Setelah 18 Tahun Menanti, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Redaksi 01 Metrotv9news 19 Nov 2026

KALTIM, PANAJAM KAMIS 19 NOVEMBER 2026 — Setelah 18 tahun tertahan sejak tahun 2008, hari ini sejarah baru akhirnya terukir. DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Seluruh fraksi menyatakan setuju, palu pun diketuk. Pencapaian ini terwujud 26 hari lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan semula, yakni 15 Desember 2026.

Namun ketok palu hari ini bukan berarti besok koruptor langsung kehilangan hartanya. Aturan ini harus ditandatangani Presiden terlebih dahulu, lalu pemerintah wajib menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah, Perpres, serta Standar Operasional Prosedur. Tanpa aturan turunan tersebut, Kejaksaan maupun KPK belum dapat menjalankan fungsinya. Badan Pengelola Aset yang akan dibentuk oleh Presiden pun menjadi kunci utama — tanpa badan ini, aset yang disita berpotensi rusak, hilang, atau justru dikorupsi kembali.

Inovasi terbesar dari undang-undang ini adalah mekanisme Non-Conviction Based (NCB). Jika sebelumnya perampasan baru bisa dilakukan setelah ada putusan bersalah yang inkrah, kini aset dapat dirampas tanpa harus menunggu vonis pidana pelakunya. Syaratnya tegas: pelaku meninggal dunia, melarikan diri atau buron, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, dan nilai aset minimal Rp1 miliar. Artinya, koruptor yang kabur ke luar negeri atau meninggal mendadak tidak lagi aman — hartanya tetap bisa diambil oleh negara.

Mekanisme ini berlaku untuk tujuh kelompok tindak pidana: korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong dan judi online. Pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi, dan korban kerugian diprioritaskan untuk menerima pengembalian dari aset yang telah dirampas. Perampasan aset pun tidak menghapus sanksi pidana terhadap pelaku.

Tajam di atas kertas belum tentu tajam di lapangan. Kunci keberhasilan terletak pada tiga hal: seberapa cepat Presiden membentuk Badan Pengelola Aset, keberanian penegak hukum menerapkan mekanisme NCB pada pelaku besar bukan hanya kasus kecil, serta berjalannya pengawasan independen agar lembaga yang mengelola aset tidak justru menjadi pusat korupsi baru. Semoga undang-undang ini bukan sekadar simbol, melainkan pedang tajam keadilan yang benar-benar dirasakan rakyat.

Oleh: Mukhammad Mahfud — Pimpinan Umum Media Metrotv9news.com

Pewarta: Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wujudkan Lingkungan Hijau, Polres Kediri Kota Gandeng Kampus UB Gelar Green Policing

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Komitmen Polres Kediri Kota dalam mendukung pelestarian lingkungan terus diwujudkan melalui aksi nyata. Kali ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran dan civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) melaksanakan kegiatan Green Policing dengan menanam 30 pohon di area Kampus UB, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota …

Polres Kuat Polsek Tangguh, Wujudkan Polri yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Jumat 20 November 2026,Karo Rena Polda Bali Kombes Pol.Mohamad Basori, S.I.K., M.M., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan program Revitalisasi Penguatan Polres Kuat dan Polsek Tangguh merupakan bagian dari implementasi program Quick Wins Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program ini menekankan penguatan komando dan koordinasi di tingkat Polres sekaligus kesiapsiagaan, respons cepat, dan pelayanan …

Polres Kediri Kota Gandeng Dinas Pertanian, Bekali Masyarakat Keterampilan untuk Ciptakan Peluang Usaha

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Polres Kediri Kota terus memperkuat peran Polri dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dengan menggelar pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha produktif bagi masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rupatama Polres Kediri Kota, Jumat …

KAPOLSEK KANDAT TURUN LANGSUNG SUKSESKAN PROGRAM QUICK WINS KAPOLRI : POLISI PEDULI PENGANGGURAN

Redaksi 01

20 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Jajaran Polsek Kandat Polres Kediri terus memperkuat peran sosial kemasyarakatan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini fokus menghubungkan pencari kerja, korban PHK, generasi muda, serta penyandang disabilitas dengan pelatihan vokasi dan peluang kerja nyata. Kapolsek Kandat AKP T. Yudho Prastyawan, S.H., turun langsung melakukan pendataan warga yang belum bekerja …

Polres Jombang Imbau Masyarakat Waspadai Judi Online dan Penipuan Digital

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik perjudian daring (online) dan berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital. Jum’at (20/11/2026). Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun sosial. Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto …

Kapolres Jombang Audiensi dengan Ketua AMJ, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

Redaksi 01

20 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan elemen masyarakat, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan audiensi dan silaturahmi bersama Ketua Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ), H. Zulfikar Damam Ikwanto yang akrab disapa Gus Antok, beserta anggota AMJ, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Graha …

x
x