Presiden RI Harus Turun Tangan Pada Lahan Eksekusi Sengketa Padang Halaban.

METROTV9.NEWS // – Labuhanbatu Utara — Sejarah kelam menggores hati anak bangsa ini atas sikap keras negara yang dituding rela mengorbankan rakyat kecil yang tergabung dalam Poktan KTPH-S Padang Halaban kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labura Sumatera utara.

Tanpa basa basi dan hilangnya rasa sungkan, Negara memperlihatkan wajah keras dan ketimpangannya , di hadapan ribuan mata rakyatnya tega menyuguhkan tontonan dramatis aksi eksekusi diatas lahan klaim HGU PT.Smart , meski diketahui dan diklaim aktivis dan warga izin HGU tersebut berada diwilayah abu abu.

Naif memang , meski disebut areal izin abu abu namun negara membatu, berdalih keputusan pengadilan dan MK kekuatan tetap dikerahkan secara penuh dan masif, bukan untuk melindungi rakyatnya yang tertindas melainkan memastikan proses penggusuran berjalan tanpa daya perlawanan yang berarti.

Aktivis lingkungan Nasional Darwin Marpaung mulai tersentuh atas tragedi penggusuran ” Negara janganlah unjuk kekuatan kepada rakyatnya sebab ini bukan sekedar soal tanah tapi menyentuh ruang hidup masyarakat.
Analisa dahulu subjek hukumnya agar dipastikan izin tidak diluar garis , jangan jangan keputusan yang mulia meleset, kan bisa blunder.
Sebaiknya duduk bersama masyarakat selesaikan dimeja perundingan , ayo sama kita tunjukkan bukti mana yang kalian dalilkan agar jangan sampai masyarakat terugikan berlarut larut, karena penggusuran masih menyisakan pertanyaan yang berlandaskan hukum , atau pertanyaan besarnya apakah penegakan hukum berjalan diatas landasan yang benar atau justru memperlebar jurang ketidak adilan bagi rakyat petani kecil , gagas Darwin..

Tragedi rabu, 28 Januari 2026 lalu memang menjadi catatan sejarah kelam , lahan garapan petani seluas 83 hektare di desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dieksekusi secara paksa. Hingga porak poranda dan rata dengan tanah.
tak tanggung tanggung ratusan personil aparat bersenjata lengkap diterjunkan dengan kekuatan penuh untuk mengawal kepentingan sebuah korporasi, sementara rumah , tanaman warga dan masa depan anak anak petani di luluh lantakkan menggunakan puluhan alat berat exavator dan buldozer.
.

Mengetahui informasi ini , sejak pagi ribuan warga datang berbondong bondong menyaksikan Demontrasi unjuk kekuatan dari Negara kepada rakyatnya apa yang mereka sebut sebagai “penggusuran ilegal ditanah HGU abu abu”.

Puluhan eskavator dan Buldoser milik perusahaan berkerja Tampa jeda .
Tak pandang bulu merobohkan rumah kayu , kebun pangan, dan tanaman produktif milik kelompok tani KTPH-S.
Alhasil, ruang hidup harapan petani lenyap rata dengan tanah tanpa kompensasi yang jelas, yang ada hanya kepastian bahwa masa depan warga kini membentang hampa.

Dari halaman Masjid satu satunya tempat berteduh yg masih tersisa seorang ibu bernama Komsiatik berteriak perih ” pak Presiden inilah rakyatmu sedang menderita tergusur, apa tidak kasihan pak presiden Prabowo melihat Nasip tragis generasi bangsamu ini.
di gusur dengan kejam.

saat ini mereka terhambat bersekolah, tolong kami pak Presiden, harap mereka dengan berbaris bersama anak, sabtu (14/2.2026)

Begitu dahsyatnya demontrasi unjuk kekuatan ini, meski viral ke seantereo jagad , Eksekusi menurunkan pengawalan ratusan personel gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres, Polsek, Brimob, Polwan, PAM PT smart hingga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Labura tetap di luncurkan melumpuhkan kekuatan rakyat kecil.
Wabup Labura hadir sebatas menonton tersenyum tipis , DPRD terkontaminasi berlangkah bimbang tingkah ini memberi sinyal memicu persepsi publik tentang keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan korporasi ditambah lagi indikasi bantuan penyediaan alat berat eksekusi.

Alhasil misipun berhasil , Jeritan dan tangisan histeris kaum ibu, lansia hingga anak anak menghiasi kepuasan korporasi gabungan menggusur rakyat.

Ketua Lembaga LPPN Bangkit Hasibuan Minggu (15/2.2026) mengecam keras sikap Negara yang menggerus keadilan bagi rakyat kecil .
” Presiden harus turun membuktikan keberpihakannya kepada rakyat petani kecil KTPHS di Padang Halaban.
Lahan eksekusi kita klaim hasil pertemuan dan data jelas di luar ijin HGU PT Smart Tbk – Kami meyakini kalau ini bentuk permainan Mafia tanah diatas ijin HGU abu abu.

dari kuatnya indikasi keterlibatan dari keberpihakan pemkab dan turunnya alat yang di turunkan membantu eksekusi tanah gusuran.

Tentu ini menjadi persentasi angka multi tafsir bagi lembaga kami, kalau petinggi daerah diduga kuat turut bermain api dan setali tiga uang dengan pihak perusahaan untuk menguasai lahan reforma agraria 83 hektar.

ini kejahatan yang terkoordinir dan masif dalam rancangan eksekusi ilegal tanah Padang Halaban.

Tentu, Kedok kejahatan dari sindikat perampasan tanah Republik ini harus di bongkar habis, tegas Bangkit.

Kemudian menambahkan dan memberi keyakinan ” saya tau persis dan menilai jika pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kanwil Sumut dan R.prapat berjalan diatas rel nya, kinerja mereka bersih dan menjadi tolak ukur bagi kami sesuai hasil pemaparan pada pertemuan di Medan Rabu (11/2) menyatakan kutipannya ” dalam permasalahan sengketa lahan PT Smart Tbk ini kami sudah tegaskan bahwa tidak mengeluarkan izin diatas lahan bermasalah seluas 83 hektar, BPN juga berusaha maksimal agar lahan dipadang Halaban tersebut menjadi objek tanah Reforma agraria, ini keterangan resmi dari pihak BPN Sumut, jadi mau memaksa kehendak dalih apa lagi sindikat mafia tanah ini, berang Bangkit.

Pawarta : SY)