Pemerhati Pendidikan Minta SMA Negeri di Tapanuli Selatan Hentikan Pungutan SPP

redaksi 14 Apr 2025

Tapanuli Selatan, Metrotv9news.com – Metrotv9news.com Pemerhati pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Rahmad Taufiq Dalimunthe, mendesak seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri di wilayah tersebut untuk segera menghentikan praktik pemungutan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari siswa. Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Taufiq Dalimunthe menegaskan bahwa secara normatif, pihak sekolah dilarang menarik biaya apapun dari siswa. Pernyataan ini dilontarkannya menyusul masih ditemukannya praktik pungutan SPP di berbagai SMA dan SMK negeri di Tapanuli Selatan.

“Dengan adanya penetapan angka nominal yang wajib dan rutin dibayarkan setiap bulan oleh siswa, dana tersebut jelas merupakan pungutan. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur batasan yang jelas mengenai penggalangan dana yang diperbolehkan oleh komite sekolah,” ujarnya kepada wartawan, pada Senin (13/04/2025)

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf B Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara eksplisit melarang komite sekolah, baik secara individu maupun kolektif, untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali murid.

Di sisi lain, Pasal 10 ayat (2) Permendikbud yang sama memperbolehkan komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. Ia menggarisbawahi bahwa bantuan atau sumbangan memiliki karakteristik pemberian berupa uang, barang, atau waktu yang sifatnya tidak dipatok nominalnya, temporer, sukarela, dan fakultatif.

“Sudah jelas dalam Permendikbud Nomor 75 batasan penggalangan dana itu berazaskan gotong royong. Artinya, sekolah diperbolehkan menggalang dana berupa sumbangan atau bantuan pendidikan yang sifatnya tidak mengikat dan bukan merupakan pungutan,” tegas Taufiq.

Taufiq juga memberikan alternatif solusi jika sekolah, komite, dan orang tua siswa sepakat untuk mengatasi kekurangan dana sekolah. Ia menyarankan untuk mencari sumber pendanaan lain seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan atau bantuan dari organisasi lainnya.

“Jadi, jika ada praktik yang disebut pungutan, itu sama saja dengan pungli dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi,” bebernya.

Oleh karena itu, Taufiq berharap agar sekolah-sekolah yang telah memungut uang dengan dalih sumbangan pembinaan pendidikan untuk segera mengembalikan dana tersebut kepada orang tua siswa.

“Tidak ada alasan pembenaran atas dasar kesepakatan komite sekolah dengan orang tua siswa, karena tindakan itu sudah jelas melanggar aturan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah tersedia, dan seharusnya dana tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Pewarta: Juli

Pewarta: Muhammad Hendri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Green Policing, Polres Kediri Libatkan Warga Tanam Pohon di Bantaran Sungai

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Bantaran sungai menjadi salah satu kawasan yang perlu dijaga kelestariannya. Atas dasar kepedulian tersebut, Polres Kediri Polda Jatim mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Green Policing Commander Wish Kapolri 2026. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, …

Cegah Konflik Sosial, Kapolres Kediri Sampaikan Pesan Bijak Bermedsos saat Jumling

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Ajakan untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi penting di tengah derasnya arus informasi yang dapat dengan mudah memengaruhi kehidupan masyarakat. Melihat dampaknya yang dapat merembet ke kehidupan sosial, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh maupun menyebarkan ujaran kebencian. Pesan tersebut …

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam …

Polres Probolinggo dan Ponpes Genggong Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan Santri

Redaksi 01

20 Nov 2026

PROBOLINGGO || METROTV9NEWS – Polres Probolinggo Polda Jatim dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong memperkuat kolaborasi untuk menjamin keamanan dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi para santri. Komitmen tersebut terjalin dalam silaturahmi antara Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar dan Pengasuh Utama Ponpes Zainul Hasan Genggong, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, di Desa Temenggungan, …

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sita 15,59 Gram Sabu

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial UY (32) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Bulak, Surabaya. Dari penangkapan terhadap warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak tersebut, Polisi menyita barang bukti sabu seberat bruto 15,59 gram. Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung …

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Redaksi 01

20 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara. Ketua Program Blue Policing …

x
x