Puluhan Mahasiswa FH Universitas Semarang KKL di Kanwil Kementerian Hukum Bali

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dharmawangsa Kanwil Kementerian Hukum Bali dan diikuti oleh 40 mahasiswa yang didampingi dua dosen pendamping, pada Jumat (07/11/2025) lalu.

Kunjungan tersebut menjadi ajang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi kelembagaan dan praktik pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di tingkat daerah.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari dosen FH Universitas Semarang, Dr. Endah Pujiastuti, yang menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dari pihak Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Beliau menilai kegiatan ini memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman nyata tentang birokrasi dan tata kelola hukum di Indonesia.

“Melalui KKL ini, kami berharap mahasiswa dapat belajar langsung dari praktik penyelenggaraan hukum di instansi pemerintah, sehingga teori dan praktik dapat berjalan selaras,” ujar Dr. Endah.

Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah berbagi pengetahuan.

“Kunjungan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum beserta dinamika perkembangannya,” ujar Redana.

Dalam kesempatan tersebut, I Wayan Redana menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kanwil memiliki peran penting dalam melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian serta menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di daerah.

Struktur organisasi Kanwil Kementerian Hukum Bali terdiri atas satu Bagian Tata Usaha dan Umum serta dua Divisi yang saling mendukung guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel.

Beliau juga menyinggung dinamika nomenklatur kelembagaan pasca terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bertransformasi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Transformasi ini, menurut Redana, menandai langkah penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan fungsi hukum nasional.

Selain pemaparan kelembagaan, I Wayan Redana juga menekankan pentingnya peran hak kekayaan intelektual (KI) dalam pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya di tingkat global melalui komitmen yang dituangkan dalam Protokol Jakarta dan forum BRICS di Brasil.

“Hak kekayaan intelektual kini menjadi salah satu pilar pembangunan nasional dan penguat kemitraan global, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Redana.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya, I Gede Adi Saputra. Kedua narasumber menjelaskan lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Bali, termasuk mekanisme pelayanan hukum kepada masyarakat. Sesi ini berlangsung interaktif, di mana mahasiswa aktif berdiskusi dan bertanya seputar isu-isu hukum yang dihadapi di tingkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut dosen pendamping Fakultas Hukum Universitas Semarang, Efi Yulistyowati, serta pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan sinergis antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus berperan sebagai mitra strategis perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia hukum yang berintegritas, profesional, dan berwawasan kebangsaan.