Rapat Paripurna DPRD, Bahas Akselerasi Program 2025 dan RPJMD 2025-2029

Redaksi Metrotv9news 23 Jul 2025

Garut Jawa Barat , Metrotv9news.com // Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut yang beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (21/7/2025).

Bupati Garut menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan salah satu akselerasi pembahasan program pembentukan peraturan tahun 2025 dan optimalisasi perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025. Selain itu, juga membahas kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai implementasi tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Bupati menjelaskan, pembentukan produk hukum daerah dimaksudkan untuk mengatur kembali tata cara penyusunan program pembentukan produk hukum daerah secara lebih holistik sesuai dengan skala prioritas. Dengan prioritas ini, diharapkan penyusunan program produk hukum daerah menjadi terencana, terpadu, dan sistematis.

“Sehingga bisa terlaksana secara efektif, efisien, tertib, teratur, sistematis, serta tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Ia menambahkan, arah pengetahuan yang ingin dicapai dari perancangan peraturan Kabupaten Garut tentang produk hukum daerah adalah memberikan kepastian hukum sebagai landasan dalam penyusunan program produk hukum di daerah lingkungan Kabupaten Garut yang menjadi kewenangan dan panduan bagi DPRD Kabupaten Garut dan kepala daerah.

Untuk mendukung pencapaian misi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah, Bupati menegaskan bahwa akan dirumuskan tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah. Hal ini dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja penyelenggara pemerintah daerah, terutama menyangkut kualitas pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam akselerasi program kegiatan harus memperhatikan kondisi atau permasalahan yang terjadi secara seksama,” imbuhnya.

Syakur berharap rapat paripurna ini bisa menjadi momentum untuk saling menguatkan komitmen dalam mengembangkan sinergitas yang kokoh dan dialektika yang semakin konstruktif. Hal ini penting untuk mewujudkan harapan masyarakat kepada pemerintah sebagai pemangku dan pengembang amanat rakyat.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Garut, Yusup Musyaffa, menyampaikan terkait rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ia menjelaskan bahwa raperda ini merupakan instrumen untuk menjalankan otonomi daerah dan mewujudkan hak konstitusional masyarakat di daerah. Pembentukan raperda ini dilandasi oleh Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintah.

“Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti setiap warga negara tanpa memandang latar belakang apapun memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta wajib tunduk pada hukum yang berlaku,” terang Yusup.

Ia menegaskan, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan salah satu upaya pemenuhan dan implementasi hak konstitusional yang menjamin hak warga negara, akses keadilan _(access to justice)_, dan kesamaan di hadapan hukum _(equality before the law)_.

DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berkomitmen untuk membentuk peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat Garut yang membutuhkan.

“Dengan terbentuknya Perda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membantu merealisasikan hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum, khususnya untuk orang miskin atau kelompok orang miskin yang memiliki permasalahan hukum,” jelasnya.

Yusup menyadari bahwa pemberian bantuan hukum selama ini belum banyak menyentuh kelompok miskin, sehingga mereka kesulitan mengakses keadilan karena terhalang oleh kondisi sosial ekonomi mereka.

Tambahannya, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat 9,68% atau sekitar 259.320 jiwa.

“Memperhatikan data tersebut, sangat penting bagi daerah untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat miskin serta menyediakan anggaran untuk bantuan hukum tersebut,” pungkas Yusup.

Pewarta : Asef

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Jaga Produktivitas Jagung, Polsek Purwoasri Perkuat Komunikasi dengan Petani

Redaksi 01

16 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Gangguan hama dan pertumbuhan gulma menjadi persoalan yang perlu diperhatikan petani selama masa perawatan tanaman jagung. Kondisi tersebut turut menjadi bahan pembahasan saat anggota Binmas Polsek Purwoasri Polres Kediri mendampingi petani di Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Senin (16/11/2026). Pendampingan kali ini tidak sebatas memantau aktivitas pertanian. Anggota turut membantu …

Kapolda Jatim Kunjungi Ponpes Walisongo, Perkuat Sinergi dengan Ulama di Situbondo

Redaksi 01

16 Nov 2026

SITUBONDO || METROTV9NEWS – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol. Dekananto melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kediaman Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo, KHR Muhammad Kholil As’ad, di Kabupaten Situbondo, Sabtu (14/11/2026). Kedatangan Kapolda Jatim disambut hangat oleh KHR Muhammad Kholil As’ad. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta …

Polres Blitar Siapkan 378 Personel Pelayanan Keamanan Pilkades Serentak 2026

Redaksi 01

16 Nov 2026

BLITAR || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor (Polres) Blitar Polda Jatim menyiagakan sebanyak 378 personel guna memberikan pelayanan keamanan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026. Ratusan personel tersebut akan diterjunkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara di 22 desa yang tersebar di 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah hukum Kabupaten Blitar pada 23 …

Kedepankan Pendekatan Humanis, Polres Ponorogo Amankan Haul H.R. Djimat Hendro Soewarno Tahun 2026

Redaksi 01

16 Nov 2026

PONOROGO || METROTV9NEWS – Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo, Polda Jawa Timur, mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk pelayanan pengamankan kegiatan Haul H.R. Djimat Hendro Soewarno Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM) Cabang Ponorogo, Minggu (15/11/2026). Kekuatan personel layanan pengamanan tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta pengamanan internal …

Amankan 29 Tersangka Curanmor, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kembalikan Motor Korban Tanpa Biaya

Redaksi 01

16 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Irwan Kurniawan AZ, mengembalikan secara gratis sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para pemiliknya, Jumat (13/11/2026). Penyerahan tanpa pungutan biaya tersebut dilakukan langsung di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, setelah jajarannya menuntaskan operasi penindakan kriminalitas jalanan selama hampir satu bulan. Salah satu …

Kapolresta Sidoarjo Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Pelestarian Lingkungan melalui Green Policing

Redaksi 01

16 Nov 2026

SIDOARJO || METROTV9NEWS – Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra mengajak generasi muda untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan penanaman pohon di lingkungan SMAN 1 Sidoarjo, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Sidoarjo menjelaskan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Kapolri, yakni Green …

x
x