Pengawas Belagak Pikun. Diduga Kades Aek Nabuntu makin Kuliti Dana Desa 3 Periode.

METROTV9NEWS.COM //
Asahan.
Para pengawas pengelolaan dana Desa di Asahan di tuding Belagak Pikun.
Akibatnya di duga kuat Kepala Desa Aek Nabuntu makin menguliti kucuran anggaran ( indikasi ( KKN) selama 3 periode jabatannya.

Desa Aek Nabuntu adalah sebuah desa tersembunyi di dalam areal perkebunan PT.Socfindo di kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.
Dengan sosok sang kepala Desa Leiman S,ag yang disebut sebut sebagai tokoh agama lokal hingga rangkap jabatan sebagai Mudin Masjid di perusahaan perkebunan swasta.

Tak tanggung tanggung ia langgeng menjabat sebagai pemimpin desa menuju 3 periode.

Namun sepintar apapun yang berbau busuk dan anyir tetap tercium juga.
kini sepak terjangnya mulai terendus penuh praktik misteri dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

bau anyir tingkahnya mulai menggelinding berbau tak sedap dalam mengelola anggaran dana desa selama 3 periode membuat sosok tokoh agama ini disebut kehidupan dunianya makin kaya lolap.
ia telah memiliki beberapa bisnis elektronik hand phone di berbagai Kabupaten..
.

Langgengnya dugaan KKN ini tidak terlepas peran setali tiga uang dari pihak pengawas serta BPD yang hingga kini tutup mata.

Jejak hitam perjalanan panjang kepala desa perkebunan Aek Nabuntu Leiman S,ag di Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, perlahan mulai terkuak.
Ia melangkah dalam jabatan menuju tiga periode, meskipun bagai anak kandung inspektorat yang tetap membentengi permainannya namun dugaan penyimpangan anggaran dana desa terasa sangat kental terindikasi KKN namun aksi itu mulai semakin terang benderang terkuak atas dugaan korupsinya.

Bukan tidak mungkin Kades yang sok agamais itu diprediksi kuat bakal terjerat hukum. dengan “Daftar dosanya semakin panjang ”.

Salah satunya, yakni Penyimpangan pengadaan dan pengelolaan Dana Desa Aek Nabuntu kini mulai tercium busuk di kalangan Masyarakat.

Dari sumber terpercaya, terungkapnya permainan kotor penggunaan anggaran desa ini berawal dari ungkapan beberapa Ketua Poktan yang posisinya dirangkap oleh para kepala dusun beberapa agdeling kebun.

Mereka mengungkap terkait pengadaan dari anggaran ketahanan pangan (Hanpang) baik kambing, ikan hingga ternak lembu sejak tahun 2021 hingga 2024 tidak lagi dialokasikan bantuannya kepada poktan.

Wah, Jika ini benar tentu dari item laporan ini saja akan menyebabkan kerugian keuangan Negara berkisar ratusan juta rupiah.

Langgengnya indikasi korupsi didesa ini diduga diakibatkan adanya unsur setali tiga uang atas keterlibatan para pihak pengawas dan pendamping Desaserta BPD.

Pasalnya, sebagai pihak institusi pengawas keuangan Negara dinilai sengaja melakukan pembiaran. Padahal pihak pengawas harus aktif dalam melakukan tindakan jika tercium adanya penyalah gunaan penyaluran Dana Desa. Sehingga kondisi penggunaan dana desa di Desa Aek Nabuntu aman aman saja dalan memainkan aksi kotor sang kades.
Penyaluran dana Hanpang dan laporan Desa tidak sinkron dengan pengalokasian sebenarnya.

Menurut salah satu Lembaga masyarakat, ketidak sinkronan ini dapat dilihat dari laporan Operator Desa di situs resmi Kemendes melalui Omspam. Dalam laporan Desa Aek Nabuntu terlihat disalah satu item kegiatan Ta. 2023 pada out put kegiatan. Adanya jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat dengan pagu angaran Rp. Rp 173.807.000. Padahal dalam hasil investigasi serta konfirmasi tim dengan perangkat Desa Aek Nabuntu sebelumnya telah menyebutkan tidak mengetahui adanya kegiatan.

Tidak berhenti disitu saja kita dapat melihat di tahun yang sama dalam out put kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat. Dilaksanakan 11 kali dalam setahun. Seyogianya peraturan mentri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan dengan detail pengelolaan keuangan Desa. Termasuk larangan penganggaran ganda.

salah satu situs resmi yang diluncurkan sebagai data konkrit Desa yaitu SDGS ditemui bahwa data SDGS Desa Aek Nabuntu ini tidak Sinkron dengan kondisi pengelolaan di lapangan. Jika dilirik dari update datanya Desa Aek Nabuntu telah melaporkan pada tanggal 27 November tahun 2024. Menurut hemat seharusnya data tersebut sudah selesai dalam tahap monev (monitoring evaluasi) yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Asahan.

Ketidak sinkronan ini diduga telah melanggar UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada peraturan pemerintah dan peraturan Kementerian yang mengacu pada transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat Desa dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Dalam laman SDGS Desa Aek Nabuntu terlihat bahwa penerima BLT ADD hanya 2 KK saja. Sedangkan dalam rincian belanja Desa terlihat penyaluran BLT DD 33 orang. Kuat dugaan bahwa Kades telah menelan anggaran ini sekitar 31 KK melalui penerima BlT DD. Belum lagi penggunaan anggaran lainnya.

“Cukup lama kita menyelusuri penggunaan dana desa ini hingga kita simpulkan bahwa Kepala Desa Leiman S,ag diduga telah terjerat dalam indikasi korupsi yang merugikan keuangan Negara. Ia layak dilaporkan ke APH kemungkinan pengawas juga akan kita gugat” ujar sumber ini.

Ketika masalah temuan ini berusaha dikonfirmasi sebagai keseimbangan berita rabu (29/10/2025), via Whats app nya ternyata Kades Leiman telah memblokir nomor media ini.

Heru Ketua BPD dikediamannya beberapa waktu lalu mengaku hanya menerima berita acara laporan sebagai stempel memuluskan LPJ fiktip. “Soal pengelolaan anggaran desa saya hanya menerima laporan berkas saja, dan itu yang saya teken” terang Heru polos.

( SY)..