SETELAH KASUS GATUT, PEJABAT JANGAN IKUT BEKU: 24 JAM, KERJA ATAU JELASKAN!

Redaksi 01Redaksi 01 01 Mei 2026

TULUNGAGUNG || METROTV9NEWS – Di jalanan, hidup tidak pernah menunggu. Tukang becak tetap narik. Petani tetap menanam. Pedagang asongan tetap jualan. Buruh tani tetap kerja—panas, hujan, jalan terus. Mereka tidak punya kemewahan untuk berkata “takut salah, jadi berhenti dulu.”

Di meja pemerintahan, justru muncul gejala sebaliknya: langkah ditahan, keputusan ditunda, tanda tangan dipikir ulang berkali-kali. Semua orang tahu konteksnya—pasca perkara yang pernah menyeret Gatut Sunu Wibowo dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertanyaannya sederhana: apakah satu kasus harus membuat seluruh birokrasi ikut membeku?

KASUS HUKUM ADALAH PERINGATAN, BUKAN REM TOTAL

Peristiwa hukum itu adalah alarm. Alarm untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan membersihkan praktik yang salah. Tapi kalau alarm itu justru membuat semua berhenti bergerak, maka yang terjadi bukan perbaikan—melainkan kelumpuhan berjamaah.

Bahasa rakyatnya terang:

> “Kalau satu orang jatuh, masa semua ikut rebahan?”

HUKUM TIDAK PERNAH MENGAJARKAN DIAM

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat publik wajib bertindak. Kewenangan bukan sekadar hak—itu kewajiban.

Diam tanpa dasar hukum bukan netral.
Diam bisa menjadi masalah.

Maka ketika program tertunda tanpa alasan yang jelas, pelayanan melambat tanpa penjelasan, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya terjadi?

RAPAT BOLEH BANYAK, HASIL JANGAN NOL

Rakyat tidak butuh janji panjang. Rakyat butuh hasil:

izin selesai tepat waktu

bantuan tidak telat

program benar-benar jalan

Suara jalanan jelas:

“Kami kerja tiap hari, nggak ada istilah nunggu aman dulu.”
“Kalau kami berhenti, ya langsung terasa.”

Kalau rakyat saja terus bergerak, kenapa birokrasi justru menahan langkah?

24 JAM: BUKA DATA, JAWAB PUBLIK

Demi kepentingan publik, pemerintah daerah dan seluruh OPD didorong untuk memberikan penjelasan terbuka dalam waktu 24 jam:

1. Program apa saja yang tertunda pasca kasus tersebut?

2. Apa alasan dan dasar hukumnya?

3. Siapa yang bertanggung jawab?

4. Kapan target penyelesaiannya?

Ini bukan vonis. Ini standar transparansi.
Kalau semua berjalan benar, tidak ada yang perlu ditutupi.

BAHAYA NYATA: “AMAN KARENA TIDAK BERBUAT APA-APA”

Ada kecenderungan baru yang harus diwaspadai: terlihat bersih karena tidak ada keputusan. Terlihat aman karena tidak ada risiko.

Padahal dampaknya nyata:

pelayanan melambat

manfaat tertunda

kepercayaan publik turun

Itu bukan integritas. Itu ketidakberanian yang dibungkus rapi.

SOLUSI: KERJA BERANI, BUKAN KERJA NEKAT

Solusinya tidak rumit:

setiap keputusan berbasis hukum

setiap proses tercatat

setiap kebijakan transparan

Dengan itu, kerja tetap berjalan dan perlindungan hukum tetap ada.

PENUTUP: RAKYAT SUDAH BERGERAK

Rakyat tidak peduli siapa yang salah di masa lalu. Rakyat peduli siapa yang bekerja hari ini.

Pasca kasus yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo, pilihan hanya dua:

terus menahan diri dalam ketakutan

atau bangkit bekerja dengan sistem yang benar

Suara jalanan sudah tegas: hidup harus jalan.
Sekarang giliran birokrasi menjawab—bergerak, atau tetap membeku?

Catatan Redaksi

Tajuk ini merupakan kritik berbasis kepentingan publik dan analisis hukum, tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

Pewarta : Mahfud

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Redaksi 01

20 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara. Ketua Program Blue Policing …

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

Redaksi 01

20 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat. Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran …

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak. Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World …

Jumat Berkah Polda Jatim: Berbagi Kebahagiaan dan Perkuat Sinergi Kamtibmas Bersama Pengemudi Ojol

Redaksi 01

20 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako kepada ratusan pengemudi ojek online (ojol) di halaman Mapolda Jatim, Jumat (20/11/2026). Penyaluran bantuan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri dalam hal …

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran Narkoba, Amankan Kurir Jaringan Ganja

Redaksi 01

20 Nov 2026

SIDOARJO || METROTV9NEWS – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sidoarjo Polda Jatim menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram. Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan seorang karyawan pabrik berinisial AT (29) saat menerima paket ganja di kawasan Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul …

Jaringan Prostitusi Terselubung Terbongkar! Polda Bali Ungkap 5 Kasus TPPO

Redaksi 01 Metrotv9news

20 Nov 2026

  DENPASAR – www.metrotv9news.com Kepolisian Daerah (Polda) Bali bersama jajaran polres berhasil mengungkap lima kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur dan pekerja migran Indonesia.   Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Polda Bali pada Kamis (19/11/2026). Penindakan dilakukan secara serentak sejak 13 hingga …

x
x