Redaksi 01Redaksi 01 15 Jan 2025

BLITAR || METROTV9NEWS – Usaha tambang pasir Galian C yang kini marak beroperasi diwilayah Sukomulyo, Gadungan, Kecamatan, Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur, diduga kuat tidak mengantongi Surat Izin Pertambangan alias ilegal.

Pantauan Media ini dilokasi, pada Rabu 15 Januari 2025, ditemukan aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat bechoe/ excavator. dan dilokasi  yang masuk wilayah hukum Polres Blitar Polda Jawa Timur, itu juga terdapat usaha pengolahan dan pemurnian Pasir (pencucian pasir) yang ” diduga ” tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian (IUP OPK).

Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi media ini, aktivitas penambangan pasir di Sukomulyo, Gadungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar Jawa Timur, tersebut terjadi setiap hari.

Saat tim investigasi media ini dilokasi, tampak beberapa truk pasir lalu lalang mengangkut material pasir dari lokasi tersebut.

Fakta terkait maraknya tambang pasir galian C di kawasan Sukomulyo, Gadungan, Kecamatan, Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur. sudah disampaikan kepada
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto. melalui pesan singkat WhatsApp.

” Terima kasih infonya,” ujarnya Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto, Rabu 15 Januari 2025.

Sekadar untuk diketahui bersama, bahwa untuk menjalankan usaha pertambangan, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

Pasal 35 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa apabila terdapat pelaku usaha ingin melakukan usaha pertambangan, maka pelaku usaha harus mematuhi persyaratan perizinan berusaha.

Perizinan berusaha yang dimaksud salah satunya meliputi izin usaha pertambangan (IUP) (Pasal 35 ayat (3) UU Minerba).

Sedangkan, definisi dari IUP sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 UU Minerba yang menyebutkan bahwa: “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.”

IUP sebagai aspek legalitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan diterbitkan oleh Menteri.

Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).

(Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Turun Langsung Salat Subuh Bersama Warga Tosaren, Perkuat Kedekatan Polri dan Masyarakat

Redaksi 01

21 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS.COM – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Pesantren Polres Kediri Kota melalui Program Quick Wins Subuh Keliling (Suling) bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., turun langsung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Siti Maslakah, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, …

Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

Redaksi 01

21 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026). Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan …

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Redaksi 01

21 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil …

x
x