Sidang OTT Proyek Jalan di Tapsel: Bobby Ngaku Terima Uang dari Terdakwa Akhirun.

Redaksi Metrotv9news 10 Okt 2025

METROTV9NEWS.COM // – Palas Sumut 08/10/2025 Alexander Meliala (kiri), Bobby Dwi Kussoctavianto (tengah), dan Ryan Muhammad (kanan) saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Medan.

Sidang lanjutan kasus suap proyek jalan di Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2025 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan. Bobby Dwi Kussoctavianto, saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima uang Rp500 ribu.

Outsourcing di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) itu bersaksi dalam sidang kasus suap yang menjerat dua terdakwa rekanan.

Kedua rekanan dimaksud ialah Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG) dan anaknya bernama Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan selaku Direktur PT Rona Na Mora (RNM).

“Ada menerima uang Rp500 ribu dari Taufik selaku anggotanya Pak Kirun, katanya uang untuk puding dari Kirun,” ujarnya di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (8/10/2025).

Sementara soal commitment fee, Bobby mengaku tidak mengetahuinya. Adapun terkait istilah ‘uang klik’ yang diutarakan rekannya, Ryan Muhammad, ia mengaku baru mengetahuinya di persidangan.

Dalam kesaksiannya, staf dari eks Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, tersangka Rasuli Efendi Siregar, itu juga mengakui bahwa perusahaan yang akan mengerjakan dua proyek jalan ini juga sudah ditentukan, yakni PT DNTG.

Meskipun PT DNTG, dikatakan Bobby, sebenarnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengerjakan proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot ini.

“PT DNTG tidak memenuhi syarat, tidak ada satu pun perusahaan pada saat itu yang memenuhi syarat. Namun, Pak Rasuli bilang di tanggal 26 Juni yang menang lelang (tender) Pak Kirun,” ujarnya.

Berbeda dengan Bobby, Alexander Meliala selaku ahli konsultan perencana yang turut diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini mengaku tidak ada menerima uang.

“Tidak ada menerima sesuatu apa pun. Tidak ada dijanjikan uang. Enggak ada minta duit ke Pak Kirun dan Rayhan,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu.

Fakta lainnya yang tersingkap saat Alexander diperiksa di persidangan ialah pagu anggaran terlebih dahulu dibuat, baru kemudian perencanaannya disusun.

Selain memeriksa Bobby dan Alexander, Ryan Muhammad selaku Staf Pengawas Jalan dan Jembatan di UPTD Gunung Tua pada Dinas PUPR Sumut sekaligus juga staf dari Rasuli turut dimintai kesaksian.

Diketahui, para terdakwa menyuap eks Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dkk sebesar Rp4 miliar supaya dimenangkan menjadi pelaksana dua proyek, yakni Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu sebesar Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Rp61,8 miliar.

pewarta Wahyu p siregar
Kabiro Palas

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., …

x
x