Penambangan PT Epas di Kediri Dikecam: Warga Keluhkan Banjir dan Polusi Debu

Redaksi Metrotv9news 22 Nov 2025

KEDIRI || METROTV9NEWS – Aktivitas penambangan pasir dan batu sirtu (pasir batu) yang diduga dilakukan oleh PT Epas di daerah Puncu, Kabupaten Kediri, menuai kecaman dari berbagai pihak. Aktivis lingkungan dan warga setempat melaporkan bahwa kegiatan penambangan ini berdampak negatif terhadap ribuan kepala keluarga dan lingkungan sekitar.

Menurut laporan warga, penambangan PT Epas menyebabkan banjir saat musim hujan dan polusi debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga selama musim kemarau. Dampak ini dirasakan oleh sekitar 8.000 kepala keluarga di sekitar lokasi penambangan.

Mat Mochtar tokoh Masyarakat Jawa Timur, bersama beberapa perwakilan warga yang terdampak, menyampaikan keluhan tersebut dalam sebuah video yang viral. Ia meminta Bupati Kediri, Bapak Hanandito Pramana, dan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penambangan guna meninjau langsung kondisi di lapangan.

Tumirah Pribadi Jaya, Pimpinan Redaksi media metrotv9news.com, yang juga dikenal sebagai aktivis dan pemerhati lingkungan hidup, mengecam keras tindakan PT Epas. Ia mendesak agar aparat penegak hukum, termasuk Polres Kediri, Polda Jawa Timur, dan bahkan Mabes Polri, untuk turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut.

“Harus ada sanksi dan tindakan tegas dari pihak berwajib agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kembali meningkat,” ujar Tumirah. Ia juga menekankan agar jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa hukum di negara ini “tumpul ke atas, tajam ke bawah.”

Tumirah mendesak agar PT Epas dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009). Ia menyoroti beberapa pasal dalam UU tersebut yang relevan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Epas, antara lain:

– Pasal 158: Penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

– Pasal 161B ayat (1): Pelanggaran kewajiban reklamasi dan pasca tambang dapat dipidana hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Tumirah juga menambahkan bahwa selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup.

Pewarta: Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi Turun Langsung Salat Subuh Bersama Warga Tosaren, Perkuat Kedekatan Polri dan Masyarakat

Redaksi 01

21 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS.COM – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Pesantren Polres Kediri Kota melalui Program Quick Wins Subuh Keliling (Suling) bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Kali ini, Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, S.H., turun langsung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Siti Maslakah, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, …

Kapolda Bali: Kedekatan Polri–Masyarakat Kunci Kamtibmas yang Kondusif di Bali

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

,DENPASAR, BALI – Sabtu 21 November 2026Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kedekatan antara kepolisian dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan kegiatan Subuh Keliling (Suling) yang berlangsung di kawasan Denpasar, Sabtu pagi ini. Kegiatan dimulai dengan …

Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Cegah Kejahatan Siber, Ansor Badung dan Polda Bali Edukasi Kader Literasi Media Digital

Redaksi 01 Metrotv9news

21 Nov 2026

BADUNG, BALI – Sabtu 21 November 2026,PC GP Ansor Kabupaten Badung menggelar kegiatan Literasi Media Bersama Sibercrime Polda Bali di Sekretariat PC GP Ansor Badung, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.00 WITA. Kegiatan yang diikuti kader Ansor dan Banser se-Kabupaten Badung ini bertujuan membekali pemahaman dan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang kian marak terjadi di …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

x
x