MK Kunci Perdebatan, Fernando Emas: Jabatan Sipil Polri Dinyatakan Konstitusional

Redaksi Metrotv9news 21 Jan 2026

METROTV9NEWS.COM // – Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Ia menilai putusan tersebut sekaligus mematahkan narasi menyesatkan yang selama ini dibangun untuk mendeskreditkan institusi Polri.

Menurut Fernando, amar putusan MK dalam perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang spekulasi. MK secara konstitusional menegaskan bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil tertentu sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU Polri.

“Putusan ini menutup rapat propaganda hukum yang sengaja dibangun untuk menyerang Polri. MK tidak hanya menolak gugatan, tapi juga menegaskan bahwa dasar hukum penempatan Polri di jabatan sipil itu sah, legal, dan konstitusional,” tegas Fernando Emas dalam keterangannya, hari ini.

Fernando menilai, selama ini ada kelompok tertentu yang terus menggiring opini publik seolah-olah Polri melakukan pelanggaran konstitusi hanya karena menempatkan personelnya di jabatan sipil strategis. Padahal, kata dia, logika tersebut bertentangan langsung dengan norma hukum yang berlaku.

“Mereka bicara supremasi hukum, tapi justru menutup mata terhadap UU Polri. Mereka mengaku pejuang konstitusi, tapi mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali yang dengan tegas dijelaskan MK. Ini bukan kritik, ini manipulasi,” ujarnya.

Fernando menegaskan bahwa UU ASN tidak pernah berdiri sendiri. Sejak awal, pengisian jabatan ASN oleh unsur Polri sudah dirancang untuk tunduk dan patuh pada UU Polri sebagai hukum khusus. Hal ini, menurutnya, sudah dikunci oleh MK melalui pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK Ridwan Mansyur.

“MK sudah bilang terang-benderang: UU ASN tidak bisa dibaca terpisah dari UU Polri. Jadi kalau masih ada yang memelintir seolah Polri melanggar konstitusi, itu bukan salah tafsir, tapi niat buruk,” kata Fernando.

Ia juga menyoroti bagian pertimbangan MK yang menyebut adanya kekosongan hukum terkait perincian jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian. Menurut Fernando, poin ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali menyerang Polri, padahal substansi putusan MK sama sekali tidak menyalahkan institusi kepolisian.

“MK tidak menyatakan Polri melanggar hukum. MK justru mengingatkan pembentuk undang-undang agar memperjelas norma. Jadi yang harus berbenah itu legislator, bukan Polri. Jangan dibalik-balik,” ujarnya.

Fernando menyebut upaya hukum yang diajukan pemohon sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mempersempit ruang gerak Polri di luar fungsi teknis penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah institusi negara yang diberi mandat luas oleh undang-undang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik.

“Kalau setiap peran Polri di luar struktur dianggap ancaman demokrasi, lalu siapa yang mau disalahkan ketika negara gagap menghadapi kejahatan kompleks? Jangan jadikan Polri kambing hitam dari kegagalan regulasi,” katanya.

Fernando juga menilai putusan MK ini penting sebagai sinyal kuat agar isu rangkap jabatan Polri tidak lagi dipelintir menjadi komoditas politik atau alat serangan terhadap institusi penegak hukum.

“Putusan MK ini final dan mengikat. Sudah seharusnya semua pihak berhenti menyerang Polri dengan narasi usang dan bias. Kritik boleh, tapi jangan membangun stigma dengan mengabaikan hukum,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Rumah Politik Indonesia akan terus mengawal wacana publik agar tetap berbasis konstitusi, bukan sentimen atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau hukum sudah bicara, seharusnya semua tunduk. Jangan kalah oleh agenda yang ingin melemahkan institusi negara melalui framing yang menyesatkan,” pungkas Fernando Emas.

Pawarta : Agus / Mahfud

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sejahtera Pekerjanya, Kuat Ibu Pertiwiku — Pesan Menyentuh dari Puri Agung Peguyangan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

DENPASAR – 21 November 2026,Anak Agung Ngurah Gede Widiada, Penglingsir Puri Agung Peguyangan Denpasar sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar, menyampaikan pesan yang menyentuh dan penuh makna di tengah kabar baik naiknya upah pekerja di Bali dan Jakarta. Beliau menyampaikan doa dan harapan yang tulus untuk Ibu Pertiwi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh …

MWCNU Mengwi Luncurkan Kabinet Baru, Siap Berkhdimah untuk Umat Selama Lima Tahun ke Depan

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

  MENGWI, BADUNG – Sabtu 21 November 2026,Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Mengwi secara resmi menampilkan barisan pengurus baru untuk masa khidmah 2026–2031 dengan semangat “Maju Bersama, Berkhidmah untuk Umat.” Pelantikan dan pembentukan kabinet baru ini menandai dimulainya lembaran baru perjuangan dan pengabdian Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pengurus baru …

Green Policing, Polres Kediri Libatkan Warga Tanam Pohon di Bantaran Sungai

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Bantaran sungai menjadi salah satu kawasan yang perlu dijaga kelestariannya. Atas dasar kepedulian tersebut, Polres Kediri Polda Jatim mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Green Policing Commander Wish Kapolri 2026. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, …

Turut Berduka Cita, Sekjen DPP PEKAT Hadiri Prosesi Ngaben Ni Luh Gede Darmawati di Denpasar

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Jumat 20 November 2026,Keluarga Besar PEKAT IB Provinsi Bali turut berduka cita atas berpulangnya Ni Luh Gede Darmawati, ibu mertua dari Bapak Aris W. Widigdo, Sekretaris Program DPW PEKAT IB Provinsi Bali. Prosesi pengabenan dilaksanakan di kawasan Pamogan, Denpasar, Bali. Kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PEKAT turut menandakan rasa kehilangan dan dukungan moril …

Cegah Konflik Sosial, Kapolres Kediri Sampaikan Pesan Bijak Bermedsos saat Jumling

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Ajakan untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi penting di tengah derasnya arus informasi yang dapat dengan mudah memengaruhi kehidupan masyarakat. Melihat dampaknya yang dapat merembet ke kehidupan sosial, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh maupun menyebarkan ujaran kebencian. Pesan tersebut …

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam …

x
x