Jangan Mau Diintimidasi Debt Collector! Ketua LPK-RI Jember Ingatkan Konsumen Soal BASTK

Redaksi 01 Metrotv9news 19 Nov 2026

METROTV9NEWS JEMBER – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPC LPK-RI) Jember, Victor Darmawan, mengingatkan kepada masyarakat, khususnya konsumen pengguna jasa pembiayaan atau leasing, terkait praktik penarikan kendaraan yang disertai tekanan, intimidasi, maupun dugaan pemaksaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Victor Darmawan, salah satu persoalan yang kerap ditemukan dalam praktik penagihan di lapangan adalah konsumen diminta atau dipaksa menandatangani BASTK dalam situasi yang tidak memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan.
Dalam sejumlah kondisi, konsumen dihadapkan pada beberapa orang debt collector, kendaraan dihentikan di jalan, kunci kendaraan diambil, STNK ditahan, bahkan disertai ancaman akan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan apabila tidak bersedia menyerahkan kendaraan.
“Persoalannya bukan semata-mata konsumen menandatangani BASTK. Pertanyaan hukumnya adalah apakah penyerahan kendaraan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela atau justru karena adanya tekanan, ancaman, intimidasi, dan keadaan yang membuat konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya,” tegas Victor Darmawan.

Victor menjelaskan bahwa BASTK merupakan dokumen administrasi yang digunakan untuk mencatat proses penyerahan kendaraan. Namun, keberadaan tanda tangan konsumen tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan hukum apabila proses penandatanganannya dilakukan di bawah tekanan.
Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan cacat kehendak.
Pasal 1321 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
Selain itu, Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPerdata juga mengatur mengenai paksaan sebagai alasan untuk meminta pembatalan suatu perjanjian.
“Dengan demikian, BASTK yang ditandatangani karena adanya paksaan atau intimidasi dapat dipersoalkan dan dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum. Konsumen tidak boleh dianggap kehilangan seluruh hak hukumnya hanya karena terdapat tanda tangan dalam sebuah dokumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Victor Darmawan mengingatkan perusahaan pembiayaan agar memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan tersebut memberikan penegasan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji dan konsumen tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, mekanisme eksekusi harus ditempuh melalui prosedur pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Perusahaan pembiayaan tidak boleh menjadikan perjanjian kredit maupun sertifikat fidusia sebagai alasan untuk melakukan penarikan kendaraan dengan cara-cara intimidatif. Eksekusi harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum, bukan berdasarkan tekanan di lapangan,” tegas Victor.

Dalam edukasinya, Victor juga meminta konsumen memeriksa kelengkapan administrasi jaminan fidusia sebelum menerima atau menyetujui tindakan eksekusi kendaraan.
Beberapa dokumen yang perlu diperiksa antara lain:
Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.
Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran fidusia.
Kesesuaian identitas debitur dan objek kendaraan.
Tanggal pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia.
Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 5 mengenai kewajiban pembuatan akta b terpenuhinya persyaratan hukum.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam perlindungan konsumen, DPC LPK-RI Jember mendorong masyarakat agar tidak takut memperjuangkan haknya apabila mengalami dugaan penarikan kendaraan secara paksa atau penandatanganan BASTK di bawah tekanan.
Victor Darmawan menyampaikan bahwa konsumen yang mengalami kejadian tersebut dapat melakukan beberapa langkah:
Mengumpulkan bukti berupa rekaman video, foto, percakapan WhatsApp, dan identitas saksi.
Mengirimkan surat keberatan kepada perusahaan pembiayaan dan meminta klarifikasi atas proses penyerahan kendaraan.
Mengajukan permohonan pembatalan BASTK apabila terdapat bukti cacat kehendak.
Mengadukan permasalahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
Menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri apabila penyelesaian tidak tercapai, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup

Menutup keterangannya, Victor Darmawan ketua DPC LPK-RI Jember mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan kendaraan maupun menandatangani dokumen apa pun karena tekanan pihak penagih.
“Jangan biarkan ketakutan membuat konsumen kehilangan hak-haknya. Konsumen memiliki perlindungan hukum. Apabila tidak setuju dengan penarikan kendaraan, sampaikan keberatan secara tegas dan minta perusahaan pembiayaan menempuh prosedur hukum yang berlaku.”
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan perlawanan fisik, tetapi mengutamakan pengumpulan bukti dan penyelesaian melalui jalur hukum.

“LPK-RI hadir bukan untuk membenarkan konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya, tetapi memastikan bahwa hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, intimidasi, ataupun pemaksaan dengan mengatasnamakan penagihan.”

Pewarta : Nur 22.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kapolres Magetan Silaturahmi ke Ketua PD Muhammadiyah Bahas Sinergi Kamtibmas

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

MAGETAN – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Magetan AKBP Bagas Sancoyoning Aji, S.I.K., M.M., didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Magetan, melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Magetan, KH. Samsul Hidayat, M.Pd., Rabu (18/11/2026) siang. Kunjungan yang berlangsung hangat tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri selaku pejabat Kapolres Magetan …

Komitmen Lindungi Generasi Muda, Polda Bali Berhasil Ungkap Dua Kasus Peredaran Obat Keras Ilegal Pil Y

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

DENPASAR, BALI – Polda Bali Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat~Polisi Bersama Masyarakat~Respon Cepat Hubungi Layanan Polisi Telpon 📞 110 ≈ Melalui Polres Buleleng dan Polres Jembrana, Polda Bali berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y / Triheksifenidil (pil koplo).   Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Aria Sandy, S.I.K., membenarkan adanya …

PWO DWIPA Desak Kasat Reskrim Cabut Pernyataan Media Bodrex dan Minta Maaf Terbuka ke Insan Pers Batam

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

Jakarta – Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H. di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang …

Negara Perkuat Taring Pemberantasan Korupsi, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

≈≈≈Negara Perkuat Taring Pemberantasan Korupsi, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan≈≈≈ JAKARTA, METROTV9NEWS – Perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset akhirnya mencapai titik penting. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II …

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Redaksi 01

19 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim …

Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

Redaksi 01

19 Nov 2026

NGANJUK || METROTV9NEWS – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. …

x
x