Sinergi Kemenkum Bali, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: BMN untuk Pelayanan Publik Optimal di Masa Transisi

redaksi 05 Feb 2025

 

Foto: Tiga Kakanwil Bali terdiri dari, Kemenkum Wahyu, Ditjenimi Parlindungan dan Ditjenpas Decky. Sumber: Kemenkum Bali.

Denpasar – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan efisiensi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk menunjang pelayanan publik di masa transisi organisasi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, menandatangani perjanjian penggunaan bersama dan perjanjian penggunaan sementara BMN bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah. Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali, pada Senin (03/02/2025).

Perjanjian ini mencakup beberapa klausul penting yang mengatur penggunaan BMN sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan BMN berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan aset negara di tengah masa transisi organisasi.

“Dengan adanya perjanjian ini, kami berharap dapat memaksimalkan penggunaan BMN untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, terutama dalam masa transisi di mana Kementerian Hukum dan HAM terpecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Wahyu Eka Putra.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal. “Sinergi antara Kementerian Hukum dan IMIPAS sangat penting untuk memastikan bahwa BMN digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi,” tambahnya.

Melalui penandatanganan perjanjian ini, diharapkan tercipta tata kelola BMN yang lebih terintegrasi dan transparan.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kementerian Hukum Bali dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, terutama dalam masa transisi organisasi yang sedang berlangsung.

Pewarta: Juli

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolda Jatim Dampingi Astamaops dan Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin meninjau kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur …

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral …

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Redaksi 01

21 Nov 2026

BANTEN || METROTV9NEWS – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha. …

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

Redaksi 01

21 Nov 2026

SURABAYA || METROTV9NEWS – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026). Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan …

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Redaksi 01

21 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil …

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Redaksi 01

21 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, …

x
x