Negara Melahirkan Sarjana, Sistem Memelihara Pengangguran

Manggarai NTT Metrotv9news.com // -Setiap tahun, ribuan mahasiswa diwisuda dengan harapan besar akan masa depan yang lebih baik. Gelar sarjana yang diraih melalui perjuangan panjang—pengorbanan ekonomi keluarga, kerja keras intelektual, dan waktu bertahun-tahun—seharusnya menjadi modal utama membangun kehidupan yang layak sekaligus berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Namun realitas yang dihadapi hari ini justru berbanding terbalik. Negara tampak piawai melahirkan sarjana, tetapi gagap menyiapkan ruang pengabdian dan lapangan kerja bagi mereka.

Di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia, setiap momentum wisuda tidak lagi identik dengan optimisme, melainkan kekhawatiran kolektif. Puluhan ribu sarjana baru, khususnya dari rumpun pendidikan, berpotensi langsung masuk dalam barisan pengangguran terdidik. Fenomena ini memperlihatkan kegagalan serius dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang selama ini diklaim sebagai prioritas nasional.

Ironi semakin terasa ketika sektor pendidikan—yang semestinya menjadi ladang pengabdian utama bagi sarjana keguruan—justru tertutup oleh sistem rekrutmen yang tidak sehat. Kekurangan guru di satu sisi kerap digaungkan, namun di sisi lain ribuan sarjana pendidikan dibiarkan tanpa kesempatan mengajar. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang tidak sekadar teknis, melainkan menyangkut tata kelola dan integritas kebijakan.
Jurnalis Foxnesia.com, Nobertus Patut, menilai persoalan utama terletak pada sistem penerimaan tenaga guru yang masih kuat dipengaruhi praktik nepotisme. Rekrutmen yang seharusnya berlandaskan prinsip meritokrasi—kompetensi, kualifikasi, dan integritas—justru sering kali dikalahkan oleh relasi personal dan kepentingan kelompok tertentu.

“Ketika proses penerimaan guru masih menggunakan prinsip orang dalam, maka negara sedang merusak fondasi pendidikannya sendiri. Pendidikan kehilangan akuntabilitas, dan kualitas dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak,” ujar Nobertus, Senin, (29/12/2025).

Menurutnya, praktik nepotisme bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan nasional. Sekolah tidak lagi menjadi ruang pembentukan karakter dan intelektualitas, melainkan arena kompromi kepentingan birokrasi dan kekuasaan lokal.

Dampak dari kondisi ini tidak bersifat jangka pendek. Dalam jangka panjang, sistem rekrutmen yang tidak transparan akan menghasilkan tenaga pendidik yang tidak sepenuhnya siap secara profesional. Akibatnya, kualitas pembelajaran menurun, kesenjangan pendidikan antarwilayah semakin lebar, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kian terkikis.

Lebih jauh, pengangguran sarjana menciptakan persoalan sosial yang kompleks. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap dunia kerja rentan mengalami tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak sesuai dengan kompetensi akademiknya. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial justru berubah menjadi beban sosial baru.

Kondisi ini juga berpotensi melahirkan krisis kepercayaan generasi muda terhadap nilai pendidikan. Ketika gelar sarjana tidak lagi menjamin kesempatan kerja yang adil, maka semangat melanjutkan pendidikan tinggi akan melemah. Dalam jangka panjang, negara berisiko kehilangan generasi kritis dan terdidik yang seharusnya menjadi motor pembangunan.

Pemerintah daerah dan provinsi tidak dapat terus berlindung di balik keterbatasan anggaran atau regulasi pusat. Diperlukan keberanian politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen tenaga pendidik, membuka data secara transparan, dan memastikan bahwa setiap proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel.

Reformasi birokrasi di sektor pendidikan harus diarahkan pada pemutusan rantai nepotisme dan penguatan sistem merit. Tanpa itu, segala retorika tentang peningkatan kualitas pendidikan hanya akan menjadi slogan kosong. Negara tidak boleh hanya hadir saat upacara wisuda, tetapi absen ketika para sarjana membutuhkan ruang pengabdian.

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka setiap toga yang dikenakan dalam seremoni wisuda hanyalah simbol keberhasilan semu. Di balik senyum dan ucapan selamat, tersimpan kecemasan kolektif tentang masa depan yang tak pasti. Negara, dalam hal ini, dituntut untuk memilih: memperbaiki sistem secara serius, atau terus memproduksi pengangguran terdidik atas nama pembangunan.

Pewarta Richy Kabiro Manggarai Raya NTT.