Pemkab Jember Terancam Lumpuh di Tahun Pilkada,Banyaknya Laporan Ke APH

JATIM,METROTV9NEWS.COM

JEMBER – Performa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur potensial tersendat-sendat jalannya di tahun 2024. Roda pemerintahan disebut-sebut bakal mengalami kelumpuhan.

Penyebabnya tidak lain karena banyaknya laporan ke lembaga penegak hukum yang meluncur secara bertubi-tubi. Informasi yang terhimpun, ada sekitar 24 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang digempur laporan mulai ke kejaksaan hingga kepolisian.

Dalam beberapa pekan belakangan, silih berganti puluhan pejabat memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Mereka diminta menjawab pernyataan dari pengaduan LSM yang rata-rata menjurus ke dugaan korupsi.

Menurut salah seorang sumber di lingkungan Pemkab Jember, kolega-koleganya itu bukan hanya diperiksa, melainkan juga diminta menyerahkan seluruh dokumen anggaran yang berkaitan dengan materi laporan.

“Yang dilaporkan ke Polda Jatim atau ke Kejati Jatim terpaksa bolak-balik Jember-Surabaya. Misalnya hari ini diperiksa, langsung besoknya kembali lagi mengambil berkas yang diminta oleh penyidik. Kebetulan saya ikut membantu atasan menyiapkan berkas,” tuturnya sembari meminta namanya dirahasiakan saat wawancara dengan kliktimes.com pada Selasa, 21 Mei 2024.

Sumber lain menyebut, banyaknya laporan yang kemudian menyulut pemeriksaan berskala besar telah mempengaruhi psikologi para pejabat terkait. Pikiran mereka terpecah bahkan dilematis, karena harus memilih antara fokus menghadapi pemeriksaan atau bekerja menjalankan tugasnya.

“Dilaporkan dugaan korupsi itu rasanya tidak enak. Kepikiran, anak istri tahu ada surat panggilan dari APH (aparat penegak hukum). Pikiran kita mau dikemanakan? Pilihannya kita mau lanjut tunaikan tanggung jawab pekerjaan atau kita tinggalkan saja fokus untuk selesaikan perkara walaupun belum tentu tahu salah benarnya dimana? Itu yang dirasakan teman-teman curhat ke saya. Bisa lumpuh Pemkab Jember,” ulasnya.

Kepada Awak Media dia sempat menunjukkan beredarnya foto pejabat-pejabat yang duduk di kursi antrian menunggu giliran dipanggil penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim. Ia beranggapan foto itu bersumber dari sindikasi orang-orang yang membuat laporan.

“Karena saat teman-teman antri itu ada yang mendengar suara penyidik memanggil seseorang. Orang itu diperiksa juga, tapi bukan bagian pejabat. Belakangan, dari sudut tempat duduk orang itu diketahui adalah lokasi pengambilan foto. Jaraknya beberapa meter dari teman-teman. Foto menyebar ke teman-teman dari nomor tidak dikenal. Seolah-olah mengarah ke intimidasi dia mau mengatakan: Ini loh, aku tahu kalian diperiksa,” bebernya.

Sumber tersebut berharap agar foto pejabat antri di ruang tunggu pemeriksaan tidak sampai dimuat ke pemberitaan. Tujuannya supaya tidak menambah tensi intimidasi terhadap pejabat yang tengah menghadapi laporan.

“Teman-teman belum tentu salah. Mereka diperiksa karena penyidik mendapat laporan. Laporan mau benar atau salah tetap diperiksa. Mau tidak mau situasinya begitu,” tukasnya.

DPRD Jember sepertinya turut mengendus kemungkinan pejabat pemerintahan diliputi rasa takut melaksanakan program-program kerjanya. Hal ini terindikasi dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi D ke Mitra kerjanya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

“Kami datang ke OPD supaya tahu sejauh mana serapan anggaran. Ada apa kok masih minim? Padahal, sekarang hampir memasuki pertengahan tahun,” kata Sekretaris Komisi D, Edi Cahyo Purnomo.

Legislator yang akrab disapa Ipung itu belum mengetahui pasti sebab-sebab tersendatnya kinerja eksekutif apakah terkait pengaruh pelaporan atau masalah faktor lain. Namun, kondisi yang stagnan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial dengan tugas utama menyangkut layanan dasar masyarakat tentu mengkhawatirkan.

“Kami berharap program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan. Dinas Pendidikan ataupun Dinas Sosial melayani banyak kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Koordinator LSM Kuda Putih, Selamet mengakui lembaganya saja membuat empat laporan yang seluruhnya dikirim ke Polda Jatim. Ia mendapat informasi, bahwa sejumlah LSM lainnya turut mengirim laporan. Sehingga, menambah jumlah laporan serupa.

“Ya, saya mendengar banyak laporan dugaan korupsi. Saya sendiri saja ada empat laporan. Tidak tahu pasti laporan lainnya jumlahnya berapa pastinya, tapi memang banyak juga,” ujarnya.

Hari ini, Selamet baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Unit IV Direskrimsus Polda Jatim. “Ditanyai penyidik untuk klarifikasi empat laporan saya itu,” imbuhnya.

Selamet menyanggah jika laporannya disebut-sebut terkait kepentingan politik. Adapun laporan yang baru di buat tanggal 6 Februari lalu dan berlanjut ke proses pemeriksaan yang sekarang bertepatan dengan akan dimulainya Pilkada, bagi Selamet hanya kebetulan.

“Saya menjauh dari politik. Kalau yang pihak lain, saya tidak tahu ada kepentingan politik atau tidak,” tegasnya. (Sut/Tim)

Sumber : Kliktimes

PEWARTA : JAYA