Tanpa Izin Resmi, BWS Bali Penida: Bangunan SPBU Masuk Sempadan Sungai

Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida menegaskan telah terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Tukad Ijo Gading oleh pengelola SPBU 54.822.16 yang terletak di Kabupaten Jembrana. Hal itu disampaikan dalam dokumen resmi tertanggal 5 Agustus 2025 kemarin, sebagai tanggapan atas surat konfirmasi yang dilayangkan oleh redaksi Bali Berkabar.

Dalam surat bernomor PA 0102-Bws8/046, BWS Bali Penida menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim Rekomendasi Teknis BWS pada tanggal 30 Mei 2024 lalu, pihaknya menemukan adanya pembangunan dinding penahan tanah dan tangga yang masuk ke dalam sempadan sungai. Lokasi tersebut merupakan zona lindung, sehingga setiap pemanfaatan ruang wajib melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Rekomendasi Teknis, ditemukan adanya pemanfaatan sempadan Sungai Tukad Ijo Gading berupa pembangunan dinding penahan tanah dan tangga oleh pengelola SPBU 54.822.16,” tulis BWS dalam suratnya yang ditandatangani oleh Kepala BWS Bali Penida, Ir. Gede Gunawan, ST., MT.

Lebih lanjut, BWS menegaskan bahwa pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan usaha harus didasarkan pada Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau.

“Pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA). Namun hingga saat ini, belum ditemukan adanya dokumen perizinan tersebut,” lanjut isi surat tersebut.

Sebagai tindaklanjut atas temuan tersebut, BWS Bali Penida telah menerbitkan Surat Teguran bernomor UM 0102-Bws15/642 tertanggal 6 Juni 2024 lalu, yang ditujukan kepada pengelola SPBU agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami telah mengeluarkan surat teguran kepada pihak terkait agar segera menindaklanjuti proses perizinan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan,” tulis BWS dalam suratnya.

Permintaan klarifikasi ini dilakukan oleh redaksi Bali Berkabar, dikarenakan polemik yang berkembang di publik setelah pemberitaan dari salah satu media tentang aktivitas SPBU di sekitar sempadan sungai. Kontroversi tersebut kini bahkan berujung ke proses hukum, setelah seorang jurnalis dilaporkan oleh pihak SPBU atas dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus ini di jadwalkan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Negara, pada Selasa (12 Agustus 2025) mendatang, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jembrana, Gideon.

“Sidang perdana dimulai tanggal 12 nanti,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, pada Rabu (06/08/2025) oleh redaksi Bali Berkabar.

Dikutip dari media Bali Berkabar: Klarifikasi Demi Transparansi Fakta yang ada di lapangan.

Menurut redaksi media baliberkabar.id menegaskan bahwa, laporan mereka semata-mata bertujuan menghadirkan fakta yang terverifikasi melalui dokumen resmi, tanpa tambahan opini atau asumsi. Informasi tersebut diperoleh langsung dari lembaga teknis berwenang dan ditujukan untuk kepentingan publik.

“Kami percaya bahwa publik berhak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Klarifikasi dari instansi teknis seperti BWS sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat,” demikian pernyataan redaksi Bali Berkabar dalam artikelnya.

Sebagai media menjunjung tinggi etika jurnalistik, dikutip dari redaksi Baliberkabar.id. Lebih lanjut kata Baliberkabar.id, “Kami membuka ruang bagi pihak yang terkait untuk menyampaikan hak jawab secara proporsional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sebagai catatan redaksi baliberkabar.id; Artikel ini disusun berdasarkan dokumen resmi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida serta kutipan konfirmasi dari Kejaksaan Negeri Jembrana. Redaksi media ini tidak menambahkan opini atau interpretasi pribadi, dan tetap terbuka terhadap keberimbangan informasi melalui mekanisme hak jawab.

Kami selaku insan pers, mengajak semua pihak yang terkait untuk duduk bersama, agar persoalan tersebut jelas titik terangnya. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap insan pers di tanah air ini.(Red/Tim).

•>Pewarta: Juli, •>Editor: Juli ESP