Polresta Banyuwangi dan Pemkab Bentuk Satgas Untuk Pencegahan PMK Jelang Ramadhan

redaksi 07 Feb 2025

METROTV9NEWS.COM // BANYUWANGI – Polresta Banyuwangi Polda Jatim bersama instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Rabu (5/2/2025) di Rupatama Polresta Banyuwangi.

Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran PMK di wilayah Banyuwangi.

Hadir dalam rakor tersebut Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., perwakilan TNI, Dinas Pertanian, Satpel Karantina Ketapang, serta perwakilan pasar hewan dan kepala desa.

AKBP Teguh Priyo Wasono mengatakan dengan melihat tren peningkatan kasus PMK yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, perlu adanya upaya bersama untuk mengendalikan penyebarannya.

“Dengan langkah Rakor bersama ini, sebagai upaya untuk merumuskan putusan dalam mengambil langkah penanganan PMK.”ujarnya.

Dalam laporannya, Kabag Ops Polresta Banyuwangi, Kompol Idham Kholid, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 395 kasus PMK pada hewan ternak di Banyuwangi.

Penyakit ini berdampak pada sektor peternakan dan berpotensi mempengaruhi harga daging, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Untuk mencegah penyebaran lebih luas, rakor menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya pembentukan Satgas PMK di setiap kecamatan guna mempercepat penanganan kasus.

Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan pengawasan lalu lintas ternak, terutama di pelabuhan dan perbatasan kabupaten seta kegiatan Vaksinasi massal dengan 21.000 dosis vaksin yang akan didistribusikan mulai 11 Februari 2025.

Langkah lain juga diperlukan dengan Sosialisasi kepada peternak dan pedagang hewan terkait langkah-langkah pencegahan yaitu dengan Penyemprotan disinfektan di pasar hewan dan kandang ternak untuk menekan penyebaran virus.

“Penguatan koordinasi antara Polri, TNI, Dinas Pertanian, dan Karantina Hewan dalam pengawasan lalu lintas hewan ternak juga perlu dioptimalkan,” ujarnya.

Sementara itu Dinas Pertanian Banyuwangi menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah, khususnya dari Bali, NTB, dan NTT, yang memiliki risiko tinggi membawa virus PMK.

Pihaknya akan memastikan setiap hewan yang masuk ke Banyuwangi memiliki sertifikasi kesehatan dari daerah asalnya.

“Pengawasan di pelabuhan dan jalur perbatasan juga akan diperketat,” kata drh. Nanang Sugiharto, Kabid Keswan Dinas Pertanian Banyuwangi.

Sebagai langkah konkret, Polresta Banyuwangi Polda Jatim bersama stakeholder terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah potong hewan (RPH), pasar hewan, serta peternakan guna memastikan kondisi kesehatan ternak dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan PMK.

Polsek jajaran Polresta Banyuwangi akan aktif melakukan pengawasan dan pendampingan kepada peternak dalam rangka mencegah penyebaran lebih luas.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan penyebaran PMK di Banyuwangi dapat segera dikendalikan sehingga dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan peternak bisa diminimalkan.

Pewarta: Agus – bagus

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Redaksi 01

18 Nov 2026

BANYUWANGI || METROTV9NEWS – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali. Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan …

Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi …

Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis

Redaksi 01

18 Nov 2026

MALANG || METROTV9NEWS – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta …

Bangun Kedekatan dengan Warga, Kapolres Kediri Kota Ajak Petani Berdialog Santai

Redaksi 01

18 Nov 2026

KEDIRI KOTA || METROTV9NEWS – Mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung menjadi salah satu upaya Polres Kediri Kota dalam membangun komunikasi yang humanis. Melalui kegiatan Ngopi Bareng Kapolres, AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026). Bertempat …

Kapolres Jombang Gelar Program Poliran, Jalin Sinergi dengan LPK Bangun Karya untuk Tekan Pengangguran

Redaksi 01

18 Nov 2026

JOMBANG || METROTV9NEWS – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kapolres Jombang AKBP Dr. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di LPK Bangun Karya, Jalan Anusapati 18, Kelurahan Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan …

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Redaksi 01

18 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut …

x
x