Ketua PPDI Labura Ingatkan: Tidak Ada Pengangkatan Honorer Baru Mulai Tahun 2025

Redaksi Metrotv9news 15 Nov 2025

METROTV9NEWS.COM // , KABUPATEN LABUHANBATU UTARA — Ketua Perkumpulan Pers Seluruh Daerah Indonesia (PPDI) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Muhammad Hendri, menyampaikan informasi penting pernyataan resmi terkait larangan perekrutan tenaga honorer baru yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pernyataan informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial publik agar masyarakat memahami aturan nasional serta implikasi hukumnya.

Menurut Hendri, masyarakat perlu mengetahui regulasi ini secara jelas karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran daerah dan masa depan tenaga kerja yang selama ini direkrut sebagai honorer.

Regulasi Nasional: Tidak Ada Rekrutmen Honorer Baru Mulai 2025

Hendri menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan opini lembaga pers ataupun isu yang berkembang di masyarakat, melainkan amanat hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru dalam bentuk apa pun setelah 31 Desember 2024.

Mulai 2025, rekrutmen pegawai hanya boleh dilakukan melalui mekanisme seleksi ASN nasional (PNS atau PPPK).

Sejak 1 Januari 2025, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru.

Peringatan Potensi Pelanggaran Hukum

Hendri menyebutkan bahwa apabila masih ada instansi yang tetap merekrut tenaga honorer baru pada tahun 2025, tindakan itu berpotensi masuk ke ranah pelanggaran hukum, di antaranya:

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

Melarang pengangkatan honorer baru setelah 1 Januari 2025.

Mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar (Pasal 66–67).

 

2. Pasal 421 KUHP

Mengatur penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat publik.

 

3. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

Dapat diterapkan jika perekrutan fiktif, terjadi penyalahgunaan jabatan, atau menimbulkan kerugian negara.

 

“Jangan ada lagi instansi yang melanggar. Jika masih dilakukan, maka proses hukumnya jelas dan tegas,” ujar Hendri.

 

Dampak Nasional: Efisiensi APBD Mulai 2026

Pemerintah pusat juga akan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran nasional mulai tahun 2026. Setiap daerah akan diminta menyesuaikan struktur APBD, termasuk pembiayaan sektor pegawai.

Jika pemerintah daerah tetap mengangkat honorer tanpa dasar hukum, hal ini dapat menyebabkan:

Pembengkakan belanja pegawai,

Ketidakseimbangan APBD,

Potensi temuan kerugian negara.

 

KOMITMEN TRANSPARANSI PUBLIK

Menurut Hendri, PPDI menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, bukan dalam rangka menyerang pihak tertentu.

 

“Masyarakat berhak atas informasi yang benar. PPDI berkewajiban untuk menyampaikan peringatan agar publik tidak terjebak dalam informasi yang keliru,” kata Hendri.

 

SERUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Hendri mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia agar:

Mematuhi aturan nasional tentang larangan pengangkatan honorer,

Memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik,

Menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia berharap pernyataan PPDI Labura dapat menjadi pengingat nasional agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai hukum, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat.

Pewarta: Wahyu

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Setelah 18 Tahun Menanti, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

KALTIM, PENAJAM KAMIS 19 NOVEMBER 2026 — Setelah 18 tahun tertahan sejak tahun 2008, hari ini sejarah baru akhirnya terukir. DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Seluruh fraksi menyatakan setuju, …

Perluas Akses Kerja Masyarakat, Polres Kediri Gandeng Dunia Usaha Lewat POLIRAN

Redaksi 01

19 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS – Kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas kesempatan kerja. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, Polres Kediri Polda Jatim menggandeng sektor usaha melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Bekerja sama dengan PT Mitra Jaya Farmindo, pelatihan digelar di Desa Asmorobangun, Kecamatan …

Perkuat Sinergitas Jaga Kerukunan Umat Beragama, Kapolres Jombang Silaturahmi dan Audiensi dengan FKUB

Redaksi 01

19 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan tokoh agama serta elemen masyarakat, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., didampingi Wakapolres dan Pejabat Utama (PJU) Polres Jombang, melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jombang. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (19/11/2026), …

Cegah Karhutla dan Lindungi Habitat Satwa, Sesko TNI Bangun Kepedulian Bersama Petugas Konservasi

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

  Palangka Raya, Kalimantan Tengah– www.metrotv9news.com Sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa liar endemik Kalimantan, Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sesko TNI melaksanakan sosialisasi dan silaturahmi kepada para petugas konservasi di POSF/Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Borneo Orangutan Survival Foundation/BOSF), Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. …

Sesko TNI Dorong Kepedulian Pelestarian Hutan, Petugas Konservasi Orangutan Palangka Raya Diberi Motivasi

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

Sesko TNI Dorong Kepedulian Pelestarian Hutan, Petugas Konservasi Orangutan Palangka Raya Diberi Motivasi PALANGKA RAYA – www.metrotv9news.com Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sesko TNI Wilayah Kalimantan Tengah menyambangi petugas konservasi di POSF/Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Kadep Oyu …

TANAH RAKYAT BUKAN BARANG RAMPASAN: PWOD Desak Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Perampasan Lahan di Wilayah Tambang Nikel Marajalela  

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

JAKARTA – Kamis 19 November 2026,Kekayaan alam Indonesia seharusnya menjadi berkah bagi seluruh rakyat. Namun di kawasan pertambangan nikel di Marajalela, justru sebaliknya yang dirasakan warga: tanah leluhur yang telah dikelola puluhan tahun kini terancam, tanpa penyelesaian hak yang jelas. DPP Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) menyoroti persoalan serius ini dan mendesak negara hadir melindungi …

x
x