Wakapolri: Penanganan Bencana dan Konflik Sosial Harus Utamakan Pencegahan

Redaksi Metrotv9news 08 Sep 2026

METROTV9NEWS.COM // – CIKEAS, JAWA BARAT – Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam menghadapi potensi bencana maupun konflik sosial. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Menghadapi Bencana dan Konflik Sosial Tahun 2026 di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).

Dedi mengatakan, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, geografis dan klimatologis yang kompleks. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire juga meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi, tsunami hingga erupsi gunung api.

“Rangkaian fenomena tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun pada fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujar Dedi dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Ia menyebut, berdasarkan data BNPB, sejak Januari 2026 hingga saat ini telah terjadi 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Bencana yang didominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut telah menyebabkan 397 orang meninggal dunia serta lebih dari 4 juta masyarakat mengungsi.

Di tengah kondisi tersebut, Polri memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana untuk memberikan respons cepat melalui Operasi Aman Nusa II. Penanganan dilakukan mulai dari evakuasi dan pencarian korban, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi, hingga pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

“Dengan kesiapan personel, sarana prasarana, dan kecepatan bertindak, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, meringankan beban masyarakat yang terdampak, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap situasi bencana,” tegasnya.

Selain bencana alam, Dedi mengingatkan jajaran Polri terhadap potensi konflik sosial yang dapat dipicu berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan. Potensi tersebut, kata dia, juga dapat berkembang melalui ruang digital apabila tidak dikelola secara tepat.

Karena itu, Polri diminta memperkuat deteksi dini, sistem peringatan dini, pemetaan potensi kerawanan serta patroli siber terhadap narasi provokatif. Pendekatan persuasif juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pada penanganan konflik sosial, utamakan langkah pencegahan untuk mitigasi seluruh risiko serta dampak berkelanjutan yang ditanggung masyarakat. Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat untuk dapat memitigasi timbulnya konflik,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi. Namun demikian, Polri tetap harus memiliki kesiapan untuk mencegah potensi eskalasi agar tidak berkembang menjadi konflik, kekerasan maupun gangguan kamtibmas.

Dalam kondisi konflik, personel Polri harus mampu melakukan pengamanan, memisahkan pihak-pihak yang berkonflik, melindungi masyarakat dan objek vital, serta melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berkeadilan.

Sementara pada tahap pascakonflik, Polri juga memiliki peran dalam mendukung rekonsiliasi, pemulihan keamanan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat agar konflik tidak kembali terjadi.

Dedi kemudian memberikan dua penekanan kepada seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Dalam penanganan bencana, seluruh tahapan harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” ujarnya.

Sementara dalam penanganan konflik sosial, personel diminta mengutamakan pencegahan, memahami akar persoalan dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Apabila kondisi membutuhkan tindakan tegas, penindakan harus dilakukan secara terukur dan profesional dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium atau penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Melalui kesiapan tersebut, Polri berkomitmen memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat, baik ketika menghadapi bencana maupun potensi konflik sosial, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Pawarta : Ag / red

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Perkuat Sinergi Hadapi Akhir Tahun, Kapolda Bali Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Karangasem

Redaksi 01 Metrotv9news

18 Nov 2026

KARANGASEM, BALI – Rabu 18 November 2026,Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Karangasem pada Rabu, 18 November 2026. Kunjungan ini turut didampingi oleh Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta jajaran Pejabat Utama Polda Bali. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K., jajaran pejabat dan personel kepolisian, …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., …

Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada …

x
x