Proyek Pemagaran SDN Setia Laksana 01. Langgar UU KIP NO 14 TAHUN 2008.

Redaksi Metrotv9news 18 Apr 2025

Bekasi, — Metrotv9news.com // Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi atau plang proyek.
baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi,sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Juma’t.18/4/2025. sebelum nya Proyek Pemagaran SDN 01 Setia Laksana, kampung Garon Tengah, Desa.Setia Laksan, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Prop Jawa Barat.
Sempat viral distop oleh warga dan Lembaga Karang Taruna.

Diduga “Proyek Tak Bertuan”
Pasalnya, pekerjaan proyek pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri 01.Kampung Garon Tengah. yang Diduga Bernilai ratusan juta rupiah tersebut mulai disoroti oleh berbagai Elemen Masyarakat dan awak media dari lokasi pembangunan, dikarenakan tidak adanya papan informasi.
Pekerjaan proyek yang sudah berjalan, namun tanpa papan nama proyek. hal inilah yang menjadi sorotan bagi awak media bahwa pekerjaan pembangunan Pagar sekolah ini dinilai proyek “SILUMAN”, karena sama sekali tidak adanya terpasang papan nama informasi proyek saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.Kuat dugaan pihak rekanan kontraktor ada unsur kesengajaan dengan tidak memasang Pspan Proyek dilokasi agar Pihak rekanan lebih Leluasa untuk melakukan segala bentuk Kecurangan demi mendapat ke untungan yang lebih banyak dan untuk mengelabui masyarakat agar tidak terawasi.

“Saat dikonfirmasi pekerja kegiatan yang ada dilokasi menjawab, bahwa kami tidak tahu dan dari awal dimulai nya pekerjaan memang tidak ada plang dan kami disini hanya pekerja saja selebihnya kami tidak tahu kalau itu urusan orang dinas jawab nya.

Kepada pihak-pihak terkait baik pihak Dinas Cipta karya Tataruang dan juga dinas pendidikan kabupaten Bekasi. Prop Jawa Barat. maupun lembaga pengawasan Khususnya pihak Legislatip yang membidangi harus melakukan tindakan yang tegas, siapapun dia dan apapun jabatannya, setiap pelaksana kegiatan wajib mengikuti aturan, bukan berarti bila ada jabatan ataupun seorang pejabat publik tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hingga Berita ini ditayangkan Pihak rekanan kontraktor selaku pemilik pekerjaan belum bisa dikonfirmasi.awak media akan terus melakukan penelusuran.

(Pewarta; Agus ir)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Redaksi 01

18 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali. Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan …

Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

x
x