Urgensi Penegakan Hukum Dalam Kasus illegal Loging dan Deforestasi Adalah Kebutuhan Mendesak.

Redaksi Metrotv9news 06 Des 2025

MEDAN SUMUT || METROTV9NEWS.COM –
Menurut Ketua umum Masyarakat Peduli Agraria ( Maspera ) Associate Professor Agustianto Mingka, MA bahwa saatnya urgensi Penegakan hukum dalam kasus illegal Loging dan Deforestasi sebagai kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan.

Menurut WALHI tahun 2025, Pulau Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar) sepanjang tahun 2016-2025 kehilangan hutan seluas 1.4 juta ha. Akibat dari deforestasi tersebut, timbullah bencana ekologis, berupa banjir bandang yang mengenaskan dan telah merugikan Masyarakat dan negara mencapai Rp 69 Triliun.

Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa yang meregang nyawa 836, sedang luka-luka mencapai ribuan orang dan jumlah pengungsi di atas 1,2 juta penduduk.

Material Kayu dalam Banjir Adalah Indikasi Pelanggaran Kehutanan.

Hampir semua banjir bandang besar di Sumatra membawa gelondongan kayu besar.

Ini menandakan, ada kegiatan rutin penebangan dan pengangkutan kayu ilegal di area hulu. Banyak penebangan dilakukan tanpa RIL (Reduced Impact Logging), menyebabkan kerusakan lereng.

Ancaman Nyata Illegal Logging & Deforestasi

Illegal logging dan deforestasi merupakan kejahatan lingkungan yang sangat berdampak luas, bukan hanya soal hilangnya pohon, tetapi beberapa poin berikut :

1.Banjir bandang dan longsor akibat hilangnya daya serap dan penahan air.

2.Krisis iklim: hutan Indonesia adalah carbon sink global; kerusakannya mempercepat pemanasan global.

3.Kehilangan keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik.
4.Kerugian ekonomi negara dari hilangnya potensi kayu legal, jasa lingkungan, dan nilai ekowisata.
5. Konflik sosial yang meningkat karena degradasi ruang hidup masyarakat adat.
6. Kerusakan ini bersifat irreversible dan biayanya jauh lebih besar dibanding biaya pencegahan.

Mengapa Penegakan Hukum Menjadi Urgensi Utama ?

a. Tingginya Kejahatan Terorganisir

Illegal logging dilakukan oleh jaringan besar: pemodal, cukong kayu, oknum aparat, dan pengusaha. Tanpa penegakan hukum yang tegas, mereka tetap bekerja karena merasa nyaman dibekingi serta merasa keuntungan sangat tinggi.

b. Kelemahan Sistem Pengawasan

Pengawasan lemah di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Celah administrasi (izin, tata batas, perizinan kayu) sering dimanfaatkan pelaku.
Penegakan hukum memperbaiki governance yang simultan menutup celah-celah tersebut.

c. Efek Jera Sangat Rendah

Banyak pelaku hanya dikenakan denda kecil atau hukuman ringan.
Tanpa tindakan tegas—termasuk asset forfeiture, penyitaan alat berat, dan tuntutan pidana maksimal—kejahatan berulang.

d. Tanggung Jawab Indonesia dalam Arena Internasional

Indonesia berkomitmen dalam: Paris Agreement (Nationally Determined Contribution – NDC), REDD+ Perdagangan kayu legal (SVLK)

Kegagalan menindak illegal logging merusak reputasi dan berpotensi mengurangi akses pasar global.

3. Dampak Langsung Bila Penegakan Hukum Lemah

1. Kawasan hutan terus menyusut → mempercepat krisis air dan bencana hidrometeorologi.

2. Kerugian negara triliunan rupiah setiap tahun dari kayu ilegal dan hilangnya jasa lingkungan.

3. Percepatan perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian, energi, dan kesehatan.
4. Keterlibatan kelompok kriminal yang memperluas praktik korupsi di daerah.
5. Merusak investasi hijau (green investment) karena governance dianggap tidak stabil.

Urgensi Penegakan Hukum dalam Perspektif Kebijakan

a. Melindungi Ekosistem Strategis

Hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan kawasan resapan air berperan sebagai benteng ekologis.
Penegakan hukum memastikan fungsi ini tidak runtuh.

b. Menegakkan Keadilan Lingkungan

Masyarakat lokal dan adat sering menjadi korban pertama deforestasi.
Penegakan hukum memberi perlindungan dan mengurangi konflik agraria.

c. Menjamin Ketahanan Nasional

Kerusakan hutan memengaruhi: Ketahanan pangan (ketersediaan air), Ketahanan energi (PLTA, bioenergi), Stabilitas ruang hidup
Karena itu, penegakan hukum terkait illegal logging adalah bagian dari keamanan nasional (environmental security).

d. Menjaga Kredibilitas Pemerintah

Tindakan tegas menunjukkan bahwa negara hadir melindungi sumber daya strategis.
Ini meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

Strategi Penegakan Hukum yang Harus Diprioritaskan

1) Penindakan Pidana Berbasis Follow the Money

Bukan hanya menahan penebang lapangan—tetapi, 1.Menjerat pemodal, Menyita aset (alat berat, kontainer, rekening), Menutup jalur pencucian uang, Menggunakan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan UU Pencegahan Perusakan Hutan.

2) Penegakan Hukum Terpadu yang Melibatkan SATGAS PHK, KLHK (Gakkum LHK),Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, Pemerintah daerah, agar penanganan tindakan tidak parsial, tetapi terintegtrasi

3) Pemanfaatan Teknologi dengan citra satelit sehingga ada Early warning system berbasis satelit, dan Drone monitoring, Digital inventory kayu (traceability, Agar pelaku sulit bersembunyi.

4) Penguatan Hukum Administratif

Mencabut, izin konsesi kehutanan untuk berbagai macam usaha tambang, sawit, termasuk Izin industri pengolahan kayu yang terlibat illegal logging. hal sudah mulai dilakukan Kementerian Kehutanan pasca banjir bandang Sumut, Aceh Sumbear, 26 Noovember, Baru 20 Perusahaan ditindak, di Sumut dicabut 12 perusahaan.

Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan akses Hutan Sosial/Hutan Desa mendorong masyarakat menjadi penjaga hutan dan mencegah pembalakan ilegal.

Sebagai kesimpulan dari paparan di atas, adalah penegakan hukum dalam kasus deforestasi dan illegal logging adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan lingkungan, mencegah bencana besar, dan memastikan kelangsungan pembangunan nasional. Tanpa tindakan tegas (law enforcement) , Indonesia menghadapi risiko ekologis, ekonomi, dan sosial yang jauh lebih mahal di masa depan.

Pawarta : (SY).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Baru 3 Bulan Merantau ke Enarotali, Ibu Suprati Istri Roheman (Pak Ela) Dibacok Perampok Saat Jualan Pentolan  

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

PAPUA,ENAROTALI, PANIAI – Rabu 19 November 2026,Seorang penjual pentolan bernama Ibu Suprati, istri dari Roheman atau yang akrab disapa Pak Ela, menjadi korban perampokan sadis di kawasan Bandara Lama Enarotali, samping Bapak VATAN, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Rabu (19/11/2026) sekitar pukul 16.00 WITA.U Korban diketahui merupakan warga perantauan yang berasal dari Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, …

100 Hari Program Kapolri, Polres Kediri Ungkap 25 Kasus Narkoba dan Sita Ratusan Botol Miras Ilegal

Redaksi 01

19 Nov 2026

KEDIRI || METROTV9NEWS — Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok usia produktif. Di Kabupaten Kediri, pengungkapan kasus sepanjang 7 Oktober hingga 18 November 2026 menunjukkan persoalan tersebut tersebar di berbagai wilayah. Dalam periode pelaksanaan program kerja 100 hari Kapolri itu, Polres Kediri Polda Jatim mencatat 25 kasus dengan 27 …

PWO DWIPA Desak Kasat Reskrim Cabut Pernyataan Media Bodrex dan Minta Maaf Terbuka ke Insan Pers Batam

Redaksi 01 Metrotv9news

19 Nov 2026

Jakarta – Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H. di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang …

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Redaksi 01

19 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim …

Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

Redaksi 01

19 Nov 2026

NGANJUK || METROTV9NEWS – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. …

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Redaksi 01

19 Nov 2026

JAKARTA || METROTV9NEWS – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS. Juru Bicara Densus …

x
x